Mirip dengan apa yang terjadi di DPR, perseteruan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak kalah runyamnya. Dinamika politik di DPRD DKI yang awalnya sempat menghangat sebenarnya sudah hampir reda dan pembentukan alat kelengkapan Dewan sudah hampir rampung. Namun, situasi yang kondusif itu terkoyak oleh keputusan sepihak Ketua DPRD DKI yang memuluskan pelantikan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta. Persoalan politik yang belum tuntas ini menyebabkan alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Dampaknya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 terhenti sejak Oktober lalu. Jika kondisi sekarang tidak berubah, pengesahan APBD pasti molor. Akibatnya, pembangunan DKI Jakarta pun akan molor dan program yang hendak digulirkan Pemda DKI terancam meleset dari target. Menyadari hal in Pemda DKI sangat berharap bisa segera diundang rapat oleh DPRD.
”Kami hanya bisa menunggu undangan dari Dewan, terutama untuk membahas APBD 2015. Kami sudah sampai pada tahap rapat koordinasi antara dinas dan asisten sekretaris daerah. Kami tinggal menunggu pembahasan antara eksekutif dan legislatif,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Senin (24/11), di Jakarta.
Hal yang sebaliknya justru terjadi pada pemerintah pusat. Seskab Andi Widjajanto malah membuat Surat Edaran yang melarang para menteri kabinet dan pejabat tinggi lainnya untuk memenuhi undangan DPR. Alasan yang disebutkan pada Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 dan bertanggal 4 November 2014 itu adalah dalam rangka menunggu lembaga wakil rakyat itu telah benar-benar solid. Padahal DPR sebenarnya telah sepakat untuk ishlah, hanya tinggal menunggu waktu untuk menuntaskan beberapa poin-poin kesepakatan.
Presiden Jokowi sendiri mengakui adanya pelarangan menterinya rapat dengan DPR.
“Kalau KMP dan KIH belum islah dikhwatirkan nanti ada keputusan yang keliru. Nanti kita dateng ke sini keliru, datang ke sini keliru. Lihat di sana (DPR) apakah sudah rampung, baru selesai” ujarnya usai menggelar makan siang bersama para gubernur di Istana Bogor.
Alasan tersbut tentu membingungkan karena sebenarnya pemerintah yang semestinya butuh untuk bertemu mengingat wewenang DPR di bidang budgeting dan penetapan APBN. Saat ini sudah di penghujung tahun dan pemerintah harus segera merampungkan pemembahasan RAPBN-P 2015 bersama DPR agar program unggulannya bisa terlaksana.
Anehnya lagi, Presiden Jokowi merasa belum ada hal yang penting yang harus dirapatkan dengan DPR dan tersirat juga kekhawatiran akan “disidang” oleh DPR.
“Kerja baru sebulan apanya mau dipanggil?” ujar Jokowi.
Apakah Presiden Jokowi tidak peduli penetapan APBN-P 2015 bisa molor?. Lalu, jika program dan janji-janji Preisden tidak terwujud, akankah DPR lagi-lagi dijadikan sebagai kambing hitam ?.
Mengapa pula Presiden menghindar dari kontrol DPR, apakah ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ?
