Kenaikan harga, selain sebagai kompensasi kenaikan biaya penunjang biaya operasional bagi KRL PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), harus juga berkorelasi dengan perbaikan manajemen pengelolaan KRL, terutama kesejahteraan karyawannya. Karena kesejahteraan yang membaik, juga akan berdampak pada layanan di KRL sendiri.
Sebenarnya revitalisasi telah dilakukan sejak 2008, sejak dibentuk anak perusahaan PT KA, yakni PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Modernisasi angkutan KRL pada tahun 2011, mengurangi rute, hanya menjadi 5 rute utama, penghapusan KRL komuter ekspres, penerapan gerbong khusus wanita, dan mengubah nama KRL ekonomi-AC menjadi Kereta Commuter.
Termasuk melakukan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana termasuk jalur kereta dan stasiun kereta, serta penempatan satuan keamanan pada tiap gerbong. Salah satu pemutakhiran adalah, pada Juli 2013, PT KCJ mulai menerapkan sistem tiket elektronik COMMET (Commuter Electronic Ticketing) dan perubahan sistem tarif kereta.Â
Perubahan nama menjadi  PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), sekaligus menandai perannya menjangkau penugasan penyelenggaraan kereta api komuter yang lebih luas di seluruh Indonesia.
Dengan peran besar itu perbaikan layanan menjadi salah satu prioritas yang harus dikedepankan. Termasuk peningkatan fasilitas di stasiun yang makin baik dan layanan seperti penambahan gerbong khusus yang ramah disabilitas, lansia, maupun ibu hamil.
Sinkronisasi Kebijakan KRL dan Emisi karbon
Catatan lain yang patut digarisbawahi, kebijakan kenaikan tarif KRL, harusnya disinkronkan dengan rencana jangka panjang pemerintah Indonesia mendorong target pengurangan emisi karbon. Memang publik tak punya pilihan dengan kenaikan harga, mengingat manfaat KRL.Â
Namun jika kebijakan yang didorong pemerintah lebih berkorelasi dengan pengurangan konsumsi BBM, maka implementasi pajak karbon, atau naiknya tarif electronic road pricing (ERP), Proyek Jalan Berbayar Elektronik dengan tujuan menekan pengguna moda transport pribadi melalui kenaikan tarif dan kenaikan harga BBM mungkin akan lebih efektif mengalihkan pengguna moda transportasi pribadi beralih ke moda trasportasi massal.
Bagaimanapun dua kebijakan Pajak karbon dan kenaikan BBM akan menjadi kebijakan prioritas di masa mendatang. Di tahun-tahun mendatang keberadaan premium, pertalite akan dikurangi ketersediaannya, digantikan dengan jenis BBM dengan ron yang lebih tinggi seperti Pertamax karena ketentuan berkaitan dengan emisi karbon yang makin ketat di tingkat global
Elektrische StaatsspoorwegenSedangkan alternatif jangka pendek dalam "memancing" para pengguna moda transport massal, adalah peningkatan seluruh layanan KRL menjadi lebih eksklusif, untuk mengalihkan pengguna moda transport pribadi. Hanya saja masih dibutuhkan tambahan armada untuk menutupi kekurangan sarana transportasi bagi 88 juta pengguna di Jakarta dan sekitarnya.
Soal kenaikan tarif KRL yang segera akan diberlakukan, kisaran kenaikan sebesar 0,6 persen dari angka Rp 3.000 menjadi Rp. 5.000 masih wajar dan dapat dijangkau publik, dengan segala pertimbangan yang rumit di atas.Â
