KIH membuat DPR Tandingan?
- Dasar hukumnya apa, UU yang mana dan pasal berapa? Tidak perlu debat tetapi tunjukkan dimana kesalahannya?
- KIH harus sadar bahwa di eksekutif anda menang, namun di legeslatif anda kalah. Tirulah sportifitas KMP ketika mereka kalah di eksekutif dan mereka tidak membuat kabinet tandingan. Ingatlah teman-teman KIH, bahwa lembaga legeslatif berbeda dengan lembaga eksekutif, jadi jangan disamakan bahwa ketika anda menang di eksekutif maka menuntut sama harus menang pula di legeslatif. Bukankah pemilu kita memang ada dua macam yaitu pileg dan pilpres. Di Pilpres, KIH yang menang tetapi harus diakui pula bahwa di Pileg, KMP yang menang.
- Jika KMP kalah di pilpres dan membawa protes secara legal melalui jalur hukum ke MK, maka jika KIH kalah berebut kursi pimpinan di parlemen silahkan menempuh jalur hukum yang ada, bukan malah mengajari liar (diluar jalur hukum) dan anarkis membanting meja milik rakyat di ruang yang katanya terhormat.
- Sebenarnya kegaduhan di legeslatif sama dengan kegaduhannya di eksekutif ketika akan membentuk kabinet kerja, hanya saja kegaduhan di eksekutif tidak diekspose di media masa secara terbuka sebagaimana terbukanya media meliput rapat-rapat di parlemen.
- Biang kerok kegaduhan di parlemen lebih karena KIH masih perlu banyak belajar ilmu hukum dan ilmu politik lebih dalam lagi, dan telah keliru memilih teman dari PPP yang mudah panik karena tidak mendapatkan tempat di sana-dan di sini.
Tidak semua menteri itu baik, tidak semua menteri itu kaya, tidak semua menteri itu cerdas, tidak semua menteri itu sopan, tidak semua menteri itu ramah, tidak semua menteri jujur, dan tidak semua menteri itu bekerja dengan tulus dan total. Demikian pula terhadap anggota DPR-RI, tidak semua anggota dewan itu buruk, dst. Setiap orang punya kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda, namun jangan sampai tidak beretika dan melanggar ajaran agamanya. Jika ajaran dari Kitab Sucinya saja berani dilanggar bagaimana hanya dengan UU? Jika Tuhannya saja akan dilawan, bagaimana dengan rakyatnya yang tidak punya kekuasaan?
Jika saya mau jujur sebenarnya kalian semua hanyalah sebagai korban sistem di negeri ini yang memang amburadul. Saya sudah sering menulis tentang tata cara membuat UU yang cerdas, tegas, aman, berkualitas dan tidak labil, tetapi para elit politik memang tidak pernah peduli atau mungkin tidak memiliki bekal ilmu yang memadai dalam bidangnya. (Kebetulan saya selain sebagai pemerhati anak berbakat, juga pernah menimba ilmu kebijakan publik di UGM. Hehe.........bukan maksud saya sombong, tetapi jika anda tidak percaya silahkan datang silaturahmi dan diskusi langsung dengan saya secara baik-baik, cerdas dan santun. Jika kurang mantap juga maka saya siap dalam diskusi tersebut untuk di-video-kan kemudian di unggah di youtube, agar semua orang bisa memberikan penilaian apa adanya secara terbuka dan obyektif).
Himbauan : (1) Biarlah pimpinan kabinet (eksekutif) bebas menentukan "pembantunya" sesuai UU yang sedang berlaku, dan biarkanlah pimpinan DPR-RI (legeslatif) menentukan "pembantunya" juga sesuai dengan UU yang berlaku. (2) Berikanlah rakyat contoh bekerja yang sesuai dengan UU yang berlaku, atau setidaknya sesuai dengan moral agama yang anda anut. Betapa beratnya hukuman Tuhan bagi orang-orang yang munafik, yag perilakunya sangat tidak terpuji. Meminta maaf saja tidaklah cukup jika belum bertobat dan tidak akan mengulanginya, bukan malah membuat kesalahan dengan versi baru, tandingan!
Jika menurut anda tulisan ini tidak penting maka abaikan saja, namun jika dirasa ada manfaatnya silahkan disebarluaskan demi kemanfaatan bersama atau ditindaklanjuti saling bersilaturahmi. Mohon maaf jika tidak berkenan dan terimakasih. Salam sejahtera dan damailah Indonesia.
Yogyakarta, Kamis, 30 Oktober 2014.
Teguh Sunaryo
HP : 085 643 383838
