Mohon tunggu...
Ashwin Pulungan
Ashwin Pulungan Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Semoga negara Indonesia tetap dalam format NKRI menjadi negara makmur, adil dan rakyatnya sejahtera selaras dengan misi dan visi UUD 1945. Pendidikan dasar sampai tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara menjadi tanggungan negara. Tidak ada dikhotomi antara anak miskin dan anak orang kaya semua warga negara Indonesia berkesempatan yang sama untuk berbakti kepada Bangsa dan Negara. Janganlah dijadikan alasan atas ketidakmampuan memberantas korupsi sektor pendidikan dikorbankan menjadi tak terjangkau oleh mayoritas rakyat, kedepan perlu se-banyak2nya tenaga ahli setingkat sarjana dan para sarjana ini bisa dan mampu mendapat peluang sebesarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan bisa eksport. Email : ashwinplgnbd@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Gertak Sambal, Sumut Merdeka

23 November 2013   18:55 Diperbarui: 24 Juni 2015   04:46 458
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ada sekelompok orang yang katanya dari akademisi membuat pertemuan kecil yang akan berupaya menyampaikan gagasan ngawur tentang kemerdekaan SUMUT. Penulis membaca dan menyimak rencana mereka adalah sebagai orang-orang yang stress apalagi memakai secara tidak syah mengatas namakan akademisi seluruh Sumut. Mereka sebenarnya tidaklah bisa mewakili masyarakat Medan apalagi seluruh masyarakat SUMUT (Sumatra Utara). Penulis mengenal sejak dahulu tahun 1960 hingga sekarang bagaimana kondisi Sumatra Utara, apalagi penulis berkaitan darah dengan dua orang tokoh pemimpin perubahan di SUMUT serta berkaitan darah pula dengan beberapa tokoh pahlawan di Sumatra Utara. Dari mereka kedua tokoh serta cerita sejarah para tokoh pahlawan ini, Sumatra Utara bersama masyarakatnya ketika itu adalah sangat berjasa dan sangat berkomitmen kuat untuk pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Atas jerih payah serta pengorbanan jiwa dan harta yang sangat besar dari para pahlawan SUMUT serta para keluarganya saat itu, gagasan kosong/cemen/ecek-ecek untuk SUMUT MERDEKA memisahkan diri dari NKRI adalah merupakan sebuah pengkhianatan sangat besar kepada tekad para pahlawan kita di Sumut khususnya dan seluruh para Pahlawan di Indonesia pada umumnya. NKRI adalah harga mati bagi kita semua.

Kita semua jangan terkecoh dan dikecohkan dengan fenomena berbangsa dan bernegara seperti saat ini. Ibarat rumah ada tikusnya, untuk membasminya, jangan rumahnya yang di rusak atau dihancurkan, cukuplah tikusnya saja yang di buru dan di lenyapkan. Liberalisasi paling parah sejak kepemimpinan SBY-Budiono tidak bisa menjadi tolok ukur atas ketidak-adilan, atas ketidak merataan, atas ketidak setaraan antar beberapa Propinsi di NKRI. Kejadian sekarang ini sejak SBY-Budiono, adalah merupakan kulminasi grand design kekuatan asing untuk hancurkan NKRI (mulai diwujudkan target perpecahan NKRI sejak era kekuasaan Soekarno-Hatta). Pada saat ini, upaya pemecahan NKRI telah dimulai dari Aceh (ACEH MERDEKA) dengan GAM-nya dibelakang mereka adalah kekuatan asing lihat saja kehidupan Hasan Tiro dan para pengikutnya selama pengasingan, siapa sebenarnya dibelakang dan seponsor mereka selama ini sampai kepada perjanjian Helsinki. Kemudian Papua (dahulu Irian Jaya) di gagas dengan PAPUA MERDEKA para tokoh muda dan akademisi Papua di indoktrinasi oleh penyusup asing berlabel LSM dengan memakai issu Korupsi, Islamisasi dan ketidak-adilan Pemerintahan Pusat pada segala lini sosial, ekonomi dan politik yang memang nyata berbudaya koruptif dan amburadul SDM-nya baik eksekutif dan Legislatif. Sehingga pemikiran ini masuk dan bisa diterima oleh para tokoh muda sehingga mereka mudah ter-propvokasi seolah-olah murni dari anak daerah untuk Merdeka.

