Kompasiana - Pendidikan saat ini tengah menghadapi dinamika kompleks, yang mencerminkan potensi besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Salah satu aspek utamanya adalah penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk mengembangkan potensi masing-masing. Garis besarnya jelas "Kebebasan mengembangkan potensi".
Harapannya adalah kebijakan ini membuka peluang besar untuk menciptakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, terutama melalui pembelajaran berbasis proyek dengan basis utamanya adalah kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi kendala, seperti disparitas sumber daya pendidikan, kesenjangan infrastruktur, dan kapasitas tenaga pendidik yang belum merata.
Di sisi lain, teknologi digital menjadi potensi luar biasa dalam transformasi pendidikan. Pembelajaran daring dan hybrid telah menjadi tren utama, membuka akses pendidikan ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Apalagi Platform pembelajaran digital juga menawarkan berbagai sumber belajar yang lebih interaktif dan fleksibel. Permasalahannya, digitalisasi ini menghadirkan tantangan berupa ketimpangan akses teknologi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta kebutuhan mendesak akan literasi digital bagi pendidik dan peserta didik.
Belum lagi, dinamika sosial-politik menjadi pengaruh utama wajah pendidikan saat ini. Politisasi kebijakan pendidikan, partokrasi dalam birokrasi pendidikan, dan pendekatan top-down sering kali melemahkan fokus pada kualitas pendidikan itu sendiri. Ajang lima tahunan juga menjadi problem fundamental seiring gonta-gantinya menteri pun kurikulumnya.
Di sisi lain, isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan inklusi sosial menuntut sistem pendidikan untuk lebih adaptif, dengan memasukkan pendidikan berkelanjutan (sustainable education) ke dalam kurikulum. Hal ini mengakibatkan ketimpangan, seperti gayung tak bersambut. Di satu sisi menunut adaptif, di sisi lain problem sumber daya manusia dan sumber daya dukung belum bahkan tidak memadahi. Terbukti jika kita klasifikasikan pola ini pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Kebijakan Pendidikan seperti dalam Permendikbudristek No.12 tahun 2024 yang menentapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional tampak bias perkotaan, bias wilayah-wilayah maju. Sedangkan di wilayah 3T kesiapan untuk kurikulum Merdeka masih terkendala oleh banyak hal. Tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar, perihal administrasi sama sekali bukan menjadi tanggung jawab utama. Apalagi yang berada di luar kapasitasnya, seperti membuat laporan atau portofolio sebagai bentuk evaluasi system.
Pada tingkat lokal, keberadaan pendidikan berbasis kearifan lokal dan pesantren menjadi potensi unik di Indonesia. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya.Â
Integrasi nilai-nilai tradisional dalam pendidikan arus utama dapat menjadi solusi untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga bermoral dan berkarakter.
Dengan berbagai potensi dan dinamika tersebut, pendidikan saat ini berada pada persimpangan jalan. Perlu ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
