Mohon tunggu...
Ashwin Pulungan
Ashwin Pulungan Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Semoga negara Indonesia tetap dalam format NKRI menjadi negara makmur, adil dan rakyatnya sejahtera selaras dengan misi dan visi UUD 1945. Pendidikan dasar sampai tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara menjadi tanggungan negara. Tidak ada dikhotomi antara anak miskin dan anak orang kaya semua warga negara Indonesia berkesempatan yang sama untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara. Janganlah dijadikan alasan atas ketidakmampuan memberantas korupsi sektor pendidikan dikorbankan menjadi tak terjangkau oleh mayoritas rakyat, kedepan perlu se-banyak2nya tenaga ahli setingkat sarjana dan para sarjana ini bisa dan mampu mendapat peluang sebesarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa eksport. Email : ashwinplgnbd@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pola Sistem Kejahatan Konspirasi dalam Proyek Bantuan Untuk Rakyat Indonesia

20 Juni 2024   13:19 Diperbarui: 20 Juni 2024   13:19 66
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Input sumber gambar

olahan penulis

Pola Sistem Kejahatan Konspirasi Dalam Proyek Bantuan Untuk Rakyat Indonesia

Dalam berbagai perancangan proyek bantuan yang dilaksanakan di Indonesia, sering terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan adanya pola sistem kejahatan secara konspirasi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menghambat manfaat maksimal dan tepat sasaran yang seharusnya diterima oleh rakyat yang akan dibantu. 

Tulisan singkat ini akan menguraikan pola-pola sistem kejahatan konspirasi dalam proyek bantuan, dampaknya, serta beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

Didalam Pola Sistem Kejahatan Konspirasi termasuk Korupsi dan Penyalahgunaan, Penggelapan Dana yang seharusnya digunakan secara benar dan baik untuk proyek bantuan kepada rakyat, diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok diantaranya :

Markup Anggaran : Upaya maksimal Pembengkakan anggaran dari berbagai proyek atas nama bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih.


Manipulasi Tender dan Pengadaan : Pola Kolusi Kerjasama ilegal antara pihak oknum pemerintah dan penyedia barang/jasa untuk memenangkan tender serta adanya kelompok rekayasa penerima bantuan yang sudah disetting jauh diawal Kerjasama Illegal.

Penunjukan Tender Langsung yang Tidak Transparan : Bisa berupa Pemilihan penyedia peralatan dan bahan proyek tanpa melalui proses tender yang transparan.

Pemalsuan Dokumen Berupa Laporan Fiktif : Adanya rencana Pembuatan laporan palsu mengenai progres dan hasil proyek untuk menutupi dan penyesatan penyalahgunaan dana. Pemalsuan ini bisa terjadi secara rapi seolah-olah dalam kebenaran, adalah karena adanya rangkaian konspirasi kejahatan sejak dari data penerima yang fiktif dari kelompok yang mau diajak melakukan rekayasa hingga keatasnya dalam realisasi anggaran Bantuan kepada Rakyat.

Identitas Penerima Fiktif : Data penerima manfaat bantuan yang dipalsukan untuk mengalirkan dana ke pihak yang tidak berhak. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelompok rekayasa penerima bantuan yang sudah disetting jauh diawal.

Dampak Kejahatan Konspirasi dipastikan terjadinya Kerugian Finansial Negara : Anggaran Negara Terbuang Sia-Sia dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat tidak mencapai tujuan serta rencana yang diinginkan. Terjadinya Defisit Anggaran sehingga Menambah beban keuangan negara karena proyek tidak berjalan secara efektif dan benar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun