Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dalam Mewujudkan Good Governance

Seringkali kita mendengar istilah Good Corporate Governance dalam praktik pekerjaan yang berbasis angggaran. Good Corporate Governance merupakan sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (http://id.wikipedia.org, 2012).

Pada dasarnya good corporate governance (GCG) merupakan kelanjutan dari agency theory dalam penyelenggaraan perusahaan modern. Ciri khas atau karakteristik menonjol dalam pemnyelenggaran GCG yaitu terkait pemisahan antara pemilik dan pengelola dana. 

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks, 2003 dalam Kaihatu, 2009).

GCG sendiri menurut pendapat saya lebih menekankan pada tata kelola perusahaan sementara dalam pemerintahan beberapa orang termasuk saya sendiri menyebut dalam istilah Good Government Governance (GGG). 

Meskipun memiliki istilah yang berbeda tujuan baik GCG maupun GGG adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi bisa kita ringkas seperti judul diatas adalah Good Governance. 

Kemudian melihat padaa tujuan dari Good Governance sendiri adalah sebagai pengukur dan penilaian kinerja pegawai, khususnya pegawai pemerintahan yang menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah tersebut dengan daerah lain. 

Peningkatan kinerja perusahaan dilakukan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya penilaian terhadap akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders lainnya, berdasarkan regulasi yang berlaku. 

Dan upaya untuk mewujudkan Good Governance menurut Mardiasmo (2002) adalah reformasi yang efektif dan efisien terkait dengan kelembagaan dan manajemen publik. Reformasi inilah yang menjadi acuan dalam menilai seberapa berhasil upaya penerapan Good Governance tersebut dilakukan.

Secara umum prinsip-prinsip yang saya kenal adalah 1) Transparency (keterbukaan informasi), baik dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan maupun dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan, 2) Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ, 3) Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, 4) Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional, dan 5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam dunia pemerintahan seringkali kita mendengar kata akuntabilitas dan transparansi. Oleh karenanya dalam bahasan kali ini, akan dibahas dua prinsip utama tersebut. Akuntabilitas dan Transparansi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah diutamakan. 

Apalagi jika banyak Bapak/Ibu disini yang berada dalam lingkup pekerjaan sebagai pengelola anggaran maupun keuangan. Diperhadapakan dengan azas akuntabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, dan juga transparansi yang dianggap sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, yang mesti disampaikan kepada khalayak atau stakeholder yang membutuhkan.