Dengan adanya gagasan Sumut Medeka yang di galang oleh kelompok yang katanya ngaku mewakili akademisi :  Prof. M. Arif Nasution (Penggagas), DR. Edi Ikhsan, DR. Hakim Siagian Mhum, Prof. Tan Kamelo, DR. Sahidin SH.Mhum, Drs. Bengkel Ginting, Drs. Toni P. Situmorang dan Prof. DR. Marlon Sihombing (aceh.tribunnews.com). Memperhatikan nama-nama tersebut, memang mereka dari akdemisi yang tidak memiliki massa pendukung, akan tetapi mereka tidak bisa semudah itu dan seenaknya untuk menyatakan mereka mewakili akademisi yang ada di SUMUT. Alasan yang mereka pegang untuk Sumut Merdeka dengan mengatakan terjadinya ke-tidak-adilan di bidang sosial, eknomi dan politik termasuk dalam pembagian pendapatan daerah Propinsi Aceh 70% dan pusat 30%, Propinsi Yogyakarta 60% dan pusat 40% dan porsi pembagian pendapatan untuk Propinsi Sumut tidak seperti itu, adalah alasan yang Pemda SUMUT sendiri belum maksimal untuk menuntutnya dan bahkan sama sekali belum ada upaya meminta porsi seperti itu. Apakah sudah ada suatu rapat besar para tokoh Sumut yang sampai ke DPR-RI untuk mengusulkan porsi pendapatan 70% - 30% kepada Pemerintah Pusat ?  Malah yang ada adalah pameran banyaknya para KORUPTOR dari para petinggi SUMUT serta riuhnya manipulasi di berbagai Pemda Kabupaten Sumut serta Propinsi Sumut yang belum/sudah terungkap karena mati surinya Bawasda atau Inspektorat pengawas serta para aparat penegak hukum di Sumut. Banyaknya manipulasi KORUPSI di seantero SUMUT apakah para pengagas Sumut Merdeka diatas adalah orang-orang yang gigih menyuarakan dan mengungkap bobrok serta gumarapusnya manajemen Pemda Propinsi SUMUT selama ini ? Penulis belum pernah mendengar heroisme mereka yang gigih yang katanya akademisi untuk mewujudkan Sumut bersih dari para pejabat tinggi yang manipulatif (tipe ngaku tokoh, yang selalu tiarap).

Kalau sudah merdeka, apakah Sumut mampu mandiri dari potensi SDA Sumut sendiri ? Sudah adakah kajian mendalam dan rinci tentang potensi SDA Sumut ? Kalau kajian ini belum ada, maka mereka yang menggagas Kemerdekaan Sumut hanyalah sebagai igauan orang yang sedang bermimpi. Memang banyak hasrat dari berbagai kalangan simpul masa di daerah bernafsu besar ingin menjadi kelompok berkuasa di daerah yang akhirnya menjadi para pejabat penjahat yang ditangkap KPK. Sebagai contoh nyata adalah kasus pemisahan dari Propinsi Jawa Barat dan berakhir dengan bobroknya manajemen dan kinerja Propinsi Banten lalu berakhir pada sidang Tipikor atas BAP KPK. Mereka sangat mudah dipengaruhi dan di profokasi secara murahan untuk MERDEKA oleh missi agenda penghancuran NKRI oleh pihak kekuatan asing dan mereka tidak menyadarinya secara dalam dan rinci. (Ashwin Pulungan)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun