Ketua MK Menjadi Tersangka Kasus Suap

Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Beliau adalah anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya. yang sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka suap sengketa Pemilukada. Akil Mochtar dituding membuat keputusan yang keliru oleh PDI Perjuangan menyangkut kekalahan pasangan calon kepala daerah yang diajukannya di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Bali dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu Akil dijerat sebagai penerima suap terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Selain Akil, Susi Tur Andayani (STA) sebagai tersangka juga diperiksa. Advokat ini terlibat dalam sengketa Kabupaten Lebak, Banten. Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah menjadi saksi untuk STA pada hari Jumat (11/10/2013). KPK telah menetapkan Ketua MK, Akil Mochtar sebagai tersangka di dua kasus dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Untuk kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas sebesar Rp 3 miliar, Akil ditetapkan tersangka bersama pengusaha Cornelius Nalau, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Chairun Nisa dan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih. Dalam kasus ini, Akil ditetapkan sebagai pihak penerima suap bersama Cornelius. Adapun pihak pemberi adalah Chairun Nisa dan Hambit Bintih. Sementara dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, sebesar Rp1 miliar, Akil ditetapkan tersangka bersama Susi Tur Andayani sebagai pihak penerima suap. Adapun pihak pemberi adalah tersangka Tubagus Chaery Wardhana yang diketahui adik dari Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiah dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany.

Dilain sisi Akil Mochtar menggandeng Ketua Peradi, Otto Hasibuan, menjadi tim kuasa hukumnya. Otto menyampaikan sejumlah pesan dari Akil. Pertama, Akil menyampaikan keberatan atas penyitaan yang dilakukan pihak KPK terhadap sejumlah asetnya, seperti dana di rekening, deposito, perusahaan berbentuk CV di Pontianak. Sebab, penyitaan KPK itu dilakukan tanpa ada sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dikenakan kepada Akil. Adapun pasal yang dikenakan kepada Akil adalah tentang suap, yakni Pasal 12 c dan Pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pidana suap tidak ada kaitannya dengan TPPU.