Wajar jika bukan hanya kita yang kepo dan penasaran bahkan tidak sabaran menguak kasus yang episentrum kemunculan kasus besar ini tak lepas dari nama Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri.Â
Presiden Jokowi bahkan membawanya dalam rapat terbatas di kabinet. (jawapos;22/7). Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu sampai dua kali melontarkan peringatan kepada Mabes Polri. Terakhir, Jokowi menegaskan bahwa kasus itu harus dibuka seterang-terangnya. Jokowi juga memerintahkan agar jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dan harus dibuka kepada publik.
Terlebih, publik sejak awal juga menilai banyak kejanggalan dalam kasus yang dugaan awalnya diawali tindakan pelecehan Brigadir Joshua terhadap istri Ferdy Sambo itu, dan berujung pada kasus baku tembak Brigadir Joshua dengan Bharada Richard.Â
Kejanggalan itu meliputi, rusaknya CCTV di lokasi kejadian yang disebut seluruhnya rusak. Lalu, ditemukannya luka tak wajar di tubuh Brigadir J mulai dari luka memar, luka sayat, hingga luka gores di leher seperti bekas jeratan tali. Penyelesaian kasus yang berlarut bisa membuat kredibilitas kepolisian kita bisa tercemar.
Nantinya, jika hasil pemeriksaan timsus menemukan adanya pelanggaran, akan ada proses berdasarkan hasil keputusan, apakah masuk ke dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Kemungkinan potensi "obstruction of justice" sebagaimana dikemukakan Ketua Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. Terutama karena alasan kerusakan sirkuit CCTV itu berubah-ubah dalam proses penanganan kasus sejak pertama kasus di sidik.
Padahal jika kasusnya memburu para teroris, kepolisian selalu bertindak taktis dan gesit, tapi dalam kasus yang terjadi dalam lingkaran internal, di markas sendiri justru berlarut dan diwarnai skenario janggal sejak awal.
Agar proses penyelidikan bisa dilakukan secara obyektif dan transparan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah mencopot dan menonaktifkan Ferdy Sambo. Hanya sehari berselang, Kapolri juga mencopot dan menonaktifkan dua perwira Polri lainnya. Yakni Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, saat ini ada 25 personel polisi yang diduga tidak profesional dalam menangani perkara kematian Brigadir J yang sedang diperiksa oleh Irsus.
Simulakra Polri
Simulakra ini sangat mengagetkan publik, bahkan dampaknya juga sangat luar biasa. Bahkan nasib Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut juga tercancam dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan telah melakulan gelar perkara terkait laporan dari pihak keluarga Brigadir J.
Dan jika benar, seperti diulas Tempo.co pada Minggu (07/08) dan langsung menjadi tren setter berita , barangkali bukti dan pernyataan ini akan menjadi akhir dari babak simulakra kasus penembakan brigadir J.
Memang belum jelas kebenaran berita tersebut. Tengah ramai di media sosial, dan berhembus kabar bahwa penembakan brigadir J dilakukan oleh Ferdy Sambo sendiri.
Kunci pernyataan terbaru seperti dijelaskan menurut kabar Tempo.co, dalam kasus penyidikan tewasnya Brigadir J. Richard, Bharada E menyatakan bahwa ia turun dari lantai dua saat mendengar ada keributan di ruang tamu. Saat berada ditangga, dia melihat Ferdy sambo tengah memegang pistol. Di dekatnya, Yosua atau Brigadir J sudah terkapar bersimpah darah.
Tapi dari sisi delik hukum, kita masih harus berpegang pada-praduga tak bersalah, sampai ada putusan yang jelas dari pihak pengadilan. Kabar dari media sosial tidak bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan situasi dan kondisi kasus ini. Apalagi berita simpang siur tentang kasus dugaan-perselingkuhan yang dimasukan ke dalam dugaan skenario kasus.
Apalagi ada konten yang dilengkapi dengan rekaman yang  "mirip" dengan kasus yang tengah ramai digunjing orang muncul di media. "Kalau itu memang karya fiksi mengapa begitu miripnya. Kalau itu bukan fiksi, dia/ia harus mendapat hadiah jurnalistik Adinegoro. Berarti pembuat single image itu mendapat informasi dari sumber terdekat dengan peristiwa itu. Ia adalah bagian dari orang dalam," tulis Dahlan Iskan, Jumat (22/7).
Persisnya, sebaiknya kita menunggu pernyataan resmi dari polri, karena kasus penembakan Brigadir J sangat sensitif. Semua temuan fakta, harus dibuka dan yang bersalah harus di hukum.
Sisi Delik Hukum
Dari hasil penyelidikan sementara, Bharada E diduga tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J, sehingga bisa dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Tapi jika karena tekanan akibat relasi kuasa-perintah rantai komando pimpinan, tentu saja akan sangat berbeda.Â
Bisa saja ia juga akan bertindak sebagai saksi kunci dan menjadi justice collaborator, membantu penyidik membongkar siapa saja yang terlibat bisa jadi itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!