Mohon tunggu...
Wisnu Mukti Wibowo
Wisnu Mukti Wibowo Mohon Tunggu... Mahasiswa - Akun tugas

Mahasiswa aktif di sebuah perguruan tinggi negeri yang diminta untuk mempublikasikan tulisannya.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Perubahan Bentuk Kota Batavia Menjadi Gemeente Batavia Akibat Kebijakan Ordonasi Tahun 1903

6 April 2021   11:52 Diperbarui: 6 April 2021   12:15 1374
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sejarah kota batavia sendiri sangatalah panjang, didirikan pada tahun 1619. Pada mulanya Permukiman koloni Belanda pertama ada di jawa pada tahun 1619. Batavia merupakan pelabuhan perdagangan penting pada abad XVII yang menyebabkan menguasinya merupakan suatu keuntungan yang besar bagi kolonial belanda. secara bertahap Kota Batavia berkembang menjadi kota kolonial paling penting dan paling besar di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, kota Batavia terbagi dalam oud Batavia (Batavia Lama) dan Niew Batavia (Batavia Baru).

Gemeente Batavia

Pemerintah kota merupakan sebuah lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kota secara otonom. Pemerintah kota merupakan suatu hal baru di Indonesia, baru terbentuk pada akhir penjajahan Belanda di Nusantara tepatnya di awal abad ke-20 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903. Berawal dari ketidaknyamanan masyarakat Eropa yang hadir di Indonesia mengenai ketidak teraturan kota yang ditinggali, kemudian kawasan pemukiman Bumiputera yang dianggap semrawut dan kurang mendapat perhatian, pada tahun 1903 terbentuklah Decentralisatie Wet 1903 sebuah Undang-Undang otonomi pemerintah daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, kebijakan Decentralisatie Wet 1903 menghasilkan kebijakan lanjutan yakni Decentralisatie Besluit 1905 dan Local Raden Ordonnantie. Decentralisatie Besluit 1905 berisi mengenai pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan/Raad dalam sistem pengelolaan uang yang terpisah dengan pemerintah pusat. 

Kemudian Local Raden Ordonnantie adalah aturan pelaksanaan yang menentukan struktur, status, kewenangan, dan pembentukan berbagai Raad yaitu Gewestelijkeraad, Plaatselijkraad, dan Gemeenteraad. Setelah dibuatnya dasar pokok undang-undang tersebut, kota-kota besar di Indonesia berubah menjadi kota otonom yang berdiri sendiri dibawah pemerintahannya dan terpisah dari pemerintahan pusat namun juga masih tetap bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat.

Badan pelaksana pemerintahan yang terdiri dari orang-orang berpenghasilan besar, tokoh terkenal dan pejabat terpandang. Pembentukannya diatur dalam ordonansi Staatblad van Nederlandsche-Indie No. 204/1905. Diketuai oleh kepala daerah setempat atau pegawai gubernemen. Pada tahun 1916, walikota Batavia diangkat menjadi ketua Gemeenteraad (Burgermeester/walikota). Keanggotaan dalam dewan semula ditunjuk namun sejak tahun 1917 mulai dipilih untuk masa jabatan 6 tahun (pada tahun 1925 menjadi 4 tahun). Pada awal pendiriannya anggota berjumlah 25 orang terdiri dari 15 orang Eropa, 1 orang Indonesia, dan 3 orang dari Timur Asia.

Berdasarkan ordonansi ini, batas wilayahnya sama dengan Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia kecuali pulau-pulau di Teluk Jakarta. Untuk memudahkan rada pemerintahan maka Batavia dibagi dalam dua distrik yang mencakup Distrik Batavia dan Weltevreden. Distrik-distrik ini masih terbagi dalam enam onderdistrik yang masing-masing dikepalai oleh wedana asisten wedana. Tiap onderdistrik dibagi dalam 27 wijk dan masingmasing dibagi lagi dalam kampung sebagai unit terkecil.

Struktur organisasinya pada masa permulaan terdiri dari seorang Burgermeester dan Wethouders (pembantu wali kota) yang didampingi tiga komisi, yaitu: 1) Commisseies in den Raad, lalu kemudian berubah menjadi Gemeenteraad; 2) Commisseies van Voorbereiding, komisi perencanaan yang menampung usul dari Commisseies in den Raad; 3) Commisseies van Bijstand, memberikan bantuan pikiran dan perencanaan sekaligus membaginya pada sektar-sektor kerja. Membawahi beberapa direktur seperti Directeur van het Brandwezen (Direktur Jawatan pemadam Kebakaran), Derecteur der Openbarewerken (Direktur Jawatan Pekerjaan Umum), Directeurvan Reiniging (Direktur Jawatan Rutan), Directeur der Waterleiding (Direktur Air Ledeng), Directetlr Gasfabriek (Direktur Pabrik Gas), dan beberapa direktur lain. Commisseies van Bijstand sebagai atap para insinyur dan orang berkeahlian, mempunyai bagian-bagian seperti Staf Advocaat (pengacara), Staf Metselaar (tukang batu) , Staf Onderwijzer (pengajaran), Staf Tabakshandelaar (pedagang tembakau), Staf Schoenmaker ( tukang sepatu dan sandal).

Daftar Pustaka

Basundoro, P. (2012). Sejarah Pemerintah Kota Surabaya. Yogyakarta: Elmatera Publishing.

Encyclopedia.jakarta tourism.go.id. (2018, Juni 25). encyclopedia.jakarta-tourism.go.id. Retrieved April 06, 2021, from Gementee Batavia: http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/Gemeente-Batavia?lang=id

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun