Penulis hanya ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat saran dan usul yang penulis pandang, sebagian dari kita saat ini sudah sangat tidak sadar telah melenceng didalam berbangsa dan bernegara.
Banyak kelompok usaha komersial bidang properti (developer) di Indonesia seenaknya tanpa mempertimbangkan etika Nasionalisme Indonesia, membuat nama-nama kawasan pemukiman dan kawasan ekonomi dengan nama-nama asing secara fulgar yang bisa suatu saat sangat menyesatkan banyak orang dan masyarakat dunia yang berkunjung ke Indonesia.
Banyaknya berbagai pengembang perumahan (developer) yang membangun kawasan hunian serta kawasan ekonomi, selalu dan cenderung memakai nama-nama asing (berkonotasi asing) seperti Osaka, Sibuya, Tokyo, California, New York, Casablanka dan lain-lain entah nama apalagi, tanpa ada sama sekali pengawasan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berkesan dari para pejabat di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mau tahu atau memang “tidak mengerti-tidak paham” tentang penamaan dan nama kewilayahan yang berkorelasi erat dengan Nasionalisme Indonesia. Pembenahan dan pengembangan sebuah kawasan adalah kaitan eratnya dengan sejarah Indonesia kedepan.
Sebuah kawasan pemukiman dan kawasan ekonomi di berbagai kota besar Indonesia, dari para perusahaan properti, sebagian besar cenderung para elit manajemennya tidak memiliki RASA NASIONALISME INDONESIA. Mereka hanya semata mementingkan daya jual atau cepat laku dengan segala cara yang tidak memperhatikan etika arsitektur NASIONALISME INDONESIA dan nama ke-Indonesia-an.
Begitu juga arsitekturnya tidak sama sekali mau mengambil bentuk elemen estetika versi ke-Indonesiaan. Apalagi nama kawasan sangat nyata terlihat serampangan sekali, sangat gemar mengambil atau mencomot nama-nama kota besar dunia diluar negeri. Akibatnya identitas nama ke-Indonesia-an dan nama identitas sebagian wilayah daerah menjadi hilang. Inilah dampak dari para pemilik dan manajemen perusahaan serta arsitek yang dilibatkan serta tidak memiliki rasa dan karsa Nasionalisme Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan penuh dari Pemerintah.
Kita ketahui dari para pemilik perusahaan properti (pengembang) besar adalah orang orang yang mengaku sebagai warga Negara Indonesia, makan, minum dan membuang akhir basinya serta hidup di Indonesia, cari pendapatan dan penghasilan dari dan di Indonesia, lalu selalu ngaku paling cinta Indonesia, ngaku paling Nasionalisme Indonesia, tapi nyatanya sebaliknya menenggelamkan dalam jangka panjang semua yang berkaitan dengan ke-Indonesia-an (sifat budaya tidak selarasnya janji dan perkataan dengan kenyataan perbuatan).
Selayaknya bidang Pusat penelitian Bahasa Indonesia dan Kementerian dan Dinas terkait seharusnya sudah memiliki protab serta ketentuan untuk penamaan kawasan lingkungan perumahan dan kawasan ekonomi ini. Jika Pemerintah tidak mengawasinya serta membenahinya segera, indentitas kewilayahan yang berdasar ke-Indonesia-an akan sangat terancam dan sirna dimasa depan. Soempah Pemoeda 1928 yang selalu kita peringati dan kita berkomitmen terhadapnya akan tidak ada maknanya.
Sebaiknya Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk para wakil rakyat (DPR-DPRD), mencermati dan memperhatikan fenomena buruk ini yang telah mendegradasi bangsa dan Negara Indonesia, lalu ada upaya dari Pemerintah untuk mengevaluasi kenyataan salah ini untuk membenahi kebenaran masa depan Indonesia bagi generasi kini dan mendatang. Kapan lagi kalau tidak hari ini untuk berbuat sesuatu bagi pembetulan dari kesemerawutan dan kesembronoan Indonesia menuju Indonesia yang hebat dimasa depan. (Ashwin Pulungan)