Taktik "Bingungnisasi" untuk Pihak Petahana

Kita sangat paham bahwa koalisi antara Gerindra dengan PKS, PAN, pendatang baru PBB bagaikan persahabatan yang bisa dipandang memiliki kekuatan berjangka panjang karena adanya kesamaan visi dan kesadaran bersama atas sudut pandang yang sama terhadap pihak lawan politik.

Banyaknya semburan wawasan dan wacana di berbagai media dengan berbagai nama yang muncul sebagai Capres dan Cawapres dari masing masing anggota partai koalisi dengan Gerindra, membuat pihak lawan semakin bingung didalam menentukan calon wakil presiden mereka, sehingga berdampak terhadap lamanya proses penentuan Cawapres dari pihak petahana. Kita sangat mengerti bahwa baik Gerindra dan PKS serta PAN, PBB sudah seia sekata untuk mendukung penuh Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden RI di 2019, bahkan soliditas koalisi semakin kokoh.  

Seperti PKS yang memiliki 40 kursi di DPR pernah mencuatkan 9 nama calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan tahun 2019. Sedangkan kita ketahui, dari Sembilan nama ini, tidak satupun memiliki tingkat elektabilitas yang memadai untuk di ajukan sebagai Capres dan Cawapres, akan tetapi pihak PKS tetap saja mencuatkan ke sembilan nama tersebut.

Penulis berpandangan bahwa ini adalah taktik dan strategi yang dimainkan bisa membuat pihak lawan bingung untuk bisa fokus dalam permainan politik ini. Yang jelas terlihat PKS sedang menjalankan "Politik Bingungnisasi" sehingga periode sampai dengan tanggal terakhir (KPU) pendaftaran calon Presiden dan Wakil bagi pihak lawan menjadi tidak bisa menebak konstelasi sesungguhnya politik yang akan terjadi.

Begitu juga PAN yang memiliki 49 kursi di DPR saat ini cuatannya menjadi ramai di berbagai media dimana figur dengan nama Amin Rais dicalonkan menjadi Capres di 2019. Dari pihak PAN menjelaskan, majunya Amin Rais adalah terinspirasi dengan terpilihnya kembali Mahatir Muhamad menjadi Perdana Menteri di Malaysia.

Penulis hanya tertawa saja membaca dan mendengar aneka komentar tentang Amin Rais di calonkan oleh PAN ini karena situasi dan kondisi perpolitikan di Malaysia sangat berbeda dengan di Indonesia. Apakah mungkin Amin Rais serius untuk mencalonkan kembali, karena kenyataannya Amin Rais tidak memiliki elektabilitas untuk diajukan sebagai Capres. Jika dipaksakan, ini merupakan blunder politik paling mengenaskan dari PAN sendiri.

Inilah permainan politik yang diramaikan juga oleh PAN selain PKS sehingga "Politik Bingungnisasi" semakin abstrak saja bagi pihak petahana. Seolah olah telah terjadi kerapuhan koalisi yang dinampakkan sebagai koalisi Gerindra, PKS dan PAN penuh dengan ketidak pastian serta bernuansa absurd.     

Jagad politik di Indonesia semakin ramai, malah PBB yang tidak punya kursi di DPR-RI periode 2014-2019 mencuatkan semburan politiknya yang akan memajukan nama Yusril Ihza Mahendra sebagai calon Presiden. Sehingga politisasi Capres dan Cawapres 2019 semakin terjadi gambaran serius ketidak pastian terhadap koalisi Gerindra, PKS, PAN dan PBB.

Artinya adalah, pihak lawan petahana, sedang memainkan dengan berbagai manuver dan move politik yang membuat para pengamat dan penganalisa situasi politik yang tidak netral di Indonesia menjadi ramai dalam aneka pendapat diantara mereka, inilah yang penulis pandang keberhasilan politik yang sedang dimain-jalankan oleh pihak lawannya kubu petahana (Joko Widodo + Koalisi PDIP).

Kita menyaksi koalisi PDIP dengan partai Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura, kini mulai menampakkan kegoyahan koalisinya. Masing masing dari Golkar, PKB, PPP sedang mengajukan Cawapres mereka masing masing.

Jika salah satu kader partai yang dipilih oleh Joko Widodo, maka dua partai akan melepas kekoalisian mereka kepada PDIP, sehingga konstelasi politik akan berubah. Mungkinkah mereka akan bergabung berkoalisi dengan Gerindra ? Atau membuat koalisi baru yang mungkin dengan Partai Demokrat ? Akibatnya akan ada tiga pasang Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019 mendatang. Jika yang terjadi hal ini, fenomena Pilkada DKI Jakarta akan terjadi lagi kepada petahana Pilpres 2019.