Â
Pada suatu acara wawancara di televisi. Seorang pemimpin redaksi bertanya soal kebebasan berekspesi seperti menyatakan pendapat dan lain-lain kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut pemimpin redaksi itu, kebebasan belum seperti yang diinginkan oleh masyarakat.
Menjawab pertanyaan itu, Presiden mengaku heran karena selama ini keran demokrasi di Indonesia terbuka lebar sejak reformasi. Pada masa kini, dengan mengabaikan UU ITE siapa saja bisa mengkritik pihak lain. Bahkan menurut Presiden dia menemukan bahwa begitu banyak "kritikan" yang berkatagori hujatan yang ditujukan orang kepada dirinya.Â
Beliau membantah bahwa kebebasan kita terbelenggu. "Buktinya setiap hari ada saja yang menghujat presiden atau bahkan memfitnah, dan mereka masih bebas bekeliaran," kata Presiden.
Ucapan Presiden ini ada benarnya. Beberapa waktu lalu ada ajakan di media sosial yang dilakukan oleh seorang tokoh reformasi. Ajakan itu adalah ajakan people power yang terpampang di baliho jalan-jalan kota Solo. Selain itu ajakan itu juga menjadi trending di twitter mengenai people power dan media massa membahasnya.
Gerakan people power punya pengertian kekuasaan rakyat. Langkah tersebut dikaitkan dengan gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin menggulingkan presiden atau wakil presiden yang sedang berkuasa.Â
Beberapa negara memakai mekanisme people power untuk mengganti penguasa yang menurut mereka tak sesuai lagi dengan keinginan rakyat. Meski demikian beberapa negara menggunakan milite untuk menggerakkan people power itu.
Di Indonesia, mekanisme people power pernah terjadi pada zaman bung Karno dan reformasi. Untuk reformasi, dimana atas desakan rakyat melalui mahasiswa, lalu mereka mendesak lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan MPR kemudian terjadi pencopotan Presiden. Meski akhirnya Presiden kemudian memilih mengundurkan diri melihat tanda-tanda dirinya sudah tidak diinginkan oleh rakyat.
Namun keinginan dari tokoh itu soal people power sungguh aneh, karena di sisi lain masyarakat puas dengan kinerja Presiden selama ini. Ini tercermin dari berbagai survey yang ada, yang kurang lebih menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan kinerja presiden.
Ajakan people power pada masa kini yaitu beberapa bulan sebelum Pemilu memang membuat kita prihatin terhadap ulah sekelompok orang yang memunculkannya yang jelas punya kebencian yang tak ada habisnya kepada presiden sekarang. Ajakan people power sangat jelas tidak relevan lagi karena masa jabatan presiden hampi habis dan akan diganti presiden baru sesuai dengan mekanisme demokrasi.