[caption id="" align="aligncenter" width="620" caption="Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 25 Agustus 2014. ANTARA/Rosa Panggabean."][/caption] Sorotan tajam dan pandangan sinis kembali diarahkan pada lembaga perwakilan rakyat, yang katanya selalu akan berjuang untuk kepentingan rakyat itu. Tampaknya lembaga ini tidak pernah mau koreksi diri dan sudah sangat bebal terhadap segala macam kritikan dan cemohon dari masyarakat. Prinsip mereka anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bagaimana lembaga yang mau berjuang untuk kepentingan rakyat ini, belum bekerja dan berbuat sama sekali saja sudah menghabiskan dan menghamburkan duit sebanyak Rp 2,1 Milyar. Bayangkan saja jika mereka semua sudah bekerja berapa puluh trilyun rupiah yang akan dihabiskannya. Kali ini sorotan itu diarahkan pada DPRD Jakarta yang telah menghamburkan duit sebanyak Rp 2,1 Milyar. Belum juga bekerja dan berbuat untuk rakyat,tapi sudah menikmati kemewahan dan fasilitas yang wah. Kritikan dan sorotan tajam ini dilontarkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melalui Direktur Investigasi dan AdvokasiUchok Sky Khadafi. Melalui siaran persnya kemaren pada hari Selasa tanggal 26-8-2014 berdasarkan data yang diperoleh oleh Fitra, menyebutkan anggaran pembuatan pakain sipil lengkap untuk setiap anggota DPRD Jakarta adalah Rp 12,7 juta. Selain mendapatkan pakaian sipil lengkap, setiap anggota DPRD Jakarta ini juga mendapatkan sebuah pin atau lencana mas berlambang burung Garuda Pancasila seharga Rp 9.9 juta. Adapun jumlah anggota DPRD Jakarta 106 orang. Ucok menilai uang yang dikeluarkan buat anggaran pembuatan pakaian dan pin itu kurang tepat dan terlalu mahal. Pengeluaran sebesar itu seperti menghamburkan duit yang dihasilkan dari pajak penerimaaan dari masyarakat, dan ini tergolong pemborosan anggaran yang tidak bisa dimaafkan. Fitra juga mencatat pengeluaran DPRD Jakarta untuk pembuatan pakaian sipil dan lencana ini termasuk dalam delapan besar dibandingkan daerah lainnya. Untuk pembuatan pakaian sipil lengkap,anggaran paling besar adalah DPRD Maluku senilai Rp 40,7 juta, diikuti Sulawesi Barat dengan anggaran Rp 20,3 juta. Sedangkan biaya pembuatan pin paling besar adalah DPRD Sumatera Utara dengan biaya Rp 12 juta. Fitra juga berhasil mengumpulan data dari 18 provinsi  bagi  total 1212  anggota DPRD untuk biaya pembuatan seragam sipil lengkap. Adapun jumlah biaya yang dikeluarkan adalah Rp 12 Milyar. Rata-rata biaya pakaian sipil lengkap anggota DPRD itu adalah Rp 11,6 juta untuk setiap anggota.Diantara propinsi tersebut adalah Maluku, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta. Sedangkan biaya untuk pembuatan pin atau lencana mas sebagai  tanda jabatan, anggota DPRD, dari data yang diperoleh Fitra di 12 propinsi total biaya pembuatan pin itu mencapai Rp 6,4 milyar bagi 736 anggota DPRD itu. Itu artinya setiap anggota DPRD menghabiskan biaya sekitar Rp 8 juta untuk sebuah pin tanda jabatan. Memperhatikan data yang diperoleh Fitri ini kita melihat propinsi Maluku ternyata menggunakan dana yang sangat besar untuk pembuatan seragam anggota DPRD. Setiap anggotanya menghabiskan biaya Rp 40,7 juta. Sedangkan untuk pembuatan pin, propinsi Sumatera Utara memegang rekor dengan biaya pembuatan pin bagi setiap anggotanya mencapai Rp 12 juta. Menjadi pertanyaan kenapa harus membuat pin dengan harga yang sangat mahal sekali hanya untuk sekedar sebuah tanda jabatan. Apakah tanda jabatan itu tidak bisa dibuat dengan harga yang murah. Kenapa harus sampai 12 juta. Jangan-jangan ini ada lagi permainan kong kalingkok untuk membuat harganya melambung seperti itu. Kalau baru untuk pakaian dan pin tanda jabatan saja sudah menghamburkan duit yang tidak sedikit itu, bagaimana dengan fasilitas lainnya yang akan dinikmati oleh para wakil rakyat itu. Mulai dari dari alat elektronik untuk kelengkapan kerja dan fasilitas lainnya. Berapa puluh milayar lagi yang akan dihabiskan oleh mereka semua. Sedangkan kinerja mereka juga belum tentu bisa diharapkan banyak bisa memenuhi harapan rakyat banyak. Keadaannya juga tidak akan banyak berubah,akan kita temui nantinya anggota DPRD yang sering bolos, dan tidak serius mengikuti sidang dan mungkin ada yang tidur dan asyik sendiri dengan gadgetnya, dan lain lain sebagainya. Memang enak jadi anggota DPR atau DPRD. Semua fasilitas dari yang paling kecil dan lainnya semua disediakan oleh negara. Selamat semua buat anggota DPR dan anggota DPRD dan selamat menikmati semua fasilitas negara dengan gratis. Manfaatkan semuanya untuk kemakmuran anda.Memang anda layak untuk menikmatinya. sumber Belum Bekerja, DPRD Jakarta Hamburkan Rp 2,1 Miliar