Bertumbuh namun Tak Merdeka!

P { margin-bottom: 0.08in; } Dalam RAPBN-P tahun 2014 pemerintah memiliki ambisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan 6,4% digadang-gadang menjadi target pertumbuhan. Ambisi ini sebenarnya cita-cita yang sejak RAPBN-P tahun 2013 ingin direalisasikan, namun karena banyaknya hambatan baik hambatan perdagangan, hambatan fiskal yang terjadi, tidak mengindahkan cita-cita tersebut.

Ada beberapa Indikator yang harus menjadi perhatian utama pemerintah, Investasi dalam jumlah besar masih menjadi primadona pertumbuhan ekonomi jika 6,4% itu ingin direalisasikan. Hingga kini investasilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perlu dipahami bahwa investasi sejak semester I/2013 memang dinilai tinggi, bertumbuh 30,2% secara tahunan, namun belum signifikan, yang seharusnya bertumbuh lebih besar dari angka tersebut. Ini karena pengaruh kenaikan harga/komoditi dalam negeri yang juga menyebabkan anjloknya rupiah terhadap dollar.

Disisi lain, konsumsi rumah tangga juga menjadi primadona pertumbuhan, tingginya konsumsi masyarakat pasca hari raya idul fitri dan hari raya-hari raya berikutnya pada akhir tahun akan dapat menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran pada komoditi.

Namun, pertumbuhan pesat itu tidak diikuti dengan kontribusi yang berarti terhadap produk domestik bruto (PDB), yang terlihat dari sumbangan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya sekitar 4% terhadap PDB.

Dari semua itu, pertumbuhan 6,4% pada tahun 2014 tidak mungkin dapat terealisasi jika sumber-sumber pertumbuhan kering dan upaya terobosan pemerintah untuk menaikkannya sangan minim.

Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% pada 2014 akan sulit dicapai di tengah keringnya sumber-sumber pertumbuhan dan minimnya upaya terobosan. Apalagi akhir-akhir ini masalah utama ekonomi di Indonesia adalah banyaknya investor menarik dananya di saham dan obligasi portofolio, lalu memindahkannya ke negara lain.

Disamping itu hambatan klasik seperti infrastruktur yang kurang memadai dan masalah birokrasi, juga menjadi aktor utama dalam setiap masalah ekonomi dalam negeri. Korupsi memangkas anggaran sangat besar dan menghambat pembangunan.

Sementara itu, paket kebijakan insentif fiskal yang akan diluncurkan pada 2013 dan 2014 diperkirakan belum akan terlihat dampaknya terhadap realisasi investasi tahun depan.