Mohon tunggu...
Rizal Amri
Rizal Amri Mohon Tunggu... -

Pengamat barang kerajinan dan rajin mengamati peristiwa politik

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Soal BG, Kali Ini Jokowi Undang Ahok

10 Februari 2015   17:02 Diperbarui: 17 Juni 2015   11:30 266
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sudah puluhan tokoh, baik sebagai pribadi maupun mewakili lembaga yang diundang oleh Presiden Jokowi ke istana untuk dimintai pendapatnya soal kisruh pencalonan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Semakin banyak minta pendapat dan bertanya, justru membuat Jokowi semakin bingung, antara melantik atau tidak melantik calon tunggal Kapolri yang beliau ajukan dan sudah disetujui DPR tersebut. Presiden Jokowi sampai hari ini masih gamang dan bimbang, apa saja alasan yang beliau kemukakan terus saja menimbulkan pro-kontra. Jokowi bilang akan menunggu dulu hasil sidang Praperadilan atas gugatan BG terhadap status tersangkanya oleh KPK. Hal itu malah menimbulkan kritikan, mengingat urusan pelantikan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Lagi pula, banyak pakar berpendapat penetapan tersangka oleh lembaga penegak hukum bukanlah objek Praperadilan. Akibatnya, Jokowi merubah lagi niatnya tersebut dan bermaksud segera memutuskan soal Kapolri tanpa menunggu hasil sidang Praperadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto.

"Tadi Presiden memang mengungkap itu (mengambil keputusan sebelum sidang praperadilan usai) secara langsung ke Pak Novanto (Ketua DPR Setya Novanto)," kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal itu dikemukakan Jokowi sebelum beliau bertolak keliling ASEAN. Namun sekembalinya dari luar negeri, Jokowi masih saja ragu dan belum bisa mengambil keputusan.

Urusan BG memang terus menghantui Presiden Jokowi. Kali ini hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Senin dini hari, menyebabkan terjadinya Banjir dan Genangan (BG) air di beberapa wilayah Jakarta, tak terkecuali Kantor Kepresidenan, Istana Negara. Di Jalan Medan Merdeka Utara depan Istana Merdeka, BG terjadi dengan kedalaman air cukup tinggi. Bahkan air melantai hingga ketinggian 10 cm di bagian dalam kompleks istana, tepatnya di gedung Wisma Negara yang menjadi tempat tinggal presiden bersama Ibu Negara.

Presiden Jokowi tentu saja terganggu oleh BG ini, apalagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah berjanji istana bakal aman dari genangan air.

"Kalau bapak ibu perhatikan sekarang kalau hujan saya jamin tidak lebih dari 1 hari pasti surut, karena bagian tengah semua sudah beres. Ini tengah, Istana, Glodok, sampai sini (Balai Kota-red) nggak bakalan banjir. Kecuali ada yang sabotase," kata Suami Veronica Tan ini.

Mungkin merasa dikibuli Ahok, Presiden Joko Widodo segera memanggilnya untuk dimintai penjelasan mengenai kasus BG yang terjadi di kompleks istana kepresidenan.

"Tadi saya di-SMS oleh Pak gubernur bahwa istana banjir, tapi saya belum bicara secara detail. Mungkin besok saya undang Pak Gubernur," ujar Jokowi dengan wajah gusar setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Selasa (10/2/2015) dini hari.

Bertemu Jokowi di istana bahas BG, akankan Ahok "dijewer" Presiden?.

Mengingat gubernur yang baru dilantik ini memang dikenal banyak "omong" dan suka sesumbar.

Ahok sebelumnya juga mengaku sudah antisipasi dengan baik masalah banjir, maka kalaupun terjadi tak akan lama. Saking yakinnya, menurut Ahok hanya sabotase yang bisa menyebabkan BG di Jakarta lebih dari sehari.

"Kita udah jaga. Besok kan puncak. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek, sampai mendekati Imlek tanggal 10-an. Kita udah siap kok. Banjir juga nggak akan lama. Kecuali sabotase ya," kata Ahok saat diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015) sore.

Menghadapi BG kali ini dan sudah lebih dari sehari itu, Ahok tampaknya kebingungan. Biasanyan jika terjadi BG di Jakarta, Pemda DKI akan menuding penyebabnya adalah kiriman air dari kota lain. Namun BG kali ini jelas lebih banyak disebabkan oleh guyuran hujan di Jakarta sendiri. Walhasil Ahok mencurigai adanya sabotase seperti yang sebelumnya dia ramalkan.

"Saya nggak tahu sabotase atau sengaja, saya nggak berani menduga. Tapi saya suudzon. Kamu hitung saja logika sekarang Pluit semua sauran begitu baik, Manggarai begitu rendah kita buka terus, Istiqlal kita buka mana mungkin banjir. Makanya saya begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost, saya sudah curiga. Ada apa tiba-tiba. Istiqlal itu harus selalu rendah posisinya, kalau dia mulai tinggi buangnya ke sini, ke Tangki, ke Gajah Mada-Hayam Wuruk. Gajah Mada-Hayam Wuruk begitu rendah airnya, pasar ikan begitu baik pompanya kenapa nggak mau ke situ," keluh Ahok.

Ahok yang terkenal suka mencak-mencak dan memarahi semua orang, akankah terima jika dimarahi Presiden Jokowi?. Selain itu Ahok juga dikenal pandai berkilah dan berkelit.

Sebagaimana ketika Ahok "diserang" DPRD terkait rendahnya  serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 yang mana terendah sepanjang sejarah. APBD DKI 2014, dengan total anggaran sebesar Rp72,09 trilyun, ternyata pemprov DKI hingga saat itu hanya mampu menyerap anggaran di kisaran Rp 26,3 trilyun.

Namun Ahok dengan cerdik berkilah, bahwa Joko Widodo yang kini menjadi Presiden RI adalah orang yang lebih berwenang untuk bertanggungjawab atas rendahnya angka serapan anggaran itu sepuluh bulan ke belakang.

“Sepuluh bulan di tahun 2014, yang jadi Gubernur kan Presiden Jokowi, orang aku baru dua bulan kok,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2014 DKI Jakarta masih dipimpin Joko Widodo hingga tanggal 2 Oktober 2014. Sementara, Ahok sendiri baru secara resmi dilantik menjadi Gubernur DKI oleh Presiden pada tanggal 19 November 2014.

Kecilnya serapan anggaran ini menggambarkan pembangunan di DKI nyaris berjalan di tempat. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menurut Heru, anggaran yang terpakai oleh Pemda sebesar 31 persen dari total anggaran itu hanya digunakan untuk belanja rutin, seperti pembayaran anggaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI). Begitu pula proyek penanggulangan banjir, tentu belum banyak yang terealisasi.

Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa Ahok akan menyerang balik jika disalahkan oleh Presiden Jokowi soal BG, "Lah katanya kalau Bapak jadi presiden, banjir di Jakarta akan berkurang, haiiya.. mana buktinya..?".

Kita tunggu saja, seseru apa pertemuan Jokowi dan Ahok ketika membahas kasus BG yang sangat memusingkan semua orang ini.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun