PR Untuk Jokowi atau Prabowo: Konstelasi Politik di Pasifik Barat Daya

Sebagai Negara yang berada dalam kawasan regional Asia Tenggara, selama berpuluh-puluh tahun Indonesia selalu mencoba membangun hubungan baik dengan Negara-negara tetangganya tersebut. Bersama dengan Negara Asia Tenggara lainnya, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam, Indonesia membangun hubungan yang berkesinambungan dalam berbagai bidang, ekonomi, sosial, politik bahkan keamanan. Walaupun masih terkendala beberapa masalah dengan Negara-negara tersebut, utamanya masalah perbatasan, hubungan Indonesia dengan tetangganya di sebelah utara dan barat, yang merupakan Negara Asia Tenggara, bisa dikatakan sangat bagus. Bagaimana dengan tetangga di sebelah timur-selatan Indonesia, yang nota bene merupakan Negara-negara Kepulauan di Pasifik Barat Daya? “kesadaran” pemerintah Indonesia untuk membina hubungan baik dengan negara-negara kepulauan di Pasifik Barat Daya baru terbangun ketika beberapa negara di kawasan tersebut memiliki pendapat yang nyeleneh terkait permasalahan domestik Indonesia di Papua.

Pasifik Barat Daya

Negara-negara di Pasifik Barat Daya (mari kita sebut saja PDB) pada umumnya merupakan negara-negara kecil dan sedang berkembang, serta merupakan negara-negara muda yang bersifat “mini state” yang terbentang mulai dari Papua Nugini sebelah barat sampai Kepulauan Pitcairn sebelah timur, berbatasan dengan Indonesia, Australia dan New Zealand. Kawasan PDB sebagian besar terdiri atas Pulau-Pulau yang sangat kecil, rawan bencana alam, berjumlah banyak dan terpisah satu sama lain oleh lautan dengan jarak berjauhan. Sedangkan demografisnya bahwa wilayah ini jumlah penduduknya sangat kecil. Bahkan ada satu daerah yang hanya dihuni oleh 50 orang. Sekitar 70% penduduk bekerja dibidang pertaniaan, tetapi produksi pangan tidak/belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hanya Papua Nugini saja yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kawasan ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi sebagai akibat adanya urbanisasi, terbatasnya fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Dalam sejarahnya, wilayah PDB selalu menjadi wilayah perebutan pengaruh negara-negara besar. Selama abad ke-19, Perancis, Inggris, Jerman dan AS saling klaim terhadap pulau-pulau di PDB untuk dijadikan koloni. Kolonisasi wilayah PDB menyebabkan beberapa sengekta penduduk pendatang dengan penduduk asli. Setelah perang dunia I, wilayah PDB dibagikan kepada Jepang, Australia dan Selandia Baru. Sedangkan pada perang dunia II, wilayah PDB dijadikan salah satu front perang di pasifik. Setelah perang, negara-negara besar kerap kali mencoba bom nuklirnya di wilayah ini. Hingga saat ini, negara-negara PDB belum bisa melepas ketergantungannya terhadap bantuan dari negara-negara lainnya. Tentu bantuan ini tidak serta merta secara sukarela akan tetapi ada kepentingan dibalik peranan negara-negara tersebut dikawasan ini

Dalam sudut pandang politik, pengaruh-pengaruh negara besar di negara-negara kawasan ini yang secara rutin memberikan bantuan, pasti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik baik domestic maupun internasional karena negara-negara PBD ini, walaupun negara kecil mereka memiliki hak suara seperti Indonesia di PBB.

Pekerjaan Rumah Untuk Presiden Selanjutnya

Indonesia pernah memiliki beberapa presiden yang memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa, Soekarno pernah menginisiasi terbentuknya gerakan Non Blok. Soeharto membangun diplomasi di Asia Tenggara yang sempat rusak lewat Adam Malik dengan ASEAN dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dengan kemampuan diplomasinya, membawa Indonesia sebagai negara yang cukup disegani di kancah politik internasional. Keberadaan negara-negara kawasan PDB yang rentan untuk dimasuki kepentingan-kepentingan asing perlu dicermati dengan diplomasi yang baik, agar tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Saya sungguh mengapresiasi langkah SBY yang menghadiri KTT Pacific Island Development Forum (PIDF) ke-2 di Fiji. SBY menjadi presiden pertama Indonesia yang berkunjung ke negara kepulauan di Pasifik Barat Daya. Sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk membina hubungan baik dengan tetangga Timur-Selatannya di kepulauan Pasifik.

Bagi Presiden yang akan datang, entah itu Prabowo atau Jokowi, perhatian terhadap negara-negara PDB perlu dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan. Jangan sampai pemerintah lepas tangan, karena mau tidak mau, “nakal” ataupun tidak, negara-negara PDB adalah tetangga Indonesia. Ketidakmampuan membangun diplomasi yang baik di wilayah PDB oleh pemimpin di masa yang akan datang dapat berimbas kepada pelecehan kedaulatan Indonesia.