Maros nama sebuah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makasssar - Sulawesi Selatan. Seperti kabupaten/kota lainnya di Indonesia, Maros pun memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-67. Hanya saja perayaan HUT RI kali ini rasa-rasanya tidak “sreg” disini. Perayaan HUT Kabupaten Maros ke-53 bulan lalu malah jauh lebih semarak dari pada HUT RI ke-67.
Tidak semaraknya peringatan HUT RI ke-67 tahun ini dapat dilihat dari jejeran spanduk yang terpajang dipinggir-pinggir jalan dalam kota Maros, hanya beberapa helai saja yang mengangkat tema HUT RI ke-67. Berbeda dengan spanduk lain yang lebih ramai menyampaikan pesan atau ucapan ; “marhaban ya Ramadhan”, “selamat berpuasa” serta ucapan “selamat Idul Fitri 1433 H”. Begitupun dengan partisipasi masyarakat untuk menyemarakkan HUT RI ke-67 terkesan kurang tersosialisasi dan kurang partisipatif dengan berbagai bentuk perlombaan.
Adapun spanduk ucapan bertema HUT RI ke-67 lebih spesifik disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah atau alat-alat kelengkapan Negara. Sementara spanduk yang bertema “ramadhan” yang ramai itu rata-rata disampaikan oleh politisi lokal maupun pengurus partai politik secara personal (calon anggota legislatif 2014). Adakah fenomena ini mengindikasikan bahwa para calon anggota legislatif itu menilai bahwa ajang pencitraan diri untuk momentum Ramadhan lebih pasketimbang momentum HUT RI. Atau mereka justru berpikir pragmatis saja dengan meyakini bahwa masyarakat kita pada saat pemilu 2014 nanti tidak akan mempertimbangkan rasa nasionalisme seseorang caleg tetapi lebih pada popularitas caleg itu sendiri.
Fenomena seperti itu semestinya menjadi perhatian tersendiri bagi setiap pemerintah daerah, khususnya kepala-kepala daerah bahwa nasionalisme mutlak dimiliki oleh setiap aparatur dan politisi lokal. Sebab kalau rasa nasionalisme seseorang “loyo” lalu mendapat amanah dalam lembaga pemerintahan (legislatif dan eksekutif) maka implikasinya akan berdampak pada rasa tanggung jawabnya kepada negara/bangsa. Bahwa seorang pejabat tanpa rasa nasionalisme yang teguh maka ia akan cenderung menjadi pejabat yang pragmatis.
Untuk lebih memeriahkan perayaan HUT RI tahun-tahun berikutnya seyogianya pemerintah daerah lebih kreatif dan progresif melibatkan masyarakat dengan berbagai agenda atau aneka lomba. Sikap “apatis” seorang pejabat publik terhadap momentum-momentum nasional tidak boleh dibiarkan. Justru ia harus tampil sebagai “figuran” nasionalis dimata masyarakatnya.
Coba kita tengok kembali ke era Orde Baru, perayaan hari-hari besar nasional kala itu diselenggarakan secara terpola dan terencana. Partisipasi maupun mobilisasi masyarakat begitu besar dan meluas hingga ke tingkat desa, dusun dan kampung, sehingga perayaan HUT RI benar-benar terasa dalam suasana kebersamaan dan kebangsaan.
Mencermati fenomena yang terjadi diatas, saya malah berharap kiranya Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) kembali diaktifkan sebagaimana pada era Orde Baru. Lembaga inilah yang nantinya menjadi sentra perencanaan strategis untuk agenda-agenda nasional, melakukan pengkaderan dan doktrinasi nasionalisme kepada pejabat-pejabat didaerah.
nasionalisme elit-elit Indonesia ini tampaknya perlu direhabilitasi
mereka dicandu "kekuasaan"
sehingga bersenang-senang dengan pencitraan untuk dirinya
tetapi lupa dengan pencitraan untuk negaranya
