Perwujudan tata kelola pemerintahan dapat dilihat melalui hasil pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh instansi pemerintah berlomba untuk mendapatkan sebuah opini sakral yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tujuan dari label hasil pemeriksaan BPK sendiri adalah untuk melihat kewajaran atas pengelolaan keuangan yang ada dalamd instansi pemerintah baik instansi pemerintah pusat maupun daerah. Semakin wajar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, maka diharakan maka citra lembaga juga akan semakin baik.
Keseluruhan proses pemeriksaan atas pengelolaan keuangan tersebut didasarkan pada regulasi formal yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Kriteria atas opini kewajaran dan keandalan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan Instansi Pemerintah didasarkan pada beberapa kriteria yaitu : 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, 2) Kecukupan pengungkapan informasi, 3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan 4) Efektivitas dalam pengendalian internal.
Kriteria opini kewajaran yang biasanya ingin didapatkan oleh sebuah lembaga adalah Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal yang biasanya menjadi kelemahan instansi sehingga tidak dapat mendapatkan opini tersebut yaitu kontrol atas pengendalian internal. Pengendalian internal seharusnya terintegrasi sehingga dapat menciptakan suatu sistem yang mampu mengontrol proses pengelolaan keuangan dari awal hingga akhir.
Pengendalian internal menjadi hal yang wajib dilakukan untuk melakukan kontrol baik atas manajerial SDM maupun administrasi pengelolaan keuangan. Dengan mengendalikan apa yang ada di dalam internal maka akan terbentuk citra publik atas segala macam informasi yang beredar. Hal tersebut menandakan bahwa manajemen risiko instansi berfungsi untuk mengendalikan tindakan-tindakan yang akan merugikan secara kelembagaan.
Pengendalian internal yang efektif akan membuat aturan dan prosedur yang sudah disusun akan dijalankan sesuai dengan koridornya masing-masing. Semacam sebagai tindakan pengawasan yang meskipun dianggap sebagai prosedur sepele, nyatanya pengendalian ini juga menjadi sangat penting. Salah satunya adalah faktor untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil.
Pada instansi pemerintah, pengendalian internal menjadi penyempurna atau solusi atas beberapa macam kekurangan dalam manajemen. Namun anggapan penyempurna itu menjadi tidak berlaku ketika sistem yang dibuat sedemikian rupa tersebut juga bisa “dicurangi” oleh mereka yang ada didalamnya. Sama dengan pernyataan bahawasanya ”Peraturan diciptakan untuk dilanggar”, hal itu menjadi sangat nyata ketika sistem dan aturan pengendalian telah dibuat, namun tetap ada yang bisa “mengakali” sistem yang telah dibuat.
Sistem memang ada awalnya untuk mengendalikan, namaun jika ada yang cacat bukan berarti harus dihilangkan sama sekali bukan. Jika pada akhirnya memiliki kekurangan, sistem pengendalian tetap harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah. Tindakan persuasif pada dasarnya menjadi lebih baik harus langsung menemukan kecurangan yang tidak kita antisipasi sejak awal.
Resiko pengendalian internal juga ada pada saat sistem berlaku. Pengkajian ulang juga harus selalu dilakukan mengingat kondisi organisasi mengalami perubahan yang signifikan.
Selain itu, diperlukan juga tim pengendalian yang memang berkompeten untuk mendukung sistem yang diciptakan. Mengutip pada pendapat Suharso (2016) sebagaimana dicantumkan pada website klikharso.com meskipun Sistem Pengendalian Internal (SPI) diperlukan namun SPI juga memiliki beberapa kelemahan. SPI melibatkan pengambilan keputusan yang diambil oleh manusia dan tidak semua keputusan memberikan hasil yang tepat. Kecepatan pengambilan keputusan atas kondisi internal memang diperlukan, dan kadangkala mengesampingkan hasil pengendalian internal.
