Pro dan Kontra Pembangunan Mako Brimob di Wamena

[caption id="attachment_350618" align="aligncenter" width="600" caption="beban Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo (http://tabloidjubi.com/)"][/caption]

Dalam beberapa minggu terakhir terjadi perdebatan dari berbagai kalangan di Papua, mulai dari mahasiswa, tokoh gereja, tokoh adat dan para birokrat Papua mengenai rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena. Rencana pembangunan Mako Brimob itu sendiri berlokasi di Molama yang berbatasan langsung dengan Distrik Welesi dan Distrik Wouma.

Perdebatan mengenai Pro dan Kontra Pembangunan Mako Brimob di Wamena tersebut semakin memanas dalam beberapa hari terakhir di Papua, tetapi pro dan kontra tersebut kurang mendapatkan perhatian dari media massa bertaraf nasional.

Pembangunan Mako Brimob Buat Papua Tidak Aman

Beberapa pihak menyampaikan bahwa rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena akan menyebabkan situasi keamanan di Wamena akan memburuk. Abner Wetipo, salah satu aktivis pemuda Jayawijaya mengatakan bahwa pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya dan pada umumnya di daerah Pegunungan tengah Papua akan membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat, terutama kepada aktifitas mereka sehari-hari terutama di siang hari, dan juga menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, Emus Gwijangge, Anggota komisi VI DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) mengatakan bahwa sebaiknya pembangunan Mako Brimob ditiadakan saja karena kehadiran TNI Polri justru akan membuat Papua menjadi tidak aman.

Ketakutan tokoh masyarakat bahwa pembangunan Mako Brimob di Wamena ini akan membawa rasa tidak aman pada dasarnya adalah karena tingginya intensitas gesekan antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua dalam beberapa bulan terakhir.

Penetapan beberapa anggota KKB sebagai DPO dan pengejaran besar-besaran aparat keamanan terhadap anggota KKB ditambah kelompok-kelompok KKB di Papua yang selalu menargetkan aparat keamanan sebagai sasaran penyerangan mereka akan membuat potensi gesekan antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok KKB semakin meningkat.

Diketahui bahwa beberapa kelompok KKB banyak bermarkas di daerah pegunungan, termasuk di wilayah pegunungan Jayawijaya. Dengan dibangunnya Mako Brimob di dekat markas KKB tersebut maka potensi gesekan antara kelompok-kelompok KKB dan aparat keamanan pun semakin meninggi. Dan seperti yang sering terjadi sebelumnya bahwa bila terjadi bentrokan atau kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok KKB maka imbasnya juga terjadi kepada rakyat sipil Papua.

Hal yang menjadi permasalahan adalah saat ini, kelompok-kelompok KKB juga menyerang warga sipil Papua. Seperti yang terjadi di Lanny Jaya, ketika KKB pimpinan Puron Wenda melakukan penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan jalan, 2 warga sipil yang merupakan orang asli Papua terluka karena penembakan tersebut. Hal ini makin memberatkan beban Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo, yang bersikeras mengizinkan pembangunan Mako Brimob di wilayahnya, karena merasa bertanggungjawab atas keselamatan warga di wilayah yang ia pimpin.

Ketakutan Bupati Jayawijaya

Terkait penolangan beberapa anggota DPRP Papua yang menolak pembangunan Mako Brimob di wilayahnya, Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo mengatakan “Saya mau sampaikan bahwa silahkan orang-orang berbicara, akan tetapi ingat bahwa Undang-undang sudah memberikan mandat kepada Kepala Daerah dalam menjawab menyangkut masalah keamanan. Jadi teman-teman DPR Papua diminta agar jangan asal mengeluarkan statement yang sembarangan di media”.

Ia juga menantang wakil rakyat di DPRP yang memberikan pernyataan di media, apakah orang-orang itu bisa memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jayawijaya?  Bupati Jayawijaya ini meminta orang-orang yang menolak pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya untuk tanda tangan di atas meterai Rp.6 ribu bahwa akan memberikan jaminan selama 1 X 24 jam akan menjaga keamanan warganya di Jayawijaya.

Saul Elapore, tokoh masyarakat Wamena juga mendukung pembangunan Mako Brimob di Wamena. Ia mengatakan bahwa dukungan dia terhadap pembangunan Mako Brimob ini adalah murni masalah keamanan di Wamena dan sekitarnya, tanpa tendensi politik sedikitpun.

Antara pro dan kontra pembangunan Mako Brimob di Wamena memang memiliki alasan yang kuat. Masing-masing menginginkan situasi keamanan terjadi di Wamena. Hal yang membedakan adalah pihak yang kontra cenderung defensive dalam menjaga keamanan di Wamena sambil berdoa kelompok-kelompok KKB di wilayah ini tidak menyerang warga sipil Papua seperti yang dilakukan Puron Wenda. Sedangkan pihak yang pro ingin menjaga keamanan juga tetapi dengan bersifat lebih offensive.

Hal ini bisa dipahami karena dalam beberapa bulan terakhir kelompok-kelompok KKB juga menyerang warga sipil Papua. Tidak dibangunnya Mako Brimob di Wamena bisa saja diartikan menyerahkan kondisi keamanan warga Papua di Wamena dan sekitarnya di tangan kelompok-kelompok KKB.