APBN 2016 “Gagal”: Bagaimana Solusinya?

Bagaimana solusi “kegagalan” APBN yang efektif ? Ini ada 2 cara. Solusi untuk jangka panjang, yaitu harus ada perubahan konsep penerimaan yang mendasar. Coba direnungkan: pemerintah mengandalkan pemasukan dari cukai rokok, padahal rokok itu ditengarai merusak kesehatan. Pemerintah mengandalkan penerimaan dari migas, padahal migas itu sendiri sebenarnya sangat dibutuhkan di negeri sendiri. Pemerintah ingin bersaing dengan produk luar negeri, sementara pajaknya dibandingkan dengan negara pesaing  lebih mahal. Logikanya dimana ? Karena itu ke depannya, memang  harus ada perombakan  yang total terhadap konsep penerimaan negara ini. Juga perlu perencanaan yang matang untuk  menetapkan program kerjanya.  Jadi kalau setiap tahun pemerintah dan DPR itu  selalu membuat APBN-P, seharusnya mereka malu karena perencanaannya selalu gagal.

Untuk yang jangka pendek bagaimana ? Tentu saya sangat setuju, kalau  memotong anggaran yang sifatnya merupakan pemborosan, misalnya: rapat berkali-kali, studi banding yang hanya plesir saja (biasanya DPR dan DPRD), beli kendaraan dinas pejabat,  pembangunan gedung pemerintah, dll. Tetapi,  kalau dari pemotongan-pemotongan  itu belum cukup, dengan indikasinya  yaitu belanja/daya beli  masyarakat  yang  masih lemah, maka kemudian pemerintah harus melakukan pemotongan belanja pegawai. Bukan  dengan menambah utang baru.

Dimana hasil pemotongan gaji ini, kemudian  dialokasikan pada  hal yang produktif yaitu subsidi BBM. (Jangan menolak dulu !). Subsidi BBM ini dampaknya akan sangat efektif, karena  akan bermanfaat pada kedua sisi, yaitu menurunnya biaya produksi dan meningkatnya daya beli rakyat. Namun untuk subsidi BBM ini harus diikuti dengan kebijakan yang bisa membuat mobil pribadi menjadi jarang digunakan. Banyak caranya dan itu sudah pernah saya bahas di sini.

Atau, bisa juga pemerintah melakukan  pengurangan PPh badan atau PPN, terutama  yang terkait dengan produk yang menjadi kebutuhan dasar rakyat, dll.

Tentunya pemerintah  juga harus mengupayakan faktor penentu lainnya, yaitu tidak membuat nilai tukar rupiah menjadi  mahal. Kemudian juga diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan, dll.

Dengan demikian  diharapkan  harga barang bisa menjadi lebih murah, tetapi kualitas produksi barang tidak menjadi berkurang.  Juga daya beli rakyat  menjadi meningkat. Dampaknya,  permintaan terhadap produk–produk industri diharapkan semakin besar,  dan ini akan menggelindingkan perkembangan ekonomi yang semakin membaik. Akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara.

Bandingkan jumlah penduduk, jumlah  cadangan devisa, dan  nilai tukar mata uang berikut ini, berdasarkan data yang diambil dari tradingeconomics.com 29 Agustus 2016:

Diolah dari trading economic.com

Apa makna dari perbedaan besaran nilai angka-angka  tersebut ? Ini tidak pernah diajarkan di dunia pendidikan, kecuali untuk jurusan ekonomi. Dan yang sudah mendapat pelajaran inipun, termasuk yang lulusan luar negeri itu,  belum tentu paham akan hal ini. Buktinya, perekonomian negara kita sudah sekian lama terpuruk dan sampai saat ini belum bisa bangkit juga ! Padahal negara-negara  tetangga kita bisa terus “melenggang”.

Oleh karena itu, saya sering meneriakkan tentang hal ini, karena Pak Jokowi tidak pernah “mengkaji secara serius” besarnya nilai tukar rupiah yang sangat jauh dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Juga tentang minimnya cadangan devisa negara yang kita miliki (alat untuk membayar kebutuhan negara yang terkait dengan luar negeri).  Padahal itu sangat penting sekali, kalau kita  ingin bisa  meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Apalagi kalau  kita ingin menyusul  menjadi negara  yang maju.

Sampai saat ini yang terpikirkan oleh pemerintah masih berkisar pada kebijakan mengurangi penggunaan valuta asing di dalam negeri, dan belum menyentuh permasalahannya secara komprehensif. Padahal saya sudah kirimkan konsep pemikiran untuk memperbaiki bangsa ini secara lebih lengkap, yang diawali dari hal sepele tetapi sangat mendasar, dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Bukan dari yang masih tinggi di awang-awang, yang justru akan menyusahkan banyak korang. Pemerintah lebih banyak memperhatikan apa yang belum terjadi, dan tidak memaksimalkan apa yang sudah ada. Itulah kelemahan yang ingin saya koreksi. Sayangnya, sepertinya justru tidak diperhatikan !?