Mohon tunggu...
Hendrik zhuo
Hendrik zhuo Mohon Tunggu... Konsultan - Yuris Muda

Berpikir kemudian menulis adalah suatu keharusan, karena kita tidak pernah tahu kapan tulisanmu dan pikiranmu akan mempengaruhi negeri dan dunia ini.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

100 Hari

29 Januari 2015   03:00 Diperbarui: 17 Juni 2015   12:11 33
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pemerintah Jokowi-JK telah berjalan 100 hari , tentu banyak prestasi dan kritikkan datang silih berganti. Tak semua kebijakan mampu memenuhi keingina 240 juta rakyat Indonesia. 100 hari bisa dijadikan tolak ukur SEMENTARA bagi pemerintah ini apakah telah mampu menyelesaikan permasalahan yang tiada habisnya di negeri ini ? 100 hari menjadi jawaban SEMENTARA karena masih ada 100 hari yang kedua,yang ketiga, dan seterusnya. Masih banyak 100 hari lagi bagi pemerintah ini yang terus berjalan.

Tapi 100 hari pertama ini membuat semua mata tertuju pada menteri-menteri yang berkinerja baik seperti Menteri Susi yang terus berperang melawan illegal fishing dan lewat kebijakannya menenggelamkan kapal-kapal asing tanpa izin menunjukkan kedaulatan Indonesia di atas perairan kita sendiri. Mungkin beliau sedang merealisasikan salah satu point pidato pelantikan Jokowi, "kita sudah terlalu lama memunggunggi laut" . Karena dengan berjaya di laut Indonesia akan disegani oleh masyarakat dunia.

100 hari pertama ini juga diwarnai dengan kebijakan yang nonpopulis yakni naik turunnya harga BBM di Indonesia. Pemerintah bergeming semua ikut harga minyak dunia dan kurs yang ada tetapi bukankah MK pernah menetapkan pemerintah tidak boleh ikut harga pasar ? Aneh bin ajaib. Tentu pemerintah punya argumentasinya sendiri, asal pemerintah bisa menjamin dengan kebijakan naik turun harga BBM tidak mengganggu stabilitas harga bahan pokok dan transportasi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah agar harga bahan pokok dan transportasi menyesuaikan harga BBM yang ada. Jangan sampai hanya NAIK tapi GAK MAU TURUN !

100 hari pertama ini tentu telah "dilumuri darah". Para terpidana mati pengedar narkoba telah diekseskusi beberapa waktu lalu dan kini tinggal menunggu gelombang kedua yang akan dieksekusi. Pemerintah bertindak tegas atas para pengedar narkoba. Tentu ada pihak yang tidak senang, ada yang bilang melanggar HAM bahkan negara Belanda dan Brazil yang warga negaranya ikut dieksekusi pun menarik duta besar mereka untuk berkonsultasi. Eksekusi ini "ramai dibicarakan" karena Presiden Jokowi berani membiarkan tanganya penuh dengan darah padahal saat itu belum genap 100 hari memimpin negera ini. Kenapa tidak ? Presiden Jokowi harus tegas terhadap para pengedar narkoba yang bisa disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Mereka telah membunuh generasi muda Indonesia yang seharusnya menjadi benih-benih pemimpin bangsa. Jokowi tidak boleh berhenti dalam memerangi narkoba, jangan hanya mengeksekusi para gerbong narkoba tetapi harus merehabilitasi mereka pecandu narkoba ! Selamatkan negeri ini dari NARKOBA !

Tentu masih hangat di ingatan kita semua, polemik pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Polri. Karena sehari sebelum fit and proper test, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meskipun pada akhirnya DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jendral Sutarman dan penundaan pelantikan Komjen BG oleh Presiden. Tetapi pertanyaannya kenapa pergantian puncak pimpinan kepolisian ini begitu cepat ? Ada apa dengan itu ? Presiden Jokowi harus menjawab pertanyaan ini, ada gerangan apa yang membuat Bapak mempercepat pergantian Kapolri ?

100 hari pemerintah ini, diwarnai dengan aksi kriminalisasi terhadap KPK. Di mana aksi ini menjadi sorotan yang begitu tajam dari setiap LSM dan aktivis anti korupsi. Secara jelas di depan mata rakyat, para komisioner KPK satu per satu di laporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ada apa dengan itu ? Eksistensi dan kegencaran KPK mulai dikerdilkan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan KPK. Pertanyaan yang besar muncul , apakah kriminalisasi ini adalah upaya balas dendam dari Kepolisian Republik Indonesia ? Harapan kami tentu tidak tetapi tidak bisa dipungkiri indikasi ini sangatlah kuat ! Ditambah ketidaktegasan Presiden Jokowi dalam kasus ini membuat publik semakin bertanya-tanya. Di pihak siapa Presiden kita sekarang ? Iya , bapak telah membentuk tim sembilan agar membantu Bapak menyelesaikan permasalahan ini, tetapi pembentukan tim ini tentula tidaklah cukup karena rakyat menunggung ketegasan Bapak. Rakyat mulai jenuh dengan setiap pernyataan Bapak yang kadang hanya sekedar formalitas belaka bahkan terkesan diintervensi oleh elite-elite pengusung Bapak. Kami butuh pemimpin yang tegas bukan pemimpin yang ragu-ragu. Dan ingat juga , Bapak sekarang Presiden Republik Indonesia bukan Presiden Koalisi Indonesia Hebat !

Bapak tidak akan kehilangan dukungan rakyat jika Bapak tetap tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat sebagaimana telah bapak sampaikan saat kampanye dan pelantikan.Bapak yang merakyat bukan yang mengelite itulah harapan rakyat Indonesia yang telah mengantarkan Bapak ke Istana Presiden.

100 hari yang penuh warna warni permasalahan, namun suatu hari nanti ada pelangi yang mengiringi Pemerintahan Bapak ! Kami tunggu geberakan-geberakan Bapak ke depan !

Pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu -Jokowi-

Salam 2 jari !

-HZ-

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun