Semarang, Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, terutama aksi-aksi kecurangan sebelum pemilu.
Politik uang atau bahasa kerennya money politic adalah salah satu pelanggaran dalam kampanye, para calon melakakukan cara apapun untuk mendapatkan suara yang bisa mengantar mereka untuk duduk di kursi yang penuh amanah. Tak perduli calon dari keluarga orang mampu, pas-pasan, atau kurang mampu pun mereka dengan Pe De nya membagi-bagikan uang Cuma-Cuma menjelang pemilu kepada pemilih yang mata duitan, Sehingga mereka pun harus berani tombok banya. Tak perduli mereka calon yang berasal dari guru, pegawai negeri, bahkan kyai pun tak jarang memakai strategi money politic. Apakah kita akan terus membiarkan tradisi buruk ini? pantaskah cara seperti itu masih di sebut demokrasi?
Pemilihan umum legislatif menyisakan waktu kurang dari satu bulan. Iklim politik menjelang pesta demokrasi semakin memanas khusunya dari partai politik dan calon anggota legilatif yang menjadi competitor. Â Padahal, belum belum tentu keuntungan mereka menjabat selama 5 tahun bisa mengganti dari jumlah sekian ratus juta uang bahkan milyaran yang di keluarkan untuk membeli hak suara pemilih-pemilih tersebut. Maka sudah bisa di tebak, sudah pasti di tengah jalan mereka memakan uang-uang yang seharusnya untuk rakyatnya. Cara seperti itu sudah bisa di tebak niatnya. Bukan karena mengabdi, tetapi jelas untuk mencari keuntungan. Anehnya mereka para pemilih yang hak suaranya di beli saat pemilu juga muak dengan prilaku pejabat-pejabat Negara yang korup, mereka seharusnya sadar jika mereka ingin Negara di pimpin orang-orang yang bersih tak sepantasnya mereka menerima uang-uang panas itu. Mereka harus mulai perduli dengan nasib bangsa ke depan, bukan Cuma uang puluhan ribu yang juga belum tentu halal itu.
Bentuk Undang-Undang yang kuat untuk mengantisipasi terjadinya money politic dengan penanganan serius untuk memperbaiki bangsa ini, misalnya membentuk badan khusus independen untuk mengawasai calon-calon pemilu agar menaati peraturan terutama untuk tidak melakukan money politic. Pemilihan umum yang seharusnya bisa di manfaatkan untuk mencari pemimpin yang benar-benar pantas jadi pemimpin, bukan ajang unjuk keberanian berapa mereka berani membeli hak suara .
