[caption id="attachment_402947" align="aligncenter" width="504" caption="Idrus Marham bersama Pimpinan DPD Partai Golkar Pada Munas Bali/Fhoto Tribun News"][/caption]
Perpecahan internal di tubuh partai Golongan Karya (Golkar) nampaknya akan semakin meruncing, setelah dalam sidang Mahkamah Partai tidak menghasilkan sebuah keputusan. Akan tetapi pihak Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) menetapkan bahwa kepengurusan Partai Golkar yang di pimpin oleh Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar versi Ancol Jakarta, yang di akui oleh Pemerintah.
Hasil kepetusuan yang di keluarkan oleh Kemenkum Ham, jelas mengundang komplik di tubuh Partai Golkar yang di pimpin oleh Aburizal Backri (ARB) dari hasil Munas Partai Golkar Bali. Menurut ARB bahwa sidang Mahkamah Partai tidak menghasilkan apa apa, kenapa pihak Pemerintah mengambil keputusan dan mengeluarkan pernyataan bahwa Hasil Munas Partai Golkar Jakarta lah yang diakui. Akibat dari keluarnya keputusan Pemerintah ini Kepengurusan Partai Golkar Hasil Munas Bali, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jika menelusuri dari hasil perpecahan Partai Golkar, tentu berkaitan erat dengan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang lalu. Benih benih bakal munculnya perpecahan di internal tubuh Partai Golkar sudah Nampak membias. Sebahagian para Kader Partai Golkar menghendaki agar suara Partai Golkar yang merupakan Partai pemenang Pemilihan Umum Lembaga Legeslatif untuk mendukung calon Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK).
Alasan yang di ketengahkan oleh para Kader Partai Golkar untuk mendukung Jokowi – JK, karena JK adalah kader Partai Golkar. Bahkan JK adalah mantan Ketua Umum Partai berlambang beringin. Akan tetapi ABR selaku Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, membawa suara Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Dalam Pilpres itu pasangan Prabowo – Hatta di kalahkan oleh pasangan Jokowi – JK. Sehingga para Kader Partai Golkar yang menghendaki dukungan di arahkan kepada Jokowi – JK menilai Bahwa ARB gagal dalam memimpin Partai Golkar.
Di tambah lagi Partai Golkar di bawah kemudi ARB, di dalam Parlemen Partai Golkar berkabung   dengan Koalisi Merah Putih, (KMP) yang merupakan koalisi yang berseberangan dengan Koalisi pendukung Pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang di motori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai Pemenang Pemilu Legeslatif, yang mengusung Jokowi – JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Memang dalam catatan sejarah, tidak biasanya partai Golkar berada di luar pemerintahan. Golkar sepanjang sejarahnya sejak berkuasa selama 32 tahun adalah Partai yang tetap berada di dalam lingkaran pemerintahan. Tapi dalam Pemerintahan Jokowi – JK partai Golkar memposisikan dirinya sebagai Partai yang berada di luar kekuasaan.
Akibat ketidak puasan inilah yang mendorong Agung laksono Dan kawan kawan (Dkk) melaksanakan Munas Partai Golkar versi Ancol Jakarta, beberapa hari setelah Munas partai Golkar Bali berakhir. Munas Partai Golkar versi Ancol Jakarta dengan alasan untuk penyelamatan Partai Golkar.
Fenomena Perpecahan di tubuh Partai Golkar sebenarnya bukan baru kali ini terjadi, tapi sudah beberapa kali. Namun perpecahan di tubuh Partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun itu tidak kasat mata. Yang mengetahui bahwa telah terjadinya perpecahan di tubuh Partai Golkar itu hanyalah kalangan para pengurus teras saja, sementara kader dan masyarakat awam tidak mengetahui kalau Partai Golkar mengalami perpecahan. Golkar sangat pandai dan bijak untuk menyembunyikan perpecahan, tidak seperti PPP, Perpecahan di tubuh Partai Islam itu langsung mencuat kepermukaan di di ketahui oleh Rakyat Indonesia.
Pada tahun 2004, setelah selesainya pelaksanaan Pemilu, Golkar melaksanakan Munasnya, Prabowo Subianto Waktu itu turut mencalonkan diri sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar. Namun dalam pelaksanaan Munas Prabowo kalah. Kekalahan Prabowo membawa dirinya hengkang dari Partai Golkar dan mendirikan Partai Baru yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Tahun 2008 setelah pemilu 2009, Surya Paloh juga keluar dari Partai Golkar. Dan mendirikan Partai Baru Yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Kalurnya Paloh dari Partai Golkar juga di awali dengan kekalahannya pada Munas Partai Golkar 2008. Kemudian tahun 2011, Wiranto yang juga merupakan kader partai Golkar keluar dari Golkar dan mendirikan partai baru Yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Keluarnya Wiranto dari Partai Golkar juga tidak terlepas dari pelaksanaan Munas Partai Golkar pada saat itu.
Kini partai Golkar memiliki dua lisme kepengurusan, yang satu di pimpin oleh ARB hasil Munas Bali. Dan yang satu lagi Agung Laksono hasil Munas Versi Ancol Jakarta. Dan yang ironisnya pemerintah hanya mengakui Partai Golkar yang di pimpin oleh Agung laksono.
Inilah akibatnya jika para petinggi Partai Golkar saling berebut kekuasaan di tubuh Partai, maka terjadilah saling sikut menyikut. Apa lagi adanya wacana Menteri Dalam negeri Tjahyo Kumolo, yang mengusulkan agar Partai di subsidi oleh Pemerintah. Jumlah subsidi yang di usulkan oleh Menteri Dalam Negeri itu bukan tanggung tangung besarnya. Untuk satu partai di subsidi pemerintah sebesar Rp 1 Triliyun/tahunnya.
Jelas untuk merebut uang Rp 1 Triliyun itu, maka, di pastikan apapun nantinya hasil kepetusan PTUN terhadap gugatan Partai Golkar piminan ARB, Partai Golkar akan beranak pinak. Golkar akan melahirkan anak anak partai lainnya yang lahir dari rahim Partai Golkar. Demi untuk uang Rp 1 Triliyun.
