Beberapa waktu lalu, saya pernah melempar wacana mengenai asosiasi bagi penulis di Kompasiana. Dan kemudian, pada 19 Maret 2016, terbentuklah Himpunan Penulis Indonesia (Himpena) yang dideklarasikan di Desa Bahasa di Dusun Ngargogondo, Parakan, Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ketuanya Mr. Hani Sutrisno—pendiri Desa Bahasa—sedang saya menjadi sekjen.
Namun karena saya bukan sosok organisatoris tulen, pergerakan Himpena tak terlalu nendang. Dan kemudian muncullah breaking news bahwa penulis senior Bambang Trim menginisiasi kelahiran asosiasi penulis profesional di Jakarta. Lalu saya mikir, bagusan ikut yang ini saja. Himpena tetap ada, nanti bisa dijadikan organisasi di bawah asosiasi tersebut. Mr. Hani dan rekan-rekan setuju. Saya memutuskan ikut deklarasinya Pak Trim. Kebetulan pas memang ada jadwal liburan rutin akhir tahun di Jakarta.
Acara deklarasi digelar di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Saya datang bareng Wakil Ketua Himpena, DJ Yozar Remixer. Ternyata kami tak hanya mewakili Himpena atau Semarang atau Magelang atau Kendal, melainkan keseluruhan Jawa Tengah. Sempat kesasar sebentar pas menuju loksasi dengan Gojek, pukul 16.30 saya masuk ke lokasi acara di lantai II Gedung A Kemendikbud pas acara pembukaan dengan sambutan dari politikus M. Jafar Hafsah, dan langsung disuruh duduk paling depan sehingga kaus kaki saya terlihat.
Setelah pidato singkat dari Aditya Gumay, pembukaan diwarnai peluncuran buku dari 10 penulis. Salah satunya Yozar yang meluncurkan novel fantasi terbarunya, Selestia. Sesudah itu, para deklarator yang dipimpin Pak Trim menyatakan berdirinya asosiasi penulis profesional Indonesia yang dinamai Penpro. Mereka kemudian bersidang di ruang lain untuk menentukan formatur pengurus sedang peserta yang lain istirahat. Saya kabur ke mal FX untuk ngopi dan ngecas HP sambil washing eyes.
Acara babak kedua dimulai pukul 18.30 dengan unjuk wicara alias talk show. Keynote speaker yang hadir adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiqqie yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pak Jimly mengisahkan berbagai pengalamannya sebagai penulis buku, yang dikatakan memang belum mengayakan penulis, salah satunya karena terbebani pajak.
Ia juga bertutur mengenai berkahnya orang sibuk, yang pasti tertempa untuk (terpaksa) bisa mengatur waktu dengan baik. Semakin seseorang menjadi sibuk, ia justru akan makin punya banyak waktu luang untuk menggarap lebih banyak pekerjaan dan kesibukan. Penulis biasanya seperti ini. Selain nulis, pasti akan ada banyak hal lain yang dikerjakan dan ditekuni. Tak aneh mayoritas penulis pasti multitalenta dan multikesibukan sehingga tak (sempat) ngurusin hal-hal tidak urgen.
Acara ditutup dengan pidato ketua Penpro periode 2016-2020 yang tak aneh dijabat oleh Bambang Trim. Ia mengungkap, jadwal acara terdekat adalah musyawarah nasional yang akan digelar bulan Januari 2017. Sebelum para peserta bubar, ada wejangan sedikit dari penulis senior N. Syamsuddin Ch. Haesy yang bisa bicara dalam banyak bahasa daerah dari seluruh Indonesia.
Harapan saya untuk ketemu geng Teenlit, Metropop, serta Amore Gramedia Pustaka Utama (GPU) tak terkabul. Batal jadinya mau jualan tas dan dompet imut. Sebagai gantinya, bisa kenalan sama Mbak MC dari FLP yang pas peluncuran buku 10 penulis keliru menyebut “unjuk karya” menjadi “unjuk rasa”. Dan bisa ketemu beberapa nama yang cukup penting, seperti Adrinal Tanjung yang telah menulis 27 buku, Edrida Pulungan, serta penulis skenario Endik Koeswoyo yang sukses dengan Jaringan Penulis Indonesia.
Berdirinya Penpro mengisi kekosongan organisasi profesi bagi para penulis selama ini. Semua profesi punya orprof, pedagang di pasar pun punya, malah penulis belum. Padahal penulis adalah profesi yang sangat keren bahkan tanpa perlu bicara soal penghasilan dan keamanan finansial. Sekarang dengan adanya Penpro, usaha bersama untuk membuat para penulis bisa makmur akan segera dieksekusi.
Salah satunya adalah persis seperti yang diungkap Prof. Jimly, yaitu dengan membusek pajak-pajak yang berkaitan dengan urusan buku. Kebetulan bertepatan dengan akan diundangkannya RUU Perbukuan Nasional oleh DPR tak lama lagi. “Berapa sih yang bisa didapat negara dari memajaki buku?” ungkapnya. Dan ini pernah ia sampaikan sekian tahun lalu saat Dirjen Pajak masih dijabat oleh Fuad Bawazier.
Bagi saya pribadi, Penpro juga akan menjadi jembatan menuju banyak urgensi dunia kepenulisan yang lain. Salah satunya advokasi bagi para penulis junior yang dinakali oknum-oknum dunia penerbitan, seperti yang naskahnya dibeli putus dengan harga hanya Rp 2 juta, atau yang royaltinya dipotong 50% dengan alasan “aturan baru dari pemerintah”. Juga kemudahan yang lebih besar bagi para penulis untuk menerbitkan buku, baik di penerbit major maupun indie.
