Audit Pertamina dan Kemenkeu untuk Pengadaan BBM!

.

BBM ini ibaratnya “jantungnya” bangsa. Ketika jantung ini bermasalah maka semua proses kegiatan dalam tubuh manusia akan bermasalah. Jadi ketika pengelolaan BBM ini bermasalah maka kehidupan berbangsa dan bernegara ini juga akan terus bermasalah. Karena itu kalau ingin memperbaiki bangsa Indonesia, maka urusan BBM ini harus di-clear-kan dahulu oleh presiden.

Selama ini selalu terjadi pro-kontra dengan biaya pengadaan BBM yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan sebenarnya subsidi BBM itu tidak ada, ada yang mengatakan subsidi BBM itu kalau dibiarkan akan semakin besar sehingga memberatkan APBN. Tetapi pada sisi lain, ada yang mengatakan bahwa mafia BBM itu sangat luar biasa ! Artinya harga keekonomian BBM itu sebenarnya tidaklah sebesar yang diinformasikan selama ini.

Karena itu merupakan suatu “kebodohan” kalau kemudian pemerintahan baru, cuma mengabaikan begitu saja berbagai informasi yang ada. Kemudian ikut-ikutan berdalih mengatakan bahwa anggaran subsidi terlalu besar dan tidak tepat sasaran, lalu sama seperti presiden yang sebelumnya, yaitu: naikkan harga BBM saja. Kasih BLT beberapa bulan. Setelah beberapa bulan,  silahkan rakyat kecil menanggung akibatnya sendiri.

Masyarakat juga harus paham, jangan lagi mau diprovokasidengan “adu domba” bahwa subsidi itu hanya untuk rakyat kaya sementara rakyat miskin, seolah tidak dapat apa-apa. Kemudian kalau dicabut subsidinya, selesailah semua masalah. Tidaklah  seperti itu ! Semua rakyat harus tahu bahwacabut subsidi atau tidak,di depannya sama-sama ada “harimau atau buaya yang sudah siap menerkam perekonomian  bangsa kita”.

Karena itulangkah cerdas yang harus dilakukan di awal pemerintahan Pak Jokowi setelah melibatkan KPK dan PPATK untuk “mendepak” mereka yang ditengarai sebagai “musuh” rakyat (walaupun ternyata itu  ditengarai tidak sempurna), maka langkah berikutnya pemerintahan  Pak Jokowi harus melakukan audit Pertamina dan Kementerian Keuangan dalam hal pengadaan BBM. Mengapa harus meng-audit keduanya ? Karena urusan BBM itu bukan hanya melibatkan Pertamina saja, tetapi juga pemerintahan dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.  Kemudian secara bertahap  juga  perlu dilakukan pada BUMN yang lainnya. Anggarannya dari mana ? Anggarannya bisa diambilkan dari dana cadanganatau belanja lain-lain.

Kalau mau revolusi mental ,  "Hentikan kebohongan publik ! Hentikan politik adu domba !"

.

.

Artikel lain :

http://politik.kompasiana.com/2014/10/27/rombak-manajemen-bangsa-indonesia-681438.html