Cita-cita tertinggi politik suatu Negara pada dasarnya adalah kesejehateraan bagi seluruh rakyatnya. Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik, yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian  dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer (kalo pengin tahu apa definisi sistem pemerintahan presidensial, silahkan baca sendiri aja yaa..).
Latar belakang Presiden kita, sebenarnya sosoknya bukanlah murni politikus, tapi justru seorang pedagang dengan basis pendidikan sarjana kehutanan. Masyarakat mengenalnya sebagai orang jujur, sederhana, suka langsung turun ke lapangan, tapi memimpin Negara yang besarnya seperti Indonesia tidak cukup dengan modal-modal standar.
Pada saat kampanye pilpres kemarin, pak Jokowi selalu berbicara politik yang ideal tanpa melihat realitas politik yang sesungguhnya. Ada banyak janji beliau yang saat kampanye beliau janjikan, pada tataran praktis sulit diwujudkan. Mudah saja untuk menyebut beberapa janji-janji yang beliau sulit wujudkan lebih tepatnya mungkin diingkarinya sendiri, misal tidak bagi-bagi kekuasaan ke parpol pendukung, lebih menguatkan sistem presidensiil, mencari Jaksa Agung, Kapolri yang berkomitmen kuat di pemberantasan korupsi ( kepentok kaan pak), Kartu sehat dan kartu pintar  ini bisa diwujudkan meskipun sekedar memodifikasi program SBY. dan masih banyak lagi..janji-janji idealis yang sulit diwujudkan bukan perkara melulu perkara politis tapi juga kadang ada faktor lain, seperti anggaran.
Strategi, ya..Pak presiden dan para pembantunya harus memiliki strategi dalam mewujudkan janji-janji politiknya saat kampanye. Niat baek saja, saya rasa tidak cukup untuk membangun Indonesia. Banyak kepentingan yang akan mengganggu dalam usaha mewujudkan janji-janji politik tadi. Pak Jokowi harus segera melupakan sesuatu yang ideal dan bekerja dengan realitas politik yang ada. Seperti tertuang dalam ungkapan "mengalah untuk menang"...untuk hal-hal yang remeh-temeh bolehlaaah mengalah tp tetap fokus pada cita-cita politik tertinggi yakni kesejateraan seluruh warga Negara. Sistem Presidensiil yang setengah hati memang menuntut dan membutuhkan kekuatan parlemen (DPR) yang mayoritas untuk dapat menjalankan program dan kebijakan pemerintahan, tanpa dukungan mayoritas mustahil kebijakan dapat dijalankan. Pak presiden harusnya tak malu-malu untuk kembali melobi  KMP untuk masuk dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, pastinya ada "kompensasi" yang harus dibayarkan. Mengelola Negara sebesar Indonesia toh juga butuh partisipasi semua pihak, jadi anggap saja"kompensasi" untuk meraih dukungan KMP untuk mendistribusikan tugas-tugas politik, jangan dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan. So masih ada waktu pak Jokowi...!!
