patriotgaruda.com
Membangun bangsa itu memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Untuk negara-negara kecil, biasanya mereka memang memiliki SDA yang luar biasa. Sebagai contoh: Brunei dan Qatar memiliki ladang dan cadangan minyak yang luar biasa. Produksinya bisa melebihi jauh dari kebutuhan rakyatnya dan cadangan minyaknya bisa sampai puluhan tahun mendatang. Karena itu tidaklah masalah kalau kemudian minyak tersebut dieksploitasi besar-besaran dan diekspor ke negara lain, kemudian hasilnya digunakan untuk membangun negaranya, bahkan untuk investasi di negara lain. Negara Singapura tidak memiliki ladang minyak, namun pemimpinya mampu memanfaatkan potensi wilayahnya yang strategis di ASEAN dengan membangun pelabuhan yang representatif. Hasil pengelolaannya untuk membangun negaranya, investasi di negara lain, bahkan memberi utang kepada negara kita.
Secara teori, perkembangan negara-negara kecil itu memang akan lebih cepat makmur dibandingkan perkembangan negara-negara besar. Namun dalam jangka panjangnya negara-negara kecil yang makmur ini, nasibnya akan tergantung pada negara-negara besar yang sudah berhasil membangun negaranya. Sebaliknya kalau ternyata gagal, maka negara-negara besar itupun bisa terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil juga. Sebagai contohnya: Yugoslavia dan Uni Sovyet.
Posisi Indonesia Saat Ini
APBN 2016
Belanja negara Rp 2.095,7 triliun sedangkan penerimaan negara diperkirakan Rp 1822 trilyun. Kemudian berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, ada cicilan utang jatuh tempo tahun 2016 sebesar Rp 230 trilyun. Artinya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk biaya oprasional sebenarnya hanyalah Rp 1822 trilyun dikurangi cicilan utang, yaitu sekitar Rp 1592 trilyun. Sementara jumlah cadangan devisanya sangat pas-pasan, sehingga “hanya dikuasai” BI.
Cadangan Devisa
Cadangan devisa negara pada Oktober 2014 (akhir pemerintahan Pak SBY) sebesar US$ 111,9 milyar; pada bulan Februari 2015 (pemerintahan Pak Jokowi) meningkat menjadi US$ 115,5 milyar; namun kemudian mengalami penurunan sehingga pada bulan Oktober 2015 tinggal USD 100,240 milyar. Yang menurut BI, jumlah cadangan devisa ini akan digunakan untuk membayar belanja impor dan cicilan utang ke depan sekitar 6 bulanan.
Tabel gambaran cadangan devisa
Utang Luar Negeri Indonesia pada Oktober 2014 (akhir pemerintahan Pak SBY) sebesar USD 296,00 milyar . Kalau dikurs ke rupiah saat itu sekitar Rp 12.100-an, maka besarnya utang LN Indonesia saat itu sebesar Rp 3581 trilyun . Sedangkan pada Oktober 2015 (satu tahun pemerintahan Pak Jokowi) utang LN Indonesia sebesar USD 304,118 milyar dan kalau dikurs ke rupiah Rp 13.500-an, maka utang LN Indonesia menjadi Rp 4105 trilyun. Sementara utang LN pemerintah sendiri pada Oktober 2014 sebesar USD 133,170 milyar; kalau dikurs ke rupiah saat itu sekitar Rp 12.100-an, maka utang LN pemerintah Indonesia saat itu sebesar Rp 1611 trilyun . Sedangkan pada Oktober 2015 utang LN pemerintah Indonesia sebesar USD 136,621 milyar yang kalau dikurs rupiah saat ini Rp 13.500, maka utang LN pemerintah Indonesia menjadi Rp 1884 trilyun.
Artinya walaupun sudah ada cicilan utang pokok hampir setahun , ternyata jumlah utang pemerintah Indonesia tahun 2015 tidak semakin berkurang tetapi semakin bertambah banyak, yaitu 1884 – 1611 + cicilan pokok utang bulan November 2014 sampai bulan Oktober 2015. Kalau utang jatuh tempo pemerintah 2015 sebesar 108 trilyun (sinar harapan.co), dan cicilan pokok bulan November 2014 sampai bulan Oktober 2015 saya anggap 80 trilyun saja, maka dalam waktu satu tahun ada tambahan beban utang pemerintah sebesar 1884 – 1611 + 80 = Rp 353 trilyun. Sedangkan beban tambahan utang LN Indonesia, karena cicilan utang swastanya belum diketahui, maka yang bisa kita hitung hanya 4105 – 3581 = 524 trilyun, namun belum termasuk cicilan pokoknya. ini merupakan tambahan beban utang sebagai akibat dari pelemahan nilai tukar rupiah maupun adanya utang baru. Suatu jumlah yang tidak sedikit bukan ?
Tabel Gambaran Utang Luar Negeri
