Jagung dan Tata Produksi, Kunci Daya Saing Unggas Nasional

Karena masyarakat Indonesia sudah terbudaya dengan ayam potong segar, maka daging ayam utuh/karkas yang paling laku di Indonesia adalah ayam hidup yang baru dipotong dan umumnya persediaan karkas daging ayam ini berada di pasar tradisional (rantai non beku). Pada hari ini, harga ayam panen hidup (live Bird-LB) dikandang peternak kembali jatuh dari harga Rp.19.000,-/kg-hidup menjadi drop ke Rp.16.000 lalu terjun ke Rp.14.000,- dan kemungkinan akan terjun lagi pada posisi Rp. 12.000,- mendekati harga heboh kemarin menjelang akhir Juni 2019 pada harga LB Rp.7.500,-/kg sehingga ayam dibagi bagi gratis di Yogyakarta oleh para peternak.  

Hal ini bisa terjadi adalah berlebihnya suplai DOC untuk kebutuhan banyak kandang CH (Closed House) milik mitra perusahaan terintegrasi disamping kandang Open dari Peternak Rakyat dan penyebab lainnya adalah semakin lemahnya daya beli masyarakat saat ini. Dampaknya produksi ayam tidak terserap dan mengakibatkan harga LB di semua kandang peternak menjadi hancur pada posisi Rp.14.000,-/kg hidup dan harga pokok usaha budidaya rataan antara 14.500,- s/d Rp.17.200,-/kg hidup. Dalam posisi harga seperti ini, dipastikan para petenak pembudidaya mengalami kerugian lagi yang cukup besar.     

Di dalam usaha hasil perunggasan khususnya ayam pedaging, ketika harga LB hancur di peternak akan tetapi dipedagang daging ayam harga karkas (bersih bulu dan jeroan) berada pada harga stabil pada kisaran Rp. 32.000,- s/d Rp.35.000,-/kg jadi ada disparitas harga yang cukup tinggi. Artinya ditingkat pedagang di pasar tradisional terjadi budaya karakter kesepakatan harga yang dipertahankan mendekati upaya kartel, mengambil keuntungan besar dari penderitaan para peternak unggas. Hal ini dipicu kuat oleh para pedagang besar pengepul (broker ayam) yang memiliki Cold Storage yang menampung semua ayam hidup yang hancur harganya, lalu mereka potong selanjutnya dijual ke berbagai pasar termasuk para lapak pedagang ayam.

Pada sisi lain hancurnya harga LB di peternak, adalah dibuat sedemikian rupa berlebihan pasok DOC-nya oleh para pemain besar terintegrasi agar tekanan akan masuknya daging impor Brazil bisa dihambat. Hal ini hanya tindakan sangat sementara karena pihak Brazil juga memiliki data dan informasi yang dalam tentang karakter tata niaga ayam di Indonesia selama ini.   

Hanya dengan berita akan masuknya daging ayam Brazil ke Indonesia setelah Brazil menang kedua kalinya di Persidangan WTO terhadap Indonesia, secara psikologis kondisi perunggasan Nasional mulai limbung tidak PERCAYA DIRI yang ditandai dengan semakin melorotnya harga LB di berbagai daerah sentra ayam pedaging kearah harga yang sangat IRRASIONAL jika dibandingkan dengan HPP rata rata LB perunggasan Nasional (Open-CH). Artinya mayoritas peternak besar, menengah dan kecil saat ini, merugi antara Rp.1.000,- s/d Rp.3.500,-/Kg-LB atau ada yang BEP.

Apalagi baru baru ini Kemendag RI telah mengeluarkan Keputusan harga acuan 1 Agustus 2019 untuk semua harga komoditas variable harga produksi perunggasan yang dihadiri dan disaksikan berbagai asosiasi perunggasan, dan KINI KEPUTUSAN HARGA ACUAN itu hanya sebagai seonggok kertas dari Pemerintah yang TIDAK ADA ARTINYA serta manfaatnya bagi MASYARAKAT BANYAK terutama para peternak.

Dari cara pembuatan Keputusan Harga Acuan ini saja kita semua akhirnya sangat memahami BAHWA PEMERINTAH TIDAK MEMILIKI SAMA SEKALI kemampuan INTELIJEN EKONOMI yang bisa memprediksi kedepan secara tajam akan terjadi seperti apa mengenai perunggasan Nasional padahal tanda tandanya sudah sangat jelas bakal terjadi bagaimana. Rupanya kita selama ini termasuk Pemerintah dan Swasta berjalan tanpa DATA INTERN dan DATA EXTERN yang akurat, kokoh dan kuat yang berakibat analisanya sangat lemah dan banyak melenceng.

Pertanyaan kita jadinya adalah, mampukah Indonesia melawan gempuran komoditi dari luar Indonesia yang sangat kompetitif berdaya saing sangat tinggi, jika KINERJA EKONOMI PER KOMODITI KITA DIDALAM NEGERI dikelola seperti tidak ada sama sekali saingan dan tantangan diantara beberapa Negara, padahal kita sudah menyepakati ketentuan WTO. Semoga KEMANJAAN BEREKONOMI DI DALAM NEGERI selama ini MENJADI TAMPARAN TELAK atas perilaku budaya TIDAK SINERGI serta perilaku High Cost Economy yang selalu kita jalankan.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, yang harus dilakukan oleh Indonesia cq. Pemerintah dan swasta adalah membuat pertanian jagung yang trintegrasi dalam bentuk "Koperasi Pertanian Jagung" yang dapat melibatkan seluruh rakyat sehingga tanaman jagung bisa menjadi andalan pendapatan para petani jagung. Tentu disini yang segera harus dilakukan adalah memperbaiki semua bidang tanah tanah yang kurus dengan treatment pengapuran serta pupuk organik yang murah selanjutnya memakai bibit jagung unggul yang bisa menghasilkan produktivitas jagung yang tinggi dalam per Ha-nya.

Jagung merupakan andalan peningkatan daya saing usaha perunggasan Nasional :

Industri perunggasan Nasional sejak dari Breeding Farm GPS, PS dan Budidaya FS, selama ini harga pokok usahanya 65% s/d 70% adalah pakan (feed) lalu didalam komposisi formulasi pakan ternak unggas, ada +/-50% terdiri dari jagung dan +/-8% adalah Bungkil Kacang Kedelai (masih import). Dalam hal ini, jagung memegang peranan sangat penting untuk meningkatkan daya saing hasil perunggasan Nasional. Apalagi, saat ini dari beberapa pengguna jagung, kandungan protein jagung lokal lebih tinggi 7,0 hingga 7,5 persen dibandingkan jagung impor.   

Dalam musim kemarau panjang ini, Puncak Musim Hujan 2019/2020 di 342 Zona Musim (ZOM) diprakirakan umumnya terjadi pada bulan Januari 2020 sebanyak 128 ZOM (37.4%) dan bulan Februari 2020 sebanyak 115 ZOM (33.6%). (info dari BMKG)

Kita perlu waspada kondisi harga jagung kita yang saat ini berada pada HET Rp.4.450,-/kg. Jika kemarau mencapai sampai dengan Desember 2019, artinya musim tanam bisa dimulai pada bulan Januari 2020 artinya harus ada persediaan untuk 7 bulan kedepan hingga panen raya jagung didalam negeri. Jika mulai tanam jagung pada Januari 2020 panen jagung kering giling sekitar bulan April 2020.

Dalam kondisi tanaman jagung yang masih seadanya didalam negeri diprediksi harga jagung akan naik mencapai Rp.5.700,-/kg. Agar hal ini tidak terjadi, pemerintah seharusnya melakukan importasi jagung segera agar harga jagung tetap pada posisi maximal Rp. 4.000,- s/d Rp. 4.150,- dan bisa ditekan terus harganya dengan produktifitas lahan serta bibit tanaman.

Jika harga jagung naik maka harga pakan juga harus naik sehingga memperlemah daya saing produksi perunggasan Nasional. Selama ini, rata-rata produktivitas jagung lokal sekitar 6 ton per hektar (Ha). Oleh karena itu, kita mendukung untuk produktivitas lahan tanaman jagung naik menjadi 8 hingga 10 ton per Ha serta taget produksi jagung oleh Pemerintah 33 juta ton akhir tahun 2019. Apalagi kita dihadapkan dengan segera masuknya daging ayam import karkas beku ex Brazil dikonsumen Indonesia dengan maximal harga Rp.21.000,- s/d Rp.24.000,-/kg dibandingkan harga karkas lokal Rp.33.000,- s/d Rp.37.000,-/kg. 

Perlu antisipasi untuk memenuhi kebutuhan tersedia stok jagung lokal 6-7 Bulan kedepan. Jika para Feedmiller (FM) memproduksi pakan Nasional pertahun +/-17 juta ton, maka kebutuhan jagung adalah 50% = 8,5 juta ton/tahun, maka per bulannya = 700 ribu ton. Dampaknya adalah kebutuhan jagung Nasional sebesar 6-7 Bulan selama paceklik atas kemarau panjang dibutuhkan persediaan jagung sebanyak +/-4 juta ton.

Kita prediksi stock jagung selama musim kering ini yang ada diseluruh FM dan di Pemerintah dan lainnya ada sebanyak +/-2 juta ton, maka jagung yang harus diimport oleh Pemerintah sebanyak +/-2 juta ton yang bisa dicicil impor dalam 2-3 tahapan periode berdekatan. Harga jagung internasional $189,42/Metric ton = Rp. 2.702,-/kg (1$ = Rp.14.263). Diharapkan BULOG bisa sebagai pengimportnya agar tidak terjadi spekulasi permainan harga jagung didalam negeri jika pihak swasta yang mengimpornya (motivasi faktor rente).

Tata Produksi merupakan bagian dari andalan peningkatan daya saing usaha perunggasan Nasional :

Sebenarnya Pemerintah cq, Kementerian Pertanian RI sudah sangat terbantu dengan adanya Tim Analisa yang selama ini sudah dapat menghadirkan data populasi Breeding Farm (BF) untuk GPS, PS sehingga bisa diawasi populasi FS bagi kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi sangat disayangkan, para Breeder dari perusahaan besar terintegrasi termasuk data produksi pakan unggas (GPPU+GPMT), tidak terbuka secara jujur menyampaikan datanya yang sesungguhnya kepada pihak Tim Analisa sehingga populasi DOC-FS Nasional yang bisa dicatat oleh Tim Analisa sebesar +/-68 Juta ekor per Week dan disinyalir lebih dari dampak adanya importasi Hatching Eggs GGPS pada tahun 2016 (rekayasa A-B-C-D Line berdampak hingga tahun 2020).

Selanjutnya mengenai Saleable Chick 1 ekor indukan GPS dapat menghasilkan 40 ekor indukan PS selanjutnya 1 ekor indukan PS dapat menghasilkan 130 ekor DOC Final Stock sangat perlu diperbaiki dan disepakati karena kenyataannya dilapangan berbeda malah 1 ekor GPS =44 ekor PS dan 1 ekor PS = 150 ekor FS sekaligus termasuk masa afkir GPS dan PS disemua BF. Jika tidak dibenahi, perbedaan ini cukup signifikan bisa menimbulkan adanya over supply bibit yang memicu over supply produksi.

Potensi produksi DOC FS tahun 2019 (Januari - Desember 2019) sebanyak 3.461.249.146 ekor setara daging 3.647.805 ton. Konsumsi daging Ayam Ras Nasional Perkapita/tahun tahun 2019 sudah mencapai sebesar 12,13 kg (data DJPKH). Masyarakat Brazil, sudah menkonsumsi sebesar 44 kg/kapita/tahun. Pola selama ini yang terjadi adalah adanya sistem terintegrasi akan tetapi menghancurkan kehidupan usaha para peternak rakyat dan terjadilah kanibalistik usaha dalam permainan harga DOC dan Pakan serta LB bahkan Integrasi Usaha ini, tidak terjadi adanya kemampuan daya saing yang tinggi dalam produksi perunggasan Nasional (malah yang ada adalah Integrator jago kandang) dan ini tidak boleh terjadi lagi.

Dalam kenyataannya bagi beberapa peternak menilai bahwa populasi dari BF-PS sesungguhnya adalah +/-78 Juta ekor per Week. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kandang CH yang dibangun diberbagai daerah dalam kapasitas populasi perkandang yang sangat besar disamping kandang open yang dimiliki oleh para peternak rakyat. Pada sisi lain, daya serap saat ini di masyarakat (pasar tradisional+Horeka) dalam kondisi daya beli yang sangat lemah hanya pada posisi +/- 53 s/d 58 juta ekor/week.

Selama ini Tim Analisa hanya dijadikan bumper oleh Dirjen PKH untuk mengamankan tugasnya sementara pembenahan yang dilakukan dalam Tata Produksi secara nasional tidak terlihat. Menata perunggasan Nasional tidak hanya perbibitan saja, akan tetapi menyangkut keseluruhan termasuk pembenahan UU serta ketentuan yang ada sehingga bisa sinkron dengan pembenahan Tata Produksi Unggas Nasional yang diharapkan untuk bisa mencapai daya saing hasil unggas yang tinggi.

Tata Produksi menyangkut bagaimana hubungan keterkaitan ekonomi unggas antara peternak rakyat dengan para perusahaan besar terintegrasi sehingga tidak ada pihak didalamnya yang terzalimi, tetapi semua pihak saling menerima dan saling menguntungkan dalam berusaha dibidang peternakan unggas. Termasuk didalamnya keterkaitannya dengan sisitem koordinasi dengan Pertanian Jagung yang sudah harus terintegrasi dengan Peternakan Unggas.

Beberapa Masukan dan Solusi dari Penulis :

1.Pada saat ini didalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah, Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (penciptaan lapangan pekerjaan) sehinga ada korelasi positifnya terhadap serapan protein hewani unggas. Seperti membangun sistem pertanian jagung yang terintegrasi dengan lini perunggasan Nasional disamping bidang produktif lainnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Pemerintah harus menjadi motivator peningkatan daya saing hasil perunggasan Nasional yang tinggi dengan melakukan dan membangun Tata Produksi yang tersistem antara usaha perunggasan dengan koperasi pertanian jagung dan kebutuhan bahan lainnya sehingga mempermudah munculnya kemampuan daya saing yang tinggi. Budaya "high cost economy" segera dihilangkan dalam setiap bidang produktifitas Nasional.

3. Disaat harga ayam drop karena permintaan berkurang akibat musim paceklik atau penyebab lainnya, Pemerintah melalui BULOG membangun katub pengaman harga di konsumen yaitu RPHU & Cold Storage yang efisien sehingga bisa berfungsi sebagai Buffer Stock karkas daging unggas Nasional. Disaat harga daging unggas drop, BULOG bisa membelinya untuk pengamanan harga sehingga tidak terlalu jatuh dan merugikan peternak. Dengan pola yang sama untuk barang komoditi pertanian lainnya.

4. Pemerintah seharusnya segera membangun penataan pertanian jagung bersama pihak swasta perunggasan sehingga terwujud sinergitas dan integrasi antara usaha perunggasan dengan pertanian jagung yang didalamnya sudah terpola tentang perbibitan yang unggul dan pengolahan tanah secara organik produktif dengan strategi harga pupuk organik yang kompetitif.   

5. Tim Analisa harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya dengan memasukkan dan mempertahankan figur ahli yang kapabel dalam bidang Breeding Farm dan analisa sehingga akurasi data dan analisa semakin tajam serta tepat dan selanjutnya harus dihindari figur-figur yang memiliki kepentingan kelompok didalamnya (kaki busuk). Selanjutnya DJPKH jangan memanfaatkan lalu menjadikan Tim Analisa sebagai "Bumpernya" untuk selamatkan citra pribadinya.

6. Manfaatkan semua peluang tema FGD dan beragam Seminar perunggasan untuk masukan solusi bagi Pemerintah dan kita tidak menjadi manusia yang turut serta menyia-nyiakan waktu, janganlah seperti selama ini berbagai aneka ragam FGD dan Seminar diadakan tetapi hasilnya JALAN DITEMPAT sehingga umur ini bisa produktif dan manfaat bagi semua. (Ashwin Pulungan-PPUI)