Pasca Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret lalu, banyak pihak mendesak Presiden Jokowi untuk memecatnya dari jabatan Moeldoko di istana, yakni sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tak sedikit pula pihak yang mendesak Moeldoko sendiri untuk mundur dari KSP tanpa harus menunggu dipecat terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi.
Sebagian pihak yang mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Moeldoko atau Moeldoko sendiri yang mundur dari KSP beralasan agar tidak membebani Presiden Jokowi dan agar Presiden Jokowi tidak terseret-seret dalam gonjang-ganjing Partai Demokrat. Hal itu juga untuk membuktikan bahwa istana tidak terlibat dalam masalah itu.
Presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Din Syamsudin misalnya. Ia menyarankan Presiden Jokowi memecat Moeldoko dari KSP karena ia jelas terlibat dalam acara yang diklaim KLB Demokrat di Deli Serdang.
Din juga mempertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat atas seizin atau restu Presiden Jokowi atau tidak. Kalau ya, maka menurut Din Presiden dapat dianggap mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi.
Dua organisasi pendukung atau relawan Jokowi, yakni Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) dan JoMan (Jokowi Mania) juga mendesak Moeldoko untuk mundur dari KSP. Hal itu seperti disampaikan oleh ketua umum masing-masing dua organisasi itu.
Ketua Umum Almisbat Hendrik Sirait menilai tidak tepat jika ada pihak yang meminta Presiden Jokowi memecat Moeldoko. Dalam hal ini seharusnya Moeldoko sendiri yang mengundurkan diri secara suakrela dari KSP karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB akan memakan waktu dan energi yang besar.
Sedangkan Ketua Umum JoMan Imanuel Ebenezer mendesak Presiden Jokowi memecat Moeldoko sekaligus juga mendesak Moeldoko untuk mundur dari KSP. Hal itu supaya persoalan Moeldoko di Partai Demokrat tidak  menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi.
Sementara itu beberapa politisi partai pendukung pemerintah juga menyerukan  hal yang sama. Irma Suryani Chaniago misalnya. Politikus Partai Nasdem itu meminta Moeldoko untuk mundur dari KSP setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Hal itu agar Presiden Jokowi tidak terseret-seret kisruh Partai Demokrat. Â
Politikus Partai Gerindra Kawendra Lukistian lebih keras lagi. Kawendra menilai apa yang dilakukan Moeldoko bikin malu presiden dan berpotensi merusak marwah negara. Oleh karena itu Kawendra menyarankan Moeldoko untuk segera mundur dari KSP atau presiden memberhentikannya.
Menanggapi banyaknya desakan kepada Moledoko untuk mundur dari KSP, dua orang pengamat politik, yakni Hendro Satrio dan Ray Rangkuti memiliki pendapat yang sama. Menurut Hendro Satrio dan Ray Rangkuti, walau pun banyak desakan untuk mundur dari KSP, Moeldoko tidak akan melakukannya.
Namun baru-baru ini ada informasi dan pendapat yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hendro Satrio dan Ray Rangkuti. Menurut informasi dan pendapat itu, Moledoko tidak lama lagi akan mundur dari KSP. Hanya soal waktu saja.
