Demokrasi Mahal dan Sia-sia

Tahun 2014 adalahtahun dimana akan di adakannya pesta demokrasi. Tak henti-hentinya pesta demokrasi berlangsung di Indonesia. Untuk melangsungkan sebuah pesta demokrasi, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan anggaran pembangunan dan belanja nasional maunpun daerah harus terkuras untuk membiayai pesta ini.

Menurut Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga. Sebanyak Rp 16 Triliun akan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2014. Dana tersebut dua kali lipat jumlahnya dari Pemilu 2009 yang berjumlah Rp 8,5 Triliun. Ini benar-benar pemborosan. Padahal, pemilu 2014 tidak akan menghasilkan apapun, kecuali nantinya anggota legislatif dengan wajah-wajah lama.

Jumlah biaya demokrasi itu tidak sebanding dengan biaya kesejahteraan rakyat yang dialokasikan dalam APBN. Dengan biaya pesta demokrasi yang sangat besar itu, benarkah mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mensejahterakan rakyat? Nampaknya kita masih harus menerima kenyataan, dari biaya demokrasi yang sangat mahal itu, tidak menjamin akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi itu ternyata justru menguras uang rakyat dengan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan karena para pemimpin ini sebelum menduduki kursinya sudah mengeluarkan ’biaya investasi’ yang cukup besar. Ketika mereka menduduki kursi yang diinginkan, maka saatnya investasi yang ditanam kini dituai dari dana APBN maupun APBD.Demokrasi bukan hanya menguras uang rakyat dengan membutuhkan biaya yang mahal tapi juga menghasilkan sistem yang rusak.

Alangkah ruginya negri ini, jika biaya besar yang telah dikorbankan untuk membiayai pesta demokrasi yang ternyata tidak akan menjamin kualitas pemimpin yang tebaik. Maka kegiatan ini hanya sia-sia belaka. Demokrasi jelas-jelas telah menyita pengorbanan rakyat sementara rakyat tidak memperoleh kesejahteraan tapi justru menuai kemiskinan.

Amsy Eka Hasmarita

BEM STEI Hamfara Yogyakarta