Kebijakan di Sektor Pendidikan Dasar

Kebijakan di sektor Pendidikan Dasar memainkan peran krusial dalam membentuk masa depan bangsa,karena memberikan landasan untuk membuat keputusan yang berbasis bukti dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan di Sekolah Dasar. Tujuannya adalah : menganalisis kebijakan di sektor Pendidikan Dasar  untuk memastikan akses, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan bagi seluruh peserta didik secara inklusif yang berkualitas bagi semua orang. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan di sektor Pendidikan Dasar adalah mampu meningkatkan kualitas pendidikan , baik dalam hal kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, serta fasilitas pendidikan.

Secara garis besar ruang lingkup manajemen sekolah secara yuridis dapat digambarkan sebagai berikut :

1.  Rencana Program kerja meliputi :Visi Sekolah,Misi Sekolah,Tujan Sekolah,RKS/RKAS.

2. Pelaksanaaan Rencana Kerja meliputi : pedoman sekolah,struktur organisasi sekolah,pelaksanaan kegiatan sekolah,bidang kesiswaan,kurikulum dan kegiatan,bidang PTK,bidang sarpras,bidang keuangan dan pembiayaan,budaya dan lingkungan sekolah,peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah.

3. Pengawasan dan Evaluasi : program Pengawasan,evaluasi diri,evaluasi dan pengembangan kurikulum,pendayagunaan PTK,akreditasi sekolah.

4.  Kepemimpinan yaitu:sekolah di pimpin KS,KS di bantu WKS,WKS di pilih DP,kemampuan memimpin,tugas-tugas KS,KS dapat mendelegasikan wewenang kepada WKS sesuai bidangnya.

5. Menerapkan sistem informasi manajemen.

Untuk mengoptimalkan kebijakan di sektor Pendidikan Dasar, pemimpin pembelajaran harus menganalisis aspek-aspek kebijakan dan juga tantangan dalam implementasi kebijakan kepemimpinan di SD. Aspek-aspek kebijakan di sektor pendidikan dasar diantaranya :

1. Aksesibilitas Pendidikan : Kebijakan harus memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, memiliki akses yang setara ke pendidikan dasar. Ini termasuk pembangunan sekolah di daerah terpencil dan pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu. 

2. Infrastruktur Sekolah  : Kebijakan harus mencakup perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Ini termasuk penyediaan ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga.