Cita-cita kemandirian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hakikatnya sudah tertanam sejak bangsa Indonesia merdeka. Adalah Soekarno yang mencetuskan hal tersebut agar supaya Indonesia tidak tergantung terhadap bangsa lain. Soekarno sadar betul, bahwa kekayaan Indonesia sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke. Tapi di sisi lain, Soekarno juga menyadari keterbatasan sumber daya manusia Indonesia.
Setelah Soekarno dilengserkan dari kursi pemerintahan, cita-cita Soekarno untuk menjadikan Indonesia mandiri menjadi semakin pudar bahkan ditenggelamkan. Di era Orde Baru, investasi untuk pihak asing dibuka selebar-lebarnya—kebijakan yang tidak pernah dilakukan oleh Soekarno. Bahkan di era reformasi, pihak asing semakin mendominasi ekonomi Indonesia sehingga membuat Indonesia semakin tergantung terhadap pihak asing.
Sikap Soekarno yang berdaulat itu dalam teoritisasi strategi pembangunan yang dipopulerkan Paul Streteen dikenal sebagai inward looking. Inward looking adalah sebuah strategi dengan cara proteksi industri domestik lewat tarif dan berbagai restriksi impor, untuk kemudian dalam jangka panjang melalui diversivikasi industri menuju kompetisi ekspor. Sejalan dengan itu baru kebijakan outward looking dalam konteks berhadapan dengan pasar bebas membuat kita mampu menghadapi kompetisi ekonomi (hal. 34).
Dapat dikatakan bahwa, untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia harus disiapkan terlebih dahulu kekuatan internal bangsa Indonesia agar mampu dan tidak disetir oleh pihak asing. Memahami kekuatan internal bangsa tidak hanya cukup dengan kekuatan sumber daya manusianya, melainkan mengetahui pokok permasalahan dalam segala aspek, serta mengetahui konsep pengelolahan yang berkelanjutan.
Pertanyaannya, bagaimanakah hal tersebut dapat terwujud di Indonesia yang sudah merdeka selama 69 tahun?
Buku Jalan Kemandirian Bangsa menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat komprehensif. Puluhan kumpulan tulisan di dalam buku ini dengan gamblang mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Dan, bagaimana seharusnya sikap pemimpin Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemandirian bangsa Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia, dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berpihak terhadap rakyat Indonesia. Selama lima tahun ke depan, Indonesia telah menentukan sosok pemimpin yang—menurut mereka—keberpihakannya untuk rakyat semata. Sebagai contoh adanya perubahan yang positif di bawah pemerintahaannya, seperti di Solo dan DKI Jakarta.
Dengan modal keberpihakan yang dimiliki presiden baru Indonesia selama lima tahun ke depan, harapan untuk menjadikan Indonesia yang mandiri menjadi semakin terbuka.
Selain sosok pemimpin yang berintegritas dan berpihak, perlu juga sebuah konsep pengelolahan yang matang untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Semisal dalam bidang energi, Indonesia diperdiksi pada tahun 2018 akan mengalami krisis energi listrik. Sedangkan total cadangan listrik hanya 30% dari total pembangkitan.
Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis energi tersebut sangat diperlukan. Tetapi tanpa pengelolahan yang berkelanjutan, kebijakan tersebut akan menjadi ampas yang tidak memberikan solusi. Seperti yang dikatakan oleh Ir. Bagas Puji Laksono untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah pembangkitan besar, stabil, kontinyu dan berkesinambungan (hal. 433).
Maka dari itu, melalui referensi buku Jalan Kemandirian Bangsa, presiden baru dapat mengambil langkah strategis untuk memajukan Indonesia secara mandiri dalam kompetesi dunia internasional. Dan di sisi yang lain, adalah mengajak seluruh partisipasi rakyat dalam rangka mewujudkan pengelolahan secara bersama-sama yang bisa memberikan stabiliitas pada pembangunan Indonesia ke depan.
Judul : Jalan Kemandirian Bangsa
Penulis: Tim Ahli Seknas Jokowi
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Terbit: I, Mei 2014
Tebal: xxiii+711 halaman
ISBN: 978-602-03-0580-6