Semua kita di NKRI ini sepakat bahwa POLRI merupakan Lembaga strategis bagi negara Indonesia dan kita sangat mengharapkan adanya kehadiran POLRI yang baik, yang bisa mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bentuk kejahatan serta bisa meciptakan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Inilah merupakan bentuk pengisian kemerdekaan dalam merelaisasikan misi serta cita-cita sumpah pemuda bersatu padu selanjutnya dalam merealisasikan penegakan hukum yang benar dan baik di Indonesia.
POLRI selama ini dimata masyarakat Indonesia, adalah POLRI yang tidak mau melindungi masyarakat, POLRI yang berbiaya mahal (lapor kehilangan kambing menjadi berbiaya kehilangan sapi), POLRI yang tidak pernah melakukan pengawasan serta patroli setiap hari dimalam hari keliling setiap kampung ke kampung (hanya POLRI yang menunggu laporan kriminal dari rakyat), POLRI yang selalu beralasan jumlah Polisi sangat sedikit dan tidak sebanding dengan populasi masyarakat (alasan lemahnya pengawasan), POLRI yang selalu mengatakan biaya operasional yang sangat minim dari APBN dan APBD, POLRI bidang lalin yang selalu memeras pengendara mobil, truck dan sepeda motor dengan alasan dicari-cari, POLRI yang lamban mensolusi permasalahan pengaduan masyarakat (selalu menggunakan uang muka kalau pengaduan mau ditindak lanjuti) serta yang lainnya. Kalau melihat citra POLRI yang anjlok seperti ini, maka POLRI mendapatkan tugas untuk membersihkan dan memulihkan kewibawaan POLRI akan semakin sangat berat bila tidak sungguh-sungguh berniat untuk memperbaiki citra diri.
Adanya kasus tuduhan korupsi Simulator SIM roda empat dan roda dua yang melibatkan beberapa orang oknum POLRI termasuk seorang petinggi Kepolisian mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol. Djoko Susilo (DS). Kasus manipulasi Simulator SIM ini bernilai 196,8 miliar. Rinciannya adalah untuk simulator roda dua Rp 54,4 miliar. Sedangkan untuk roda empat sebanyak Rp. 142,4 miliar. Dari nilai proyek itu diduga dimanipulasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 122 miliar. Uang itu menurut Sukotjo mengalir ke sejumlah jenderal, antara lain ke mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo Rp 2 miliar (Uang diserahkan melalui Brigadir Kepala Benita Pratiwi alias Tiwi, sekretaris pribadi Djoko), ke Irwasum dan tim Rp 1,7 miliar, entertain personel Korlantas Rp 1,05 miliar dan masuk ke Primkoppol Rp 15 miliar. Selebihnya kemana ? (majalah detik-tempo.co).
Kemungkinan kuat, kasus pengungkapan manipulasi korupsi Simulator SIM ini adalah sebagai pembuka kotak pandora yang berisi manipulasi para petinggi dan mantan petinggi POLRI selama ini yang bernilai triliunan rupiah. Mungkinkah kasus ini juga akan mengungkap kasus Rekening gendut para petinggi Kepolisian ? Kasus penerimaan uang dari PT.Freeport sejumlah 79,1 juta Dollar AS ? Serta kasus manipulasi lainnya ? Semua pertanyaan ini sedang bergejolak dan menggoda didalam opini masyarakat luas Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia sedang menonton banyak kasus manipulasi para petinggi negara dan partai akan tetapi kasus di Kepolisian ini menjadi catatan tersendiri bagi semua rakyat Indonesia, karena seluruh rakyat Indonesia ingin melihat proses perubahan yang membaikkan citra dalam tubuh Kepolisian RI kita.
Jika POLRI masih ingin mempertahankan pengungkapan sendiri kasus Simulator SIM ini, maka pidato SBY yang mengatakan bahwa POLRI seharusnya menyerahkan kepada KPK untuk mengungkapnya menjadi pidato yang diremehkan oleh bawahan SBY sendiri yaitu POLRI. Dalam hal ini kewibawaan SBY sebagai Presiden sedang dipertaruhkan. Mungkinkah SBY akan melakukan tindakan tegas beberapa hari ini kepada POLRI ?
Sebaikknya POLRI jangan mau menerima adanya tim pengacara apalagi usulan pengacara dalam kasus Simulator SIM ini, karena  Irjen Pol Djoko Susilo masih dalam periode menjalankan tugas kepolisian. Adanya rencana POLRI untuk melakukan penuntutan balik kepada KPK atas persoalan kasus Simulator SIM agar tetap diungkap oleh POLRI sendiri, membuat belunder dan membuyarkan serta menghancurkan kewibawaan pidato SBY baru-baru ini dalam mensolusi kemelut perseteruan POLRI vs KPK. Hal ini juga membuat opini seluruh rakyat akan menyimpulkan bahwa POLRI tidak akan mau melakukan perubahan citra kearah yang baik. Dampak dari semua ini adalah kewibawaan POLRI akan sangat anjlok dan seluruh rakyat Indonesia akan menemukan momentum POLRI akan dilucuti senjatanya oleh rakyat sendiri. Jika momentum ini terjadi, maka hancurlah POLRI hanya gara-gara untuk mempertahan oknum petinggi POLRI yang melakukan kejahatan keuangan negara serta melanggar disiplin Kepolisian RI selama ini. Disamping itu, banyaknya diskusi miring pada kalangan TNI terhadap citra POLRI bisa terjadi simbiosis mutualisme antara rakyat dengan TNI untuk menghadapi POLRI dalam mometun ini.
Sangat nyata sekali dalam hal POLRI dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh para pengacaranya untuk menuntut balik KPK, Kapolri berserta jajarannya diartikan oleh seluruh rakyat akan melindungi banyak oknum petinggi POLRI agar bisa menutupi bau busuk yang amat busuk dalam POLRI sendiri. Sedangkan bau busuk ini sudah sangat lama diketahui oleh seluruh rakyat. Hal ini akan mempersulit serta memperumit sendiri kinerja Kepolisian RI kedepan.
Mengapa POLRI begitu ngotot untuk mempertahan penanggulangan kasus ini sendiri (rakyat mengatakan jeruk makan jeruk)Â padahal ini adalah kasus korupsi yang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 pasal 6, pasal 7, pasal 8 seharusnya diserahkan dan yang berwenang mengungkap kasus Simulator SIM adalah KPK. Terlepas siapa yang terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan kalau POLRI masih mau mengembalikan citra kepercayaan seluruh rakyat Indonesia.
Anehnya ada beberapa jenderal polisi termasuk Awaloedin yang emosional kepada KPK sampai-sampai mengatakan yang tidak pantas "Kami siap melawan KPK", "Kita siap kokang bedil dalam kasus Simulator SIM ini", "Kita siap perang saja dengan KPK" (majalah detik). Memangnya para mantan ini juga terlibat terima uang haram sehingga begitu emosionalnya ? Ini adalah persoalan penting bagi bangsa dan negara kedepan tidak hanya sekedar untuk mempertahan dan membela oknum manipulator, koruptor dalam tubuh POLRI saja bahkan lebih jauh lagi yaitu mengembalikan citra baik POLRI.
Upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah serta DPR :
- Presiden RI segera memerintahkan dengan tegas kepada Kapolri agar mampu menterjemahkan dan merealisasikan segera Pidato Presiden dalam mensolusi kasus Simulator SIM dalam hal ini, Presiden RI selayaknya melakukan peninjauan kembali tentang kelanjutan jabatan Kapolri saat ini,
- Kapolri seharusnya sudah mempertanggung jawabkan konspirasi penyerbuan 2 kompi Polisi ke markas KPK pada tanggal 5 Oktober 2012 dini hari,
- DPR-RI segera melakukan pemanggilan Kapolri tentang kelambanan penyerahan sepenuhnya kasus Simulator SIM kepada KPK,
- DPR-RI segera memanggil KOMPOLNAS dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya selama ini.