Salah satu kabar yang cukup menarik dan menyedot perhatian banyak pihak di akhir tahun 2020 adalah kabar tentang pemerintah yang tidak lagi merekrut guru sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), tapi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di tahun 2021. Organisasi tempat bernaungnya para guru, yakni PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) pun bereaksi.
PGRI menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. PGRI pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Menurut PGRI, semestinya pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen guru, yakni CPNS dan PPPK.
Tak kurang kompasianer Ozy V. Alandika juga ikut merespon kebijakan pemerintah tersebut. Melalui tulisannya di Kompasiana, Mas Ozy (begitu banyak kompasianer lain memanggilnya) menyampaikan unek-unek dan mungkin juga sedikit kekesalan dan kekecewaannya. Paling tidak, Mas Ozy membuat tiga tulisan berbeda mengenai kebijakan pemerintah yang menjadikan guru sebagai PPPK tersebut.
Tulisan pertama (30/12/2020) berjudul "Mengapa Formasi Guru (Harus) diganti PPPK?". Tulisan kedua (01/01/2021) berjudul "Dear 2021, Cita-citaku jadi PNS Kandas!". Terakhir tulisan ketiga dan merupakan tulisan terbaru Mas Ozy (02/01/2021) berjudul "Wahai Pemerintah, Tolong Kaji Ulang Rencana Penghapusan Formasi Guru dari CPNS 2021".
Sebagai seorang guru Mas Ozy pantas merasa kecewa. Ada kesan profesi/jabatan guru dikesampingkan. Padahal profesi/jabatan guru sangat vital bagi kemajuan masa depan pendidikan Indonesia.Â
Mas Ozy adalah representasi dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan guru yang memiliki pandangan dan unek-unek yang sama. Hanya saja tidak semua guru bisa mengungkapkan pandangan dan unek-uneknya melalui tulisan seperti Mas Ozy.
Kebijakan pemerintah menjadikan guru tidak lagi menjadi PNS tapi sebagai PPPK di tahun 2021 memang agak mengagetkan. Apalagi sering digembar-gemborkan bahwa saat ini banyak sekolah masih kekurangan guru. Sementara jumlah guru PNS saat ini hanya berjumlah sekira 1,5 juta orang.
Maksud pemerintah mengangkat satu juta PPPK tahun 2021 ini mungkin dalam rangka untuk memenuhi kekurangan guru itu. Masalahnya, mengapa pemerintah hanya mengangkat guru PPPK dan tidak mengangkat guru PNS ?
Sepertinya hal itu terkait dengan kemampuan finansial pemerintah. Apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini, pemerintah terus mengencangkan ikat pinggang hampir dalam semua  sektor, dalam semua bidang.
Walau pun sama-sama ASN (Aparatur Sipil Negara), status PPPK dan PNS jelas berbeda. Berdasarkan UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) Nomor 5 tahun 2014, hak PPPK tidak sama dengan PNS. "Harga" PPPK lebih murah dari "harga" PNS.
Berdasarkan UU ASN tersebut, PPPK hanya berhak atas gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara hak PNS, selain hak yang diberikan kepada PPPK juga berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
