Langkah Ahok untuk memilih sendiri calon pendampingnya ternyata tidak mudah dan harus dikompromikan dengan PDIP. Awalnya Ahok menginginkan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani atau Yani menjadi wakil gubernurnya.
“Ibu Sarwo Handayani (saja) yang lebih profesional, lebih cepat bekerja, lebih berpengalaman, dan lebih mengerti birokrasi di DKI,” ujar Ahok.
Sementara PDIP lebih menjagokan Boy Sadikin Ketua DPD PDIP DKI untuk mendampingi Ahok.
Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, Ahok mengambil jalan tengah dengan memilih mantan Wali Kota Blitar Djarot Saeful Hidayat yang juga kader PDIP sebagai wakil gubernur DKI. Ahok berpendapat Djarot cukup berprestasi ketika memimpin Kota Blitar
Kisah tentang kesuksesan Djarot Saiful Hidayat sebagai kepala daerah itu ternyata disangkal oleh Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Tak tanggung-tanggung, Samanhudi menuding Djarot sebagai pembual besar yang tak layak memimpin DKI. Jargon pendidikan gratis yang diklaim sebagai program Djarot di Blitar, menurut Samanhudi, tak pernah ada wujudnya saat menjabat. Bahkan program tersebut sebenarnya adalah usulan Samanhudi saat menjabat Ketua DPRD Kota Blitar yang ditolak pemerintahan Djarot. Namun, setelah Djarot lengser dan digantikan Samanhudi, program itu baru terlaksana. Jerih payah Samanhudi inilah yang diklaim Djarot sebagai hasil kerjanya. Keberhasilan yang digembar-gemborkan Djarot adalah omong kosong yang tak dirasakan rakyat Blitar. “Selama dipimpin Djarot, warga Blitar masih miskin,” katanya.
Demikian juga dengan gaya egaliter Djarot yang disebut mirip dengan Jokowi. Menurut Samanhudi hal itu sangat bertolak belakang. Jika Jokowi benar-benar terjun ke masyarakat, Djarot hanya simbol. Masyarakat mungkin mengenal Djarot, tapi tidak demikian dengan Djarot sendiri. "Soal blusukan-nya seperti bumi dan langit dengan Pak Jokowi," tuturnya.
Samanhudi lalu meminta semua pihak berpikir ulang untuk mengusung Djarot sebagai wakil gubernur DKI, jika tak ingin kecewa. Walikota Blitar ini mengaku sangat mengenal Djarot jauh sebelum menjadi Wali Kota Blitar karena sama-sama aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini Samanhudi menjabat Ketua DPC PDIP Kota Blitar.
Sementara itu Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Blitar, Mohamad Triyanto, menduga Djarot juga tak bersih dari jejak korupsi. Salah satu kasus yang diduga melibatkan Djarot adalah kasus pungut Pajak Bumi dan Bangunan. “Itu hasil audit BPK 2003-2010,” kata Mohamad Triyanto yang dikutip sejumlah media.
Adapun mengenai masa muda Djarot, seorang Kompasianer pernah menulis bahwa Djarot menjalani masa muda tidak beda dengan anak muda lain masa itu. Djarot suka begadang, main gitar, main kartu, nggodain cewek, dan juga “ngemplang” makanan di warung.
Terlepas dari kebenaran rekam jejak Djarot, DKI memang membutuhkan figur yang handal untuk mendampingi Ahok. Salah satu persoalan serius di DKI Jakarta adalah rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tahun anggaran 2014 merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hingga Senin November lalu, serapan anggaran DKI 2014 baru sekitar 31 persen dari total anggaran sebesar Rp 72 triliun. Anggaran yang terpakai itu hanya digunakan untuk belanja rutin, seperti pembayaran anggaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI). "Tahun ini banyak transisi, jadi mohon dimaafkan," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Kecilnya serapan anggaran tentu menggambarkan belum maksimalnya pembangunan di DKI. Akankah Djarot mampu membantu Ahok untuk meningkatkan kinerja pemerintahan DKI yang masih kurang menggembirakan ini ?.
Sumber bacaan:
http://www.tempo.co/read/news/2014/12/02/078625778/Wali-Kota-Blitar-Djarot-Calon-Wagub-DKI-Pembual
