Oleh : Ashwin Pulungan
Pemimpin yang mencintai rakyatnya, bangsanya dan negaranya adalah pemimpin yang takut melakukan perbuatan tercela terhadap rakyatnya. Ibarat pada keluarga harmonis nan bahagia yang orang tuanya selalu ingin membahagiakan anak dan istrinya serta ingin selalu dekat dengan keluarganya.
Refleksi suatu keluarga bahagia harus merupakan acuan dalam memimpin suatu negara.
Pada periode kepemimpinan SBY ke dua akhir-akhir ini, meperlihatkan secara nyata adanya ketidak-harmonisan di hampir semua bidang. Komitmen SBY untuk memberantas korupsi secara tuntas akhirnya kandas karena diganjal kasus Century serta kasus Gayus. Lembaga penegakan hukum seperti Polisi RI akhirnya terungkap selama ini ternyata Polisi banyak merekayasa kasus serta telah terlibat jauh kedalam mafia hukum serta mafia pajak itu sendiri (rekening gendut para petinggi kepolisian takut diungkap). Begitu juga Kejaksaan RI ternyata berisi SDM jahat yang korup serta berjiwa mafia. Banyak oknum Hakim pada Pengadilan RI yang tega juga memperjual-belikan hukum untuk kepentingan pribadi dan para oknum ini menjadi bagian dari mafia hukum itu sendiri. Akibatnya kandaslah sudah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum RI.
Hal ini dapat terjadi karena SBY tidak tegas serta lamban mengantisipasi perkembangan kasus demi kasus yang terjadi sehingga banyak kasus besar yang tidak tuntas yang seharusnya dapat dijadikan momentum pembersihan mafia di Indonesia.
Kini SBY telah terpepet dengan tekanan masyarakat dari suara protes para kaum intelektual sementara alat SBY pada lembaga Yudikatif tidak dapat berfungsi kuat dan bersih dalam memberantas mafia karena banyak oknum Yudikatif yang terlibat kedalam mafia itu sendiri. KPK pun saat ini hanya mengungkap kasus-kasus lama seperti DGS-BI dan belum masuk pada kasus yang ditunggu-tunggu masyarakat seperti Century, Antasari A, Mafia Pajak, pengungkapan Susno Duaji.
Apabila posisi keterjepitan SBY dalam bulan Februari-April 2011 mendatang tidak menampakkan gebrakan ganyang korupsi yang tegas dan berani serta tuntas, maka SBY akan mencapai titik nadir hilangnya kepercayaan rakyat dan disitulah SBY akan ditumbangkan. Hati-hati dengan Revolusi TUNISIA dan MESIR.
Posisi sulit SBY sudah terlihat dari kegagalan SBY membenahi ekonomi yang masih kedodoran harga kebutuhan hidup rakyat yang tinggi (beras Rp.8.000/kg termurah Rp.6.500/kg, sayur-mayur impor) banyaknya pengangguran para pemuda siap kerja serta banyaknya rakyat memakan nasi aking dan gaplek. Belum lagi akan adanya pembatasan BBM premiun ke pertamax sebagai pemicu inflasi lanjutan.
Disamping kedodoran membenahi ekonomi nasional, SBY juga gamang membenahi hukum didalam sarang para penyamun alias sarang para mafia. Karena banyak para oknum petinggi penegak hukum terlibat dalam mafia itu sendiri.
Andalan satu satunya penegakan hukum bagi SBY adalah KPK dan kita ketahui KPK-pun memiliki aparat SDM yang sangat terbatas dan tidak akan bisa memenuhi hasrat penegakan hukum seperti yang dikehendaki rakyat sehingga Korupsi menjadi mengecil di Indonesia. Belum lagi pemberantasan Korupsi ini dijalankan didaerah-daerah yang mafia melibatkan para pejabat tinggi didaerah juga tidak kalah banyaknya.
Kita semua tidak bisa membiarkan Indonesia dipimpin oleh pimpinan yang hanya memperlambat apalagi menghambat kemajuan NKRI kini dan kedepan. Kita perlu segera memberdayakan SDA Indonesia dengan SDM yang pintar, kreatif, berintegrasi Nasional serta jujur.
Partai Demokrat telah terbongkar isi perutnya oleh kasus Anas Urbaningrum, Nazaruddin dan semua masyarakat telah mengetahuinya termasuk manipulasi data disaat pemilu 2009. Ternyata dari kebusukan itu sudah digasak/digarong uang negara melalui banyak proyek APBN yang dimenangkan oleh berbagai perusahaan milik para tokoh PD dan tentunya pemenangan tender tersebut dilandasi dari kekuasaan yang dimiliki PD. Kekuasaan telah merampok APBN untuk pribadi, partai dan kelompok orang-orang di PD. Hal ini sebenarnya sudah melanggar ketentuan UU yang berlaku.
Apalagi 45 tokoh masyarakat Indonesia ternama sudah menyatakan mendesak agar pemerintah dibawah presiden SBY dibubarkan, sebab sudah terlalu banyak kebohongan, kelancangan, kemunafikan dan telah menterlantarkan, menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia, selama kepemimpinan SBY.
Masih kurangkah argumentasi untuk menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA (MTP) kepada SBY-Budiono dan Pembubaran Partai Demokrat PD ?