Kunjungan Raja Salman ke Indonesia dari tanggal 1 sampai 9 Maret 2017 dipastikan akan memberi manfaat besar bagi hubungan kedua negara. Kunjungan ini tentunya menjadi catatan sejarah baru, yang diharapkan dapat menyelesaikan banyak persoalan yang selama ini masih mengganjal. Juga terjaganya kawasan regional yang bebas dari pertarungan kepentingan yang menyengsarakan.
Agenda Internal
Setidaknya ada dua agenda besar yang harus didorong Indonesia untuk menyambut Raja Salman saat ini. Pertama, agenda kepentingan internal. Misalnya menyodorkan proposal penyelesaian tenaga mirgan Indonesia yang ada di Saudi. Ini penting, karena sampai saat ini masih sering muncul persoalan yang menjurus sebagai isu politik. Problemanya seputar buruh migran ini, selain tingkat pendidikan tenaga kerja yang dikirim sangat rendah, perlindungan hukum selama mereka bekerja di Saudi pun masih memprihatinkan.
Diharapkan pasca kunjungan Raja Salman ada langkah konkret kedua negara untuk mengatasi persoalan pendidikan tenagakerja yang dikirim ke Saudi. Bukan hanya sekadar kemampuan bahasa, tapi ada pemahaman budaya yang memadai. Dari pihak Arab Saudi, hendaknya bisa didorong adanya sebuah acuan hokum yang pasti untuk melindungi kepentingan pekerja migran Indonesia.
Hal lain adalah penambahan kuota haji. Ini bisa dijadikan agenda yang bisa disodorkan kepada Raja Salman. Pasalnya masa tunggu sampai 25 tahun bagi calon jamaah haji Indonesia ini bukan waktu singkat.
Yang juga urgen, bagaimana kerjasama ekonomi kedua negara ini terus ditingkatkan. Akhir tahun lalu, Pertamina Indonesia dan Aramco Saudi Arabia telah menandatangani Head of Understanding (HoU). Kedua perusahaan BUMN ini akan menggarap sebuah project pemurnian bahan bakar dengan total investasi 25 juta USD.
Ini tentu sebagai awalan yang perlu mendapat penguatan. Karena realitas di lapangan masih terdengar hal hal yang tidak menyenangkan. Kehadiran Raja Salman diharapkan bisa memberi penguatan itu. Proyek kilang minyak Cilacap ini membawa tarik menarik kepentingan dengan investor China.
Sejauh ini diplomasi ekonomi Indonesia-Arab Saudi belum tergarap dengan baik. Diplomasi ekonomi harus diakui belum tersentuh secara maksimal. Ekspor Indonesia ke Saudi Arabia baru sekitar 1.6 % dari total ekspor Indonesia.
Pada tahun 2014 nilai ekspor Indonesia sebesar USD2,15 miliar dan impor USD6,51 miliar (Indonesia defisit sebesar USD4,36 miliar merupakan besarnya impor bahan bakar minyak dari Arab Saudi).
Meningtkatkan kerjsama bisnis antara dua Negara ini sesungguhnya bisa jauh lebih luas, lebih fleksibel dan lebih alami. Misalnya selain kerjasama G to G bisa juga dikembangkan skema B to B yang lebih maksimal. Bahkan, terobosan baru pola People to People bisa lebih mudah dilakukan. Pasalnya sejak lama budaya kedua masyarakat ini terbangun dengan ikatan harmonis dalam bingkai keimanan. Apalagi IDB telah menyampaikan komitmennya untuk membantu merealisasi proyek-proyek kerja sama kedua negara.
Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemerintah Saudi Arabia berkepentingan untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih intens. Apalagi kalau mencoba dikaitkan dengan hal hal lain yang berkembang saat ini, misalnya ketika umat muslim di Indonesia sedang menghadapi hingar bingarnya politik dalam negeri, penistaan agama, kriminalisasi ulama dan habaib, tentunya akan menjadi “bumbu penyedap” tambahan bagi penguatan kerjsama ini.
