Baru baru ini media di Indonesia dipenuhi dengan isu seputar kemarahan masyarakat terhadap pernyataan perdana mentri Australia Tony Abbot yang mengungkit bantuan yang pernah di salurkan pemerintah Australia terhadap Indonesia pada saat bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh PM Australia tersebut menyangkut keputusan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan eksekusi mati terhadap dua orang pelaku Bandar narkoba internasional yang dikenal dengan julukan Bali 9. Pernyataan tersebut menuai banyak kritikan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukuman mati tersebut.
Pernyataan tersebut terutama melukai perasaan seluruh masyarakat Aceh yang dahulu menerima dampak langsung dari bencana Tsunami yang melanda serambi mekah tersebut. Hal tersebut mendorong beberapa kelompok mahasiswa Aceh untuk menggalang satu gerakan yang mereka namai #coinforAustralia yang bertujuan untuk mengumpulkan uang koin untuk mengembalikan bantuan yang pernah mereka dapatkan dari Australia. Ucapan “balas kasih” atas apa yang sudah di lakukan pemerintah Australia terhadap bantuan tersebut mengusik harga diri seluruh rakyat Indonesia.
Jika ditelisik sesungguhnya pernyataan tersebut muncul karena pemerintah Australia yang diwakili oleh Perdana Mentri mereka Tony Abbot mencoba untuk melepaskan warga Negara mereka yang terjerat kasus penyelundupan narkoba keluar negeri. Pemerintah Australia sudah mencoba berbagai macam cara untuk dapat melakukan lobby kepada pemerintah Indonesia termasuk berbicara langsung dengan presiden Jokowidodo agar pelaksanaan hukuman mati tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut mendapat dukungan media internasional yang menyoroti mengenai hak asasi manusia dan hak untuk hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun sepertinya pemerintah Indonesia bergeming dengan keputusan yang telah dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut. Dimana Presiden Jokowi telah bersikukuh untuk tetap menjalankan apa yang sudah divonis karena mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang telah gawat narkoba. Dimana ancaman bagi generasi muda terhadap narkoba sangat tinggi sehingga diperlukan suatu efek jera yang ditimbulkan dari sebuah eksekusi mati yang telah diputuskan.
Mengenai isu #coinforAustralia ini seakan seluruh rakyat Indonesia bersatu padu untuk merapatkan barisan. Perbedaan yang ada kemudian tertutupi oleh satu kesamaan perasaan yaitu harga diri. Sebelumnya jika kita melihat kebelakang sejenak ketika kasus antara KPK dan Budi Gunawan mencuat di media masa, masyarakat berbeda paham dan memiliki argumentasinya masing masing untuk mendukung siapa yang menurut mereka harus dibela. Namun ketika isu ini mencuat seluruh masyarakat memberikan satu kesepahaman yang sama, ada hal yang lebih penting untuk dibahas mengenai harga diri bangsa, mengenai harkat dan martabat bangsa. Menurut saya ini menunjukan kecenderungan yang baik karena masyarakat Indonesia butuh satu isu yang mampu membawa seluruh rakyat untuk bersatu melupakan perbedaan sejenak.
Jika dilihat dari sisi diplomasi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia melalui pernyataan tersebut merupakan diplomasi yang buruk. Dalam studi ilmu hubungan internasional dikenal dengan namanya soft diplomacy. Yang mana sebuah Negara guna mencapai suatu kepentingan tertentu menggunakan berbagai macam cara diluar isu yang sedang diperbincangkan untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang diinginkan melalui diplomasi. Hal tersebut mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah Australia yang telah kehilangan cara untuk membujuk dan membuat pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati terpidana tersebut. Padahal tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang mendukung terhadap aksi penyelundupan narkoba termasuk pemerintah Australia.
Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa sebuah pernyataan yang terlihat sepele di depan publik namun disampaikan oleh seorang kepala Negara dapat menimbulkan multiple effect yang luas ditengah masyarakat. Tidak hanya bagi kalangan dalam negeri tetapi juga Negara lain yang menjadi objek dari pernyataan tersebut. Pernyataan yang kurang bijak tersebut perlu diklarifikasi sebagai bentuk diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Australia untuk memperbaiki hubungan baik dengan masyarakat Indonesia. Karena hal ini bukan lagi menyangkut hubungan antara dua Negara tetapi sudah pada tahap grass root. Kebijakan lain pemerintah Australia mengancam untuk memboikot Bali dari peta pariwisata bagi Negara Australia. Namun hal tersebut mendapat penolakan tersendiri dari masyarakatnya yang menganggap bahwa tidak ada hubungannya antara arus wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali dengan isu yang sedang beredar di kedua Negara tersebut.
Pada akhirnya setiap kepala Negara harus berhati hati mengeluarkan sebuah statemen yang kontroversial karena dapat memicu pergolakan masa yang massif. Seorang kepala Negara adalah simbol negaranya dan sangat sensitif untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak bijak. Kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan juga garus diperhatikan. Selain dari itu isu yang muncul tersebut juga ikut mempersatukan rakyat Indonesia dalam satu paying yang sama yaitu paying harga diri yang membuat kita sadar akan pentingnya membela nusa bangsa dari ujung Sabang hingga Merauke.
Alief Rifky
Pengamat politik
