[caption id="attachment_370003" align="aligncenter" width="317" caption="Pimpinan KPK/Fhoto Merdeka.com"][/caption]
Memang tidak ada jaminan yang di berikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah menteri yang di angkat oleh Presiden Jokowidodo (Jokowi) Presiden ke 7 Republik Indonesia, kendatipun bahwa sebelumnya nama nama Menteri dalam Kabinet Kerja ini telah terlebih dahulu mampir di meja Pimpinan KPK.
Ketua KPK Abraham Samad kepada Liputan6.com juga menegaskan hal itu, bahwa pihaknya tidak menjamin kalau Menteri yang di angkat oleh Presiden tidak melakukan korupsi setelah mereka menjabat sebagai Menteri. Walaupun nama nama Menteri itu sudah di koreksi oleh KPK atas permintaan Presiden kepada KPK, dan KPK telah melaksanakan tugasnya untuk mengkoreksi nama nama Menteri yang di ajukan oleh Presiden. kalau sudah ada jabatan dan berkuasa dan mereka korupsi itu tidak menjadi tanggungjawab KPK. Siapapun yang melakukan korupsiakan di tangkap olehKPK.kira kira seperti ini lah yang di ucapkan oleh Pimpinan KPK kepada Liputan6.com.
Apa yang di katakan oleh Abraham Samad ada benarnya menjamin orang untuk tidak melakukan korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebelum memegang jabatan dan kekuasaan namanya bersih dari indikasi korupsi, tapi begitu menjadi pejabat dan berkuasa, harta, wanita dan tahta mulai di tumpuk.
Siapa bisa menduga seorang Menteri Agama bisa terjerat korupsi pemondokan haji di tanah suci Makkah,jelas jelas bahwa agama yang di anutnya mengharamkan korupsi. Siapa pula yang bisa menyangka Pimpinan Partai Politik yang berbasiskan agama terlibat korupsi pengadaan impor sapi. Dan yang lebih parahnya lagi dana pencetakan Al-Qur’an kitab sucinya ummad Islam juga di korupsi.
Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Ketua KPK. Siapun yang terlibat korupsi, sekalipun dia seorang pejabat, yang memiliki jabatan dan kekuasaan KPK tidak takut dan tetap akan ditangkap oleh KPK. Rakyat kecilpun bersorak dan bertepuk tangan memberikan aplus atas ucapan Pimpinan KPK. Rakyat berkeyakinan KPK mempunyai komitmen yang jelas dalam melakukan pemberantasan korupsi yang dapat mensengsarakan rakyat.
Lantas timbul pertanyaan, bagai mana nasib pengemplangan pajak yang di lakukan oleh Bank Central Asia (BCA) yang telah merugikan negara dan rakyat, dimana pemiliknya mempunyai hubungan dekat dengan istana? Lalu bagaimana pula akhir dari cerita BLBI yang juga merugikan negara dan rakyatnya, yang menyeret nama Megawati Soekarno Putri, orang yang telah menciptakan Jokowi sebagai RI 1. Dan bagai mana pula cerita panjang Muhammad Nazaruddin Mantan Bendaharawan Partai Demokrat yang menyebut nyebut nama Baskoro Yudhoyono (Ibas) putra bungsu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Apakah kasus kasus korupsi yang merugikan negara dan mensengsarakan rakyat ini akan menjadi sejarah hitam dalam pemberantasan korupsi di negara yang terkenal dengan sebutan “ Ratna Mutu Manikam, Gemah Ripah Loh Jenawi Tata Tentram Tata Raharja”? benarlah bahwa sejarah adalah milik pemenang.
Sebagai rakyat kita hanya bisa berharap apa yang di ucapkan oleh Pimpinan KPK bukan hanya sebatas liveservis belaka untuk menutupi ketidak mampuan KPK untuk menembus benteng kekuasaan agar rakyat tetap mempunyai kepercayaan terhadap KPK.
Jika pradiksi ini benar,maka benar jugalah apa yang di katakan oleh orang bijak, bahwa hukum di negara ini belum menunjukkan rasa keadilan, runcing kebawah tumpul keatas. Akan tetapi rakyat tetap menunggu komitmen KPK yang akan menangkap siapa saja yang melakukan korupsi, sekalipun yang bersangkutan mempunyai jabatan dan kekuasaan.
Dan kepada Menteri yang baru dilantik oleh Presiden, masyarakat berharap ada sinergi antara ucapan dan perbuatan sebelum diangkat menjadi Menteri dan sesudah diangkat menjadi Menteri. Walaupun tidak bisa sepertiapa yang di lakukan oleh Ayatullah Khomaini, ketika meninggal dunia hanya meninggalkan warisan selembar sajadah.
Bak kata orang di negeri penulis “Pinomatlah” selama menjabat Menteri janganlah memupuk harta secara berlebihan, pikirkan jugo tetangga yang tidak makan. Selamat bekerja bagi Menteri yang baru di lantik oleh Presiden.