[caption id="" align="aligncenter" width="610" caption="Joko Widodo dan Jusuf Kalla.Republika"][/caption] Perkembangan politik tanah air menjelang pemilu 9 Juli 204 mendatang semakin panas dan membara.Serangan terhadap Jokowi selama ini begitu genjar dan masif dengan segala bentuk kampanye hitam yang sudah tidak pada tempatnya lagi.Apalagi perkembangan terakhir sempat beredar sebuah tabloid obor di mesjid dan Pesantren  Jawa Timur secara masif yang menjelekkan Jokowi. Akibat serangan yang begitu masif ini,timbul respon dari kubu PDIP untuk membentuk sebuah surat edaran yang meminta para kadernya yang beragama Islam untuk mengawasi kutbah-kutbah Jumat di berbagai mesjid."Iya itu ada edaran dari DPD Jakarta Timur  mengambil policy untuk mencatat dan merekam (khutbah Jumat)," kata Eva saat dikonfirmasi Republika, Jumat (30/5).timses-jokowijk-benarkan-ada-perintah-awasi-khutbah-jumat Sebelumnya Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta Timur, William Yani menginstruksikan kader dan pendukung Jokowi untuk memantau atau memata-matai khutbah Jum’at.Instruksi Yani disampaikan lewat kicauannya dengan akun https://pbs.twimg.com/media/Bo943qaCQAAfpfH.jpg pada Kamis, (29/5/2014), pada Kamis, (29/5/2014). [caption id="" align="aligncenter" width="403" caption="himbauan pada kader PDIP untuk mengawasi kutbah jumat lewat twitter"]
himbauan pada kader PDIP untuk mengawasi kutbah jumat lewat twitter
[/caption] Tapi pasca menyebarnya berita kader PDIP diminta Intel Mesjid ini,tiba-tiba akunÂ
@news_pdip ini raib dari jagat Twitter pada hari ini sudah tidak bisa lagi diakses.Tindakan dari PDIP yang terlalu reaktif dan berlebihan pada ketakutan yang tidak pada tempatnya,telah mengundang reaksi keras dari MUI .Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap khatib di masjid, sangat melukai perasaan umat Islam.Hamidan mempertanyakan sejak kapan mereka menjadi polisi Agama. Tindakan PDIP ini seperti blunder yang merugikan diri sendiri.Seharusnya tindakan bodoh seperti ini tidak perlu dilakukan,tindakan seperti ini hanya akan menjadi batu sandungan bagi PDIP.Terkesan PDIP meniru cara-cara rezim lama,yang dipakai oleh rezim Soeharto dalam mengawasi mesjid dan mengintimidasi mesjid.Tindakan dari tim sukses Jokowi ini sungguh merugikan Jokowi sendiri.Saya tidak yakin Jokowi setuju dengan cara-cara seperti ini. Bukankah selama ini Jokowi ini identik dengan selalu dizalimi dan sering diremehkan.Jokowi sendiri juga lebih sabar dan tidak pernah meladeni praktek kampanye seperti ini. Lagi pula masyarakat sekarang sudah pada maju cara berpikirnya dan tidak mungkin mudah terpengaruh dengan kampanye hitam seperti itu.Terus apa yang perlu dikwatirkan sehingga harus mengawasi  sampai kutbah Jumat segala.Bukankah selama ini ceramah dalam kutbah Jumat ini disampaikan lewat alat pengeras suara,yang bisa didengar oleh setiap orang yang bukan hanya hadir dalam mesjid ,tetapi juga semua orang yang berada diluar mesjid dalam radius yang cukup jauh. Kenapa harus menyuruh kader PDIP mengawasi kutbah Jumat,jika semua ceramah Jumat yang disampaikan disetiap Jumat bisa didengarkan oleh semua orang yang juga beada diluar mesjid. Tanpa kehadiran kader PDIP, sebenarnya setiap orang yang mendengar ceramah itu juga akan tahu isi kutbah itu.kampanye hitam atau tidak. Terus kalau sudah begini apa yang perlu ditakuti dari ceramah kutbah jumat itu sendiri.Hal ini tentunya berbeda dengan ceramah yang dilakukan di dalam Gereja, Vihara,Pura yang tidak memerlukan pengeras suara sampai keluar. Tentunya cara yang ditempuh oleh tim sukses Jokowi ini sudah keterlalauan dan tidak mengundang simpati,dengan mengawasi ceramah Jumat,seperti berusaha untuk mengintimidasi dan memecah belah umat Islam.Ini juga membuktikan PDIP seperti alergi dengan umat Islam.Seharusnya Jokowi perlu mengganti Tim suksesnya sepertiÂ
Eva Kusuma Sundari dan mengeluarkannya dari tim sukses. Tim sukses jokowi harus lebih berhati-hati dan jangan sampai terpancing untuk melakukan kesalahan dan blunder seperti ini yang bisa merugikan diri sendiri.Jokowi harus menjelaskan secara terbuka terkait rencana tim sukses yang  blunder ini. Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Lihat Politik Selengkapnya