Riuhnya persoalan masuknya nama Novel Baswedan didalam bursa calon Jaksa Agung dikabinet Prabowo -- Sandi itu, bukan karena kedekatannya dengan Prabowo. Masalah kedekatan , Ketuan BPN Capres nomor urut satu Joko Widodo  (Jokowi) -- Ma'rum Amin, Eric Thahir, juga dekat dengan Cawapres nomor urut dua Sandiaga Uno. Apakah Eric juga mendukung Sandi, kan belum tentu. Maka posisi Novel yang disebut dekat dengan Prabowo, juga belum tentu mendukung Prabowo.
Tapi yang menjadi masalah adalah, Â apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah orang kita. Tentu asumsi masyarakat dengan kata yang dimaksud orang kita, pastilah dalam konstek orang Partai Gerindra. Walaupun belakangan Arief membantah bahwa pihaknya tidak pernah mengatakan jika Novel adalah orang Partai Gerindra.
Dan jika dikaitkan pula dengan apa yang dilakukan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), terhadap para kader kader Parpol pendukung kubu Capres nomor urut Satu, tidak salah pula jika masyarakat mengindikasikan kebenaran kata  adanya  orang kita di KPK.
KPK yang dibenturkan dengan persoalan politik, tentu tidak tinggal diam, melalui juru bicaranya Febri Diansyah membantah jika penyidik senior KPK Novel Baswedan berafiliasi dengan Partai Gerindra. Dan rumor yang berkembang, menyebutkan Novel adalah orang kita di KPK juga sudah dibantah oleh Novel sendiri.
 KPK menegaskan tidak satupun orang orang KPK punya hubungan dengan kelompok politik mananpun. Baik itu unsure pimpinan maupun para pegawai yang berada ditubuh KPK bersih dari keterlibatan politik praktis Parpol manapun.
Untuk itu KPK berharap, agar KPK ditempatkan sebagai lembaga independen. Jangan tarik KPK ke issue politik praktis, karena itu akan merugikan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Netralitas KPK di Uji :
Apa yang disampaikan oleh ketiga petinggi Partai Gerindra itu, adalah merupakan ujian terhadap netralitas KPK dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Dimana ujian tersebut dengan membenturkan KPK dengan dunia politik praktis dalam hal dukung mendukung terhadap pelaksanaan Pilpres dan Pilwapres 2019.
Issue yang ditengarai untuk melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keindependenan KPK sebagai lembaga anti rasuah itu, bagaikan badai dan tsunami menghantam KPK.
Walaupun masyarakat meragukan klarifikasi dan bantahan yang dikeluarkan oleh KPK, tapi setidaknya KPK telah melakukan langkah yang tepat, untuk membendung badai dan tsunami yang menghantam tembok tembok pemberantasan korupsi itu.
Penting karena menyangkut tentang independensi KPK selaku lembaga independen yang ditugasi oleh Undang Undang (UU) untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena KPK tidak boleh ditunggangi oleh kekuatan Politik tertentu manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi
