Bisa disebut, kinerja Jokowi dapat menjadi pengaruh yang baik dan positif untuk daerah lainnya di Indonesia sebagai "Jokowi Efek". Semoga Gubernur DKI Jakarta yang baru dan Wakilnya Jokowi-Ahok tetap konsisten untuk melihat secara langsung kinerja aparat yang langsung kepada publik Jakarta. Permasalahan selama ini adalah, pejabat bawahan selalu berbohong kepada atasan dan ini umum terjadi diseluruh Indonesia (asal Bapak senang-ABS). Sangat menarik untuk ditanggapi mengenai inspeksi mendadak (Sidak) dari Jokowi pada Jam 07.45 WIB (23/10/2012) sesampainya di Kantor Pelayanan Kecamatan Cempaka Putih Jl. Kompleks Perkantoran Rawa Kerbau No.3, Jakarta Pusat, seorang Sekretaris Camat bernama Munawar gelagapan menjawab pertanyaan Jokowi tentang jendela loket pelayanan yang masih tertutup yang dijawab dengan "Kami tutup karena takut dimasuki hewan" Lalu Kasi Kependudukan ibu Ari menambahkan dengan lugunya "Loket belum kami buka karena kami takut ada kucing masuk". Ini suatu jawaban bodoh dan dungu serta sembarang jawab yang selalu terbudaya yang sering disampaikan oleh setiap PNS atau pejabat Kecamatan dan Kelurahan tidak hanya di Kecamatan Cempaka Putih saja. Penulis juga sering mendapatkan jawaban kelise seperti itu ketika mendatangi sebuah Kantor Pemeritahan Daerah jika ingin bertemu kepada pimpinan/Kepala Dinas, maka bawahannya menjawab, "Bapak sedang melakukan rapat", "Bapak Lagi keluar kota", "Bapak sedang keluar". Lalu saya tanyakan, yang mewakili Bapak ketika ada kekosongan siapa ? jawab pejabat PNS, tidak ada Pak. Sungguh sangat menjengkelkan para pejabat pemerintah kita. Umumnya para pejabat Pemda di Pusat dan Daerah serta Kementerian, berbudaya seperti itu, mereka tidak bersikap dan berbudaya untuk melayani masyarakat dan layaknya bertindak seperti pejabat dari suatu Kerajaan.
Menyimak jawaban "Loket belum kami buka karena kami takut ada kucing masuk", artinya didalam ruangan kantor ada yang berbau busuk, kotor dan amis yang disukai kucing untuk melumatnya. Dilain pihak, kemungkinan kuat banyak tikus yang berada didalam kantor sehingga menarik kucing untuk masuk. Seharusnya Jokowi kembali menjawab "Bu Ari, memangnya didalam kantor banyak tikusnya yaaaa Bu !!!". Padahal jadwal pelaksanaan tugas pelayanan publik dari Pemda diseluruh DKI Jakarta adalah jam 07.30 s/d 16.00 WIB. Ini semua adalah tantangan pasangan Gubernur Jokowi-Ahok dan tentu gebrakan yang telah dilakukan Jokowi banyak SDM Pemda DKI yang tidak senang serta tidak suka. Mungkinkah beberapa saat kedepan ada pemecatan SDM Pemda DKI yang tidak loyal dan tidak disiplin ?
Sidak yang dilakukan Jokowi selama beberapa hari dilantik, adalah merupakan teladan baik bagi seluruh Instansi Pemerintah agar tidak hanya mempercayai dari laporan bawahannya saja, akan tetapi sang pejabat tinggi mengetahui juga secara rinci dan nyata kondisi diujung tombak dibawah sehingga kebenaran laporan bisa teruji kebenarannya. Hal ini diperlukan untuk dapat mensolusi permasalahan kinerja bawahan secara tepat sasaran.
Kenyataan selama ini di DKI Jakarta, bahwa sangat banyak petugas PNS di Kecamatan dan Kelurahan apalagi di Kantor Pemda para pejabat yang sangat santai bekerja seolah-olah manajemen sudah berjalan baik, padahal mata rantai manajemen pemerintahan diisi oleh orang-orang yang kerjanya hanya membohongi atasannya. Anehnya masih banyak pejabat tinggi daerah dipagi hari tertentu masih sempat bermain golf dengan alasan manajemen sudah berjalan baik, padahal manajemen yang dia lakukan sangat amburadul dan rentan sekali karena dampak dari banyaknya bawahan yang hanya berprinsip ABS.
Kalau kita perhatikan pada beberapa Instansi pemerintah di pagi hari, umumnya para pegawai PNS baik bawahan maupun pejabat tinggi, datang dan sampai kemasing-masing kantornya pada jam 09.00 Wib dan siap-siap pulang pada jam 14.00 Wib. Hanya pada hari saat ada jadwal acara apel pagi jam 08.00 Wib, para PNS datang lebih cepat setelah bebas dari hari acara apel pagi, mereka umumnya datang pada jam 09.00 Wib. Kita sebagai masyarakat menyaksikan umumnya pegawai PNS diseluruh Indonesia sangat santai kerjanya, budaya untuk melayani masyarakat tidak terlihat. Pegawai PNS apabila melakukan rapat suatu proyek, mereka sangat antusias dan sangat bergairah, karena bisa mendapatkan uang pada setiap rapat dan umumnya makan siang pada rapat itu selalu meminta makanan yang sangat mahal dari restoran yang enak-enak serta mahal-mahal. Jangan heran kalau rapat model seperti ini, bisa sering dilakukan berkali-kali secara tidak efektif, bahkan ada absensi peserta rapat yang ditanda tangani berlembar-lembar kemungkinannya untuk manipulasi frekwensi rapat dalam pertangung-jawaban kepada BPK nantinya.
Inilah gambaran miris dan menyedihkan dari kinerja pegawai PNS diseluruh Indonesia, bahkan didaerah-daerah terjauh bisa lebih parah lagi. Oleh karena itu, seorang Bupati disuatu daerah terpencil tidak akan tahu bahwa ada beberapa orang rakyatnya yang sudah lama terlantar, kurang makan dan sangat miskin serta lama menderita penyakit bahkan ada jembatan yang sudah runtuhpun sang Bupati tidak tahu. Setelah diliput oleh media masa elektronik, barulah sang Bupati berpura-pura simpati dan prihatin. Kalau kita semua ingin melihat NKRI kedepan lebih cepat untuk mencapai kesejahteraan rakyat NKRI, maka kinerja lamban, tidak disiplin, lelet dan sikap tidak melayani rakyat serta korupsi harus secepatnya diberantas sampai keakar-akarnya. Sayangnya POLRI, KEJAKSAAN, Mahkamah AGUNG kita bermasalah tidak bisa menegakkan hukum di Indonesia. Harapan satu-satunya hanya pada KPK tapi sayangnya tidak ada di semua Propinsi. (Ashwin Pulungan)