Diawal-awal Pemerintahannya, Presiden Jokowi membuat kebijakan yg membuat polemik di DPR dan masyarakat. Diantara kebijakan yang memunculkan polemik antara lain : pengangkatan Jaksa Agung dari orang partai, kenaikan-penurunan BBM, dan yang paling menyita perhatian publik adalah pergantian reguler pucuk pimpinan Kapolri. Setiap "pakar" dan analis  politik sudah berkomentar banyak dengan argumentasinya masing-masing, tak kurang mulai dari profesor, doktor, master, hingga rakyat jelata dengan berbagai profesinya, mulai dari pedagang pasar, sopir angkot, buruh, petani dan tentunya komentarnya sendirilah yang dianggap paling valid dan  benar oleh si "pakar" tersebut.
Sebenarnya kontroversi kebijakan presiden Jokowi dimulai sejak pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo yang  notabene adalah seorang politikus (Nasdem). Apa prestasi dan bagaimana track recordnya sebagai pejabat kejaksaan Agung sehingga beliau ini terpilih menjadi pucuk pimpinan kejaksaan Agung...?? Selain berasal dari koalisi yang sama, saya tidak melihat beliau layak ada dipucuk pimpinan kejaksaan Agung. Saya punya opini, ini bentuk kegagalan dan ketidak mampuan Jokowi untuk memilih pejabat publik yang mampu mendukung komitmennya dalam memberantas korupsi, apakah Pak presiden dalam tekanan kekuatan politiknya sendiri..?? ( berani Jujur pak Jokowi, hebat...!!!)
Kemudian kontroversi yang lain adalah menaikkan harga BBM disaat harga BBM dunia justru sedang terjun bebas (turun) ke titik terendahnya. Sementara beberapa negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia justru menaikkan harga BBM. Komitmen terhadap wong cilik saya rasa kembali terciderai oleh kenaikan BBM, karena beberapa harga pangan melonjak melebihi prosentase kenaikan BBM. Wong cilik tetaplah wong cilik dengan kemampuan daya belinya yang sangat rendah, ditambah lagi harus menanggung impact kenaikan BBM yang mereka sendiri tidak menggunakan BBM ( nasibmu wong cilik tak pernah berubah, sekedar objek kampanye... ). Penurunan harga BBM sampai 2 kali dari 8,5K ke 7,6K dan menjadi 6,6K sebenarnya kalo dibandingkan harga BBM di akhir pemerintahan SBY masih naik 100 rupiah, karena awalnya hanya 6,5K.
Kontroversi yang paling kontroversial dan penuh dengan polemik  adalah pengajuan Budi Gunawan (BG) sebagai calon pucuk pimpinan Kapolri (versi pengamat), karena selang 4 jam kemudian BG sendiri ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Justru saya melihatnya pak Presiden Jokowi cerdik dalam hal ini. kenapa..?? karena Jokowi justru ingin melepaskan diri dari tekanan kekuatan politiknya sendiri. Dengan tetap mengajukan BG yg notabene mantan ajudan Bu Megawati saat masih menjadi presiden, beliau ingin tidak dianggap membangkang terhadap "keinginan" kekuatan politiknya. Pak Presiden paham betul, jika calonnya sudah distabilo merah oleh KPK dan mungkin dalam prediksinya pak Presiden juga, BG akan segera dijadikan tersangka oleh KPK. Tapi skenario ini justru tak terkontrol, karena anggota DPR dari koalisi KMP justru membaca situasi ini  sebagai langkah yang keliru Presiden, dan menjadikannya sebagai  "keuntungan" politik dengan tetap meloloskan BG sebagai calon Kapolri ( devide et impera Presiden Jokowi dengan rakyat ni yee.. ). Lolosnya BG dari fit & proper test di DPR, saya dan mungkin sebagian besar masyarakat menganggap bahwa DPR kembali memunculkan kekonyolannya lagi (repotnya kekonyolan ini ga ada obatnya). Kira-kira bagaimana akhirnya cerita kontroversi ini..? Jalan keluar yang sederhana adalah meminta BG mundur dari proses ini, dan Jokowi eh pak presiden kembali mengajukan calon Kapolri yang baru dan tetap mendengarkan masukan yang valid dari instansi kredibel seperti KPK. ( kali ini pak Presiden layak dapat point...)
