Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ke - 13 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pencapaian tersebut didapatkan secara berturut - turut sejak tahun 2009 silam.
Bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham, penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kememnkumham diserahkan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Yaonna H. Laoly mengingatkan bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK Republik Indonesia tidak boleh membuat seluruh jajaran di Kemenkumham berpuas diri begitu saja.
"Hendaknya pencapaian ini menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP dimasa yang akan datang," ujar Yasonna hari ini (19/07).
Pencapaian tersebut merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran di Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
"Untuk itu, kami menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," papar Yasonna pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2021.
"Dengan keterbatasan jarak dan keterbatasan pertemuan tatap muka langsung, kami tetap berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Menkumham.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ini mendorong kemenkumham untuk terus meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel. Hal ini juga dilakukan agar Kemenkumham terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
Dalam kegiatan ini Yasonna juga berharap semoga seluruh jajarannya dapat bekerja lebih baik demi kemajuan Kemenkumham.
"Semoga upaya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kita semua mampu membuahkan hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan demi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM di masa sekarang dan masa yang akan datang," tutup Yasonna.
