[caption id="" align="aligncenter" width="468" caption="Anggota DPR baru terpilih lakukan protes.Antara"][/caption] Anggota DPR periode 2014-2019 yang berjumlah 560 orang usai sudah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 lalu.Upacara pelantikan anggota  dewan ini berjalan meriah dan penuh wajah sumbringah para pemenang kontesan penghuni rumah selibriti politik,Senayan,pasca pemilu legislatif  Mei 2014 lalu. Belum ada 24 jam dilantik,anggota penghuni rumah selebriti politik Senayan ini,sudah berulah dan membuat rekor baru memperlihatkan tabiat aslinya,tanpa merasa malu dan tidak punya etika akan sopan santun. Acara sidang paripurna pemilihan  ketua DPR berlangsung ricuh dan memalukan sampai menjadi trending topic di media sosial. Hari ini Selasa tanggal 14 Oktober, Senayan kembali menjadi fokus sorotan tajam dari KontraS. Hasil penelusuran KontraS ini kemudian disampaikan  melalui ciutannya berbunyi :  Senayan Disandera Para #BanditPolitik; ad 242 nama anggota DPR-RI yang memiliki catatan (track record) buruk.Jumlah angka yang demikian besar buruk  terhadap para anggota DPR-RI terpilih periode 2014 – 2019,menimbulkan rasa prihatin yang mendalam.Dari 560 orang anggota DPR yang dilantik ada 242 orang yang mempunyai catatan (track record) buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hukum dan HAM sebelum duduk di kursi Senayan. Hasil lengkap daftar nama semua anggota DPR yang punya track record buruk ini bisa dilihat pada lampiran website KontraS. Kasus pelanggaran yang melibatkan anggota DPR  itu adalah a.Pernah tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi. b.Pernah menjadi terperiksa KPK,Polisi dan Kejaksaan terkait kasus korupsi. c.Pernah menjadi tersangka kasus korupsi d.Diduga pernah terlibat kasus korupsi. e.Aktif membela terdakwa kasus korupsi. f.Pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. g.Pernah terlibat kasus tindak pidana h.pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu. i. Pernah menerima  sanksi etik oleh BK  DPR. j.Punya catatan absen buruk pada periode  DPR sebelumnya. Hasil penelusuran KontraS ini juga cukup mengejutkan,PDIP sebagai pemenang pemilu,justru memegang rekor sebagai jumlah anggota DPR terbanyak yag memiliki catatan buruk. Berikut jumlah anggota DPR bermasalah dari masing -masing parpol,fraksi PDIP (57 orang), fraksi Golkar (44 orang), fraksi Demokrat (37 orang), fraksi Gerindra (24 orang), fraksi PPP (20 orang), fraksi PKS (18 orang), fraksi PAN (16 orang), fraksi PKB (11 orang), dan fraksi Nasdem (9 orang). KontraS  juga mencatat  dalam kasus korupsi,ada 160 orang yang berhasil lolos menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.Dari jumlah itu 5 orang pernah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi,tapi kemudian mereka bebas.Mereka itu adalah Rachmat Hidayat, Mukhamad Misbakhun, Azam Azman Natawijana, Krisna Mukti, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Sisanya, sejumlah 16 nama pernah menjadi tersangka kasus korupsi, 63 orang pernah diperiksa oleh KPK, Terdapat juga anggota DPR yang getol membela para koruptor yaitu,Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari fraksi Hanura, Junimart Girsang dari fraksi PDIP, John Kenedy Azis dari fraksi Golkar, dan Heri Gunawan dari fraksi Gerindra. Catatan buruk lain lagi yang berhasil dilacak oleh KontraS terhadap anggota DPR periode 2014-2019 ini adalah ada nama naggota dewan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.Ada nama Mukhamad Misbakhun dan Tifatul Sembiring yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hak kebebasan berekspresi.Ahmad Noor Supit anggota Pansus Trisakti dan Semanggi II malah merekomendasikan tidak ada terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti. Selain ada lagi 19 nama pernah terlibat dalam kasus tindak Pidana seperti pemululan,intimidasi,pengoroyokan dan penipuan.Ada juga 38 orang terlibat pelanggaran pemilu Pemilu, seperti; dugaan terlibat politik uang,memanfaatkan anak dibawah umur dalam masa kampanye, 16 nama tercatat pernah mendapat hukuman dari Badan Kehormatan (BK) DRP, dan 52 nama memiliki catatan absensi yang buruk. Catatan gelap tentang jejak anggota DPR ini tentu akan semakin mengkwatirkan langkah perjalanan bangsa ini kedepan.Jejak rekam yang buruk sebagian anggota dewan ini tentu juga akan menghabat sejumlah kebijaksanaan dan regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Bisa-bisa semua kebijaksanaan ini nanti juga akan kembali dibelokkan pada masa orde baru lalu,sebagaimana menjadi kekwatiran orang banyak. Terlihat semua partai politik lebih memilih cara instan dan jalan pintas dalam memilih kader ,ketimbang mendidik,dan membina calon serta melahirkan kader-kader politik yang berintegritas tinggi dan punya nilai kepribadian yang jujur dan bersih.Partai politik lebih memilih para kader secara instan demi mengamankan perolehan kursi,tidak peduli kadernya itu bermasalah dan punya jejak rekam buruk.Jalan pintas selalu menjadi cara ampuh partai dalam rekrutmen calon legislatif. Popularitas ditengah masyarakat menjadi alat ukur untuk memilih calon anggota legislatif,walaupun yang bersangkutan tidak tahu sama sekali dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif. Kita masih percaya,ditengah sebagian  adanya para bandit politik yang bersemanyam digedung Senayan ini,masih ada secercah harapan pada anggota DPR lainnya,yang masih bersih dan punya integritas tinggi,srta jujur untuk membela kepentingan rakyat dan bangsa ,ketimbang hanya membela kepentingan golongan atau partai.Kita berharap pada anggota DPR ini untuk bisa menjadi pelopor dan ujung tombak maju selalu membela kebenaran dan berjuang untuk rakyat. Sekarang  tidak ada pilihan lain yang lebih tepat bagi kita sebagai rakyat untuk terus mengawasi dan mengawal jalannya demokrasi kita selama lima tahun mendatang,jangan sampai anggota dewan yang bermasalah ini sampai menyandera kepentingan bangsa dan negara selama menduduki gedung Senayan. Bagaimana pun juga para bandit politik ini juga tidak akan pernah nyaman,jika segala tindak tanduk dan kelakuannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat,semua mata rakyat akan selalu mengawasi dan megawalnya.Semoga nantinya kita masih menemukan anggota DPR lainnya yang masih bersih dan benar-benar mau bekerja untuk membla kepntingan rakyat diatas kepentingan golongan atau partainya.
