Adanya rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Bensin, serta di cabutnya Subsidi untuk gan elfiji ukuran 12 Kg, adalah merupakan rencana yang tidak pefuler dalam penilaian masyarakat. Dan ada nya pernyataan Presiden terpilih (walau belum di lantik) Jokowidodo (Jokowi) yang siap untuk tidak Pofuler dengan menaikkan harga BBM di berbagai messmedia membuat beban rakyat semakin berat.
Pemerintah belum mengumuman secara resmi atas kenaikan BBM dan pencabutan subsidi terhadap gas elfiji 12 Kg, namun harga gas elfiji 3 Kg yang tidak di utak atik oleh pemerintah karena untuk keperluan masyarakat kecil, akan tapi di pasaran harga elfiji 3 Kg ini sudah mulai menaik. Dari harga Rp 18.000,- melonjak menjadi harga Rp 20.000.-/tabung. Dan kini harga gas elfiji 3 Kg tersebut sudah mencapai harga Rp 25.000,-/tabungnya. Bahkan ada yang menjual dengan harga Rp 28.000,-/Rp 30.000,-/tabungnya.
Tingginya harga gas elfiji 3 Kg ini menurut para pengecer, mereka mengambilnya dari pangkalan dengan harga yang berpariasi. Ada pangkalan yang menjual Rp 23.000,-/tabung, dan ada juga yang menjualnya dengan harga Rp 25.000,-.tabungnya.
Bebasnya para pangkalan menjual elpiji 3 Kg dengan harga yang berpariasi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), di sebabkan tidak adanya control dan pengawasan yang di lakukan oleh para Agen dan pihak Pertamina. Karena di duga agen dan pihak Pertamina telah turut bermain dalam menentukan harga diatas HET.
Nasib harga gas elfiji 3 Kg ini dalam pasarannya, nyaris sama dengan BBM jenis Krosin (minyak tanah) sebelum dilakukan Kompersi ke gas elfiji. Kenaikan harga BBM jenis krosin di didahului dengan berkurangnya pasokan BBM jenis Krosin kepasaran. Sehingga rakyat kecil yang menggunakan BBM jenis krosin ini untuk keperluan rumah tangga sulit untuk di dapatkan. Belakangan harga BBM jenis krosin melambung tinggi mencapai harga Rp 10.000,-/liternya.
Kemudian pemerintah mengumumkan pemcabutan subsidi BBM jenis Krosin dan di kompersi ke gas elfiji 3 Kg. dan kini kasus kelangkaan BBM jenis Krosin terulang kembali kepada gas elfiji 3 Kg. di beberapa daerah gas elfiji 3 Kg semakin langka di pasaran, dan harganyapun mulai melambung, sehingga membuat rakyat kecil kelimpungan untuk mencari gas elfiji 3 Kg di pasaran.
Lantas dalam hal ini di mana tanggungjawab Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ketika BBM jenis Krosin di kompersi kepada gas elfiji 3 Kg, pemerintah dengan mengubar janji janji manisnya bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama rakyat miskin yang di berikan subsidi melalui gas elfiji 3 KG. tapi kini nyatanya janji pemerintah itu hanya merupakan janji janji kosong, bagaikan fata morgana yang membuat rakyat sadar hanya untuk kecewa.
Naik sebelum naik, adalah hal biasa di Negara ini. Sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan harga, pihak agen/pangkalan dan pengecer terlebih dahulu menaikkan nya, mendahului dari pengumuman resmi pemerintah. Tapi yang anehnya pemerintah dalam hal ini tidak ambil pusing terhadap penderitaan rakyat. Kenaikan yang di lakukan sepihak itu dibiarkan oleh pemerintah sehingga menambah beban rakyat.
Begitu pemerintah mengumumkan kenaikan itu secara resmi, malah harga di pasaran melebihi dari harga Het yang telah di tentukan oleh pemerintah. Dan tragisnya pemerintah tidak pula melakukan penindakan terhadap oknum oknum yang menjual/menyalurkan BBM dan gas elfiji diatas HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Jika kedengarannya Negara ini memiliki lembaga lembaga yang melindungi rakyatnya, ada Lembaga konsumen bahkan ada pula Polisi Ekonomi yang bertugas mengawasi harga harga di pasaran. Tapi nyatanya lembaga dan personil Polri Ekonomi ini bagaikan tak punya taring untuk melakukan tindakan terhadap oknum oknum yang telah melakukan pelanggaran peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Maka jadilah rakyat negeri ini sebagai obyek pesakitan.
Kini rakyat menuntut janji pemerintah yang katanya akan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama terhadap rakyat miskin untuk mendapatkan harga gas elfiji 3 Kg yang bersubsidi. Masih terbuka lebarkah telinga para pejabat negeri ini dalam mendengarkan keluhan rakyatnya? Atau memang sudah tulikah telinga mereka sehingga mereka tidak lagi mendengar keluhan keluhan yang di sampaikan oleh rakyat negeri ini? Semuanya memang terpulang kepada pejabat dan pemerintahnya.