Makzul Tidak Makzul, Makzul

Oleh : Ashwin Pulungan

Kita sampai 2014 menunggu apa dengan pemerintahan saat ini ? Gerakan ekonomi yg telah dicanangkan baru-baru ini hanya berpura-pura saja seolah-olah serius memperhatikan rakyat dan arahan politik dan komitmen ini sudah sangat terlambat kemudian hasilnya juga tidak akan dirasakan rakyat apalagi hanya dalam 2 tahun efektif mendatang.

Pernyataan Din Syamsudin “Tidak ada alasan untuk memakzulan pemerintahan yang sah. Muhammadiyah akan tetap menjadi kekuatan pengawal pemerintah agar tidak keluar dari rel konstitusi”. Disampaikan Ketua Umum PP Muhammadyah ini, usai menerima kunjungan Wakil Presiden Boediono di kantor PP Muhammadiyah, Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2011).
Din Syamsudin dan teman-temannya tidak konsisten tidak istiqomah ketika mereka mengatakan bahwa SBY GAGAL. Kalau berani menyatakan gagal, maka pemerintahan ini harus segera meletakkan jabatan agar rakyat tidak lama menunggu adanya perubahan kesejahteraan hidup. Bagaimana mungkin manajemen gagal dilanjutkan, pastilah kerugian besar didepan mata terjadi.

Korupsi-maling uang negara (APBN) yang dilakukan oleh para elit Partai Demokrat yang ada didepan hidung kekuasaan tidak mampu ditanggulangi oleh SBY dengan cepat dan tuntas dan mereka cenderung pula ingin mengkondisikan seperti kasus Bank Century. Apa lagi banyak kasus lainnya seperti kasus Mafia Pajak ratusan perusahaan besar termasuk PMA yang maling uang negara harus dihukum, kasus perwira tinggi Polisi gendut, dan banyak kasus maling uang negara lainnya merejalela di Kementerian yang belum terungkap.

Kita semua jangan membuang waktu untuk menderita lebih lama lagi dengan mempertahankan para manajemen negara yang tidak mampu serta korup. Rakyat sudah amat sangat menderita fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Pendidikan menjadi sangat mahal tak terjangkau rakyat sebagai dampak miskinnya negara karena merjalelanya korupsi serta kemampuan produktifitas bangsa yang tidak mampu dimotivasi dan dibangun oleh para pemimpin negara ini.

Ada pernyataan menarik dari Yogya yaitu Guru Besar Administrasi Negara UGM Sofyan Effendi menilai pemilu 2009 yang dilaksanakan di Indonesia kemarin adalah tidak jujur.
Alasannya, jumlah suara yang dicoblos serta rekap di tiap TPS, dan daftar pemilih serta sofwarenya harusnya disimpan selama 30 tahun. Namun, dokumen-dokumen tersebut saat ini, dengan argumentasi yang tidak kuat, sudah dihilangkan KPU.

Kalau di dalam pemeriksaan Andi Nurpati yang sudah mengurucut itu bahwa hal pemalsuan surat tersebut betul-betul terjadi dan pemalsunya terungkap, maka MK bisa serta merta mengeluarkan amar bahwa pemilihan umum ini (2009) tidak sah, DPR yang dibentuk dalam pemilihan umum juga tidak sah, selanjutnya presiden dan wakil presiden yang dipilih juga tidak sah.
"Ini menunjukkan secara nyata bahwa pemilihan umum kita tidak jujur," terang Sofyan, di Kampus UII di Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Jumat sore (26/8/2011). Akibatnya, di Indonesia akan terjadi krisis konstitusional yang paling besar di Republik Indonesia ini. Siapkah kita untuk mengatasinya ?

Bila penilaian serta pertimbangan kita terhadap permasalahan diatas tidak tajam dan benar, maka Indonesia akan terjebak kedalam dilematika sosial, politik dan ekonomi yang sangat rumit. Untuk mensolusinya, perlu suatu kesepakatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dalam waktu dekat ini mengadakan mosi tidak percaya kepada pemimpin sekarang. (AshwinP)

Ditulis dari berbagai sumber.

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/08/27/254587/284/1/Sofyan-Effendi-Pemilu-Kita-tidak-Jujur
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=34691