KIH Terbelah, Ida (PKB) Duduki Kursi Pramono di Sidang Paripurna DPR-T

Hari ini Jumat (31/10) fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melaksanankn sidang paripurna DPR Tandingan (DPR-T). Sidang berlangsung di ruang Fraksi PDIP berhubung mereka tidak mendapat izin menggunakan ruang sidang paripurna. Pramono Anung yang didapuk sebagai Ketua DPR-T malah tidak tampak hadir. Akhirnya Ida Fauziah dari PKB menduduki kursi Pramono. Bukan hanya Pramono, beberapa wakil ketua DPR-T juga mangkir, Ida Fauziah merupakan pengganti Abdul Kadir Karding dari Fraksi PKB, Pramono dari FPDIP diganti Effendi Simbolon, dan Supriyadi dari Nasdem menggantikan Patrice Rio Capella. .Tingkat kehadiran anggota DPR-T juga rendah, hanya 178 orang dari 247 anggota. Fraksi yang tingkat kehadirannya terendah adalah PPP, hanya 14 dari 39 anggota. Hal ini menggambarkan masih kuatnya pengaruh SDA di Fraksi PPP.

Pramono Anung memang dari awal tidak setuju dengan manuver dan dagelan politik yang dilakukan KIH tesebut. Menurut penilaiannya, tindakan itu merupakan politik tanpa rasionalitas.

“Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik,” kicau Pramono Anung dalam akun twitter-nya @pramonoanung, Kamis (30/10).

Pramono juga bingung dan tak habis pikir melihat ulah rekan-rekannya itu.

“Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa yang harus ditandingkan,” ujar anggota DPR ini.

Terkait ketidaksetujuan Pramono ini, menurut koleganya Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Pramono mesti “nurut”.

“Pak Pramono anggota Fraksi PDIP, kalau fraksi sudah menugaskan beliau, pasti beliau akan melaksanakan,” ucap Ahmad.

Ternyata Ahmad Basarah kecele, Pramono tidak bisa mengingkari kejujuran inteletualnya, bahwa DPR tandingan tidak memiliki dasar hukum apa pun. Rekan-rekan beliau di KIH tampaknya belum mengenal dengan baik siapa Pramono Anung. Malah Fadli Zon politisi Gerindra lebih mengenal karakter Pramono.

"Itu abal-abal lah ya, badut-badutan saja. Jadi kalau itu kita ketahui tidak ada dasar hukumnya. Saya kira kalau mau menempatkan saudara Pramono Anung sahabat saya sebagai ketua, tidak mungkin lah, orang seperti Pramono Anung itu mau dijadikan sebagai badut badutan seperti itu," ujar Fadli.