Jabatan Presiden Tiga Periode Inkonstitusional

JAKARTA, Opini Konstitusi -  informasi liar di media massa Akhir-Akhir ini terdengar mengejutkan Publik, Para Politisi maupun para pengamat politik melontarkan sebuah wacana, mempersoalkan masa jabatan presiden yang sebaiknya di tambah menjadi tiga Periode, tentu wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik maupun di masyarakat.

Pasca Reformasi, Majelis Permusyawarakatan Rakyat Mengamandemen UUD 1945, dengan di rubahnya pasal tujuh yang menyebutkan Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dengan aturan UUD 1945 Pasal tujuh Tersebut apakah bisa jabatan Presiden menjadi tiga Periode, tentu tidak bisa, inkonstitusional bertentangan dengan pasal tujuh UUD 1945. Akan tetapi apakah wacana Tersebut bisa di lakukan, tentu bisa, jika Mayoritas wakil rakyat di parlemen mengusulkan perubahan UUD 1945 yang kemudian di agendakan di dalam sidang Majelis Permusyawarakatan Rakyat.

Tentu setiap usulan perubahan UUD harus di dasarkan beserta alasan, maksud dan tujuan yang jelas, apakah terkait kepentingan rakyat atau kepentingan nafsu segelintir elit Politik. 

Tapi apakah saat ini dua Periode efektif, saya berpendapat efektif, Indonesia dengan jumlah Penduduk terbesar ke empat di dunia tentu tidak sulit menemukan pemimpin baru dan potensial.

Yang terpenting saat ini elit Politik baik di parlemen atau di eksekutif fokus bekerja dengan efektif Sesuai Konstitusi dan Perlu juga memikirkan regenerasi kepemimpinan indonesia, menuju indonesia emas